Breaking News:

Respon Partai Garuda Tanggapi Putusan MK Soal Verifikasi Parpol Peserta Pemilu: Ngawur

Sekjen Partai Garuda Abdullah Mansuri angkat bicara putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Tribunnews.com
Sekretaris Jenderal Partai Garuda Abdullah Mansuri 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen Partai Garuda Abdullah Mansuri angkat bicara putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurutnya, Partai Garuda selaku Pemohon pengujian Pasal 173 UU Pemilu pada awalnya berangkat dari kegelisahan ketidakadilan secara konstitusional pasca diubahnya UU Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi sebelumnya.

Partai Politik yang telah lolos verifikasi pemilu harus berulang ulang kali melakukan verifikasi baik administrasi dan faktual.

"Prinsipnya bukan hanya ansich memikirkan efisiensi, namun  hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan dalam soal verifikasi oleh negara melalui lembaga penyelenggara," kata Abdullah lewat keterangan yang diterima, Selasa (4/5/2021)

Dirinya menilai, hak kemudahan dan perlakuan khusus menunjuk pada pengecualian.

Sepanjang Partai Politik sudah diverifikasi, maka secara otomatis hasil verifikasi tersebut melekat dan berlaku pada Pemilu berikutnya.

"Dalam kondisi hasil verifikasi menyatakan tidak lulus dan oleh karenanya tidak dapat ditetapkan sebagai peserta Pemilu, maka pada Pemilu berikutnya harus dilakukan verifikasi kembali," ujarnya.

Lain halnya, ketika hasil verifikasi menyatakan lulus dan Partai Politik mengikuti Pemilu, maka pada Pemilu berikutnya tidak diperlukan lagi proses verifikasi.

"Ini adalah sebagai wujud kepastian hukum (legalitas) atas hasil verifikasi Partai Politik. Selain itu, juga sejalan dengan prinsip keadilan hukum," kata Abdullah.

Dia menilai verifikasi di tiap pemilu juga bertentangan dengan kebiasaan adminsitratif yang sudah diterapkan di Indonesia, dimana Pemohon dapat mengambil contoh untuk Surat Izin Mengemudi (SIM), hanya dilakukan verifikasi dan tes pada saat mengajukan saja dan alangkah bertele-tele nya apabila secara berkala para pengemudi harus terus melakukan tes dan uji kelayakan sebagai pengemudi yang tentunya praktek praktek seperti ini adalah pemborosan dan sangat melelahkan bagi Pemohon dan partai politik lainnya yang telah lolos verifikasi pemilu 2019.

Halaman
12
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved