Ramadan 2021

Mulai 6 Mei, Kereta Api Jarak Jauh Hanya Melayani Perjalanan Mendesak dan Kepentingan Nonmudik

PT KAI hanya melayani penumpang Kereta Api Jarak Jauh dengan perjalanan mendesak dan kepentingan nonmudik saja pada periode 6-17 Mei 2021

Penulis: Pebby Ade Liana | Editor: Erik Sinaga
TribunJakarta/Pebby Ade Liana
Suasana Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat jelang periode larangan mudik, Rabu (5/5/2021). 

Laporan wartawan TribunJakarta.com, Pebby Adhe Liana

TRIBUNJAKARTA.COM, SENEN - PT Kereta Api Indonesia (Persero) hanya melayani penumpang Kereta Api Jarak Jauh dengan perjalanan mendesak dan kepentingan nonmudik saja pada periode 6-17 Mei 2021.

Ketentuan ini mendukung pemerintah dalam memberlakukan larangan mudik sesuai Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 dan Surat Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor HK.701/1/10/DJKA/2021, tanggal 30 April 2021.

“KAI menjalankan Kereta Api Jarak Jauh pada periode tersebut bukan untuk melayani masyarakat yang ingin mudik Lebaran. Kami mematuhi aturan dan kebijakan dari pemerintah bahwa mudik tetap dilarang,” kata VP Public Relations KAI Joni Martinus, dalam keterangan resmi PT KAI yang dikutip TribunJakarta.com, Rabu (5/5/2021).

Masyarakat hanya diperbolehkan menggunakan Kereta api apabila akan melakukan perjalanan mendesak. Tentunya untuk kepentingan non mudik.

Seperti untuk bekerja atau perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh satu orang anggota keluarga, dan kepentingan non mudik lainnya.

Itupun, harus dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah setempat.

Bagi pegawai instansi pemerintahan/ASN/BUMN/BUMD/prajurit TNI/anggota Polri, syaratnya adalah wajib memiliki print out surat izin perjalanan tertulis yang dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik pejabat setingkat Eselon II, serta identitas diri calon pelaku perjalanan.

Sementara bagi pegawai swasta, wajib melampirkan print out surat izin perjalanan tertulis yang dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik dari pimpinan perusahaan.

Selanjutnya, bagi pekerja sektor informal dan masyarakat umum nonpekerja, wajib melampirkan print out surat izin perjalanan tertulis yang dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik dari Kepala Desa atau Lurah setempat.

“Surat izin perjalanan tertulis bagi pelaku perjalanan mendesak untuk kepentingan non mudik berlaku secara individual, untuk 1 kali perjalanan pergi-pulang, serta bersifat wajib bagi pelaku perjalanan yang berusia 17 tahun ke atas,” jelas Joni.

Selain itu, para pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan non mudik juga tetap harus menunjukkan hasil negatif RT-PCR, Rapid Test Antigen atau pemeriksaan GeNose C19.

Baca juga: Penumpang Kereta Api Jarak Jauh Mengalami Peningkatan Jelang Penerapan Larangan Mudik

Dimana, tes tersebut sampelnya harus diambil dalam kurun waktu maksimal 24 jam sebelum jadwal keberangkatan Kereta Api.

Petugas akan melakukan verifikasi berkas-berkas persyaratan saat boarding di stasiun.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved