Breaking News:

Sidang Rizieq Shihab

Rizieq Shihab Tolak Pidana Larangan Aktif Ormas hingga Minta Vonis Bebas di Kasus Petamburan

Rizieq menolak tuntutan pidana tambahan hukuman larangan aktif dalam kegiatan organisasi masyarakat (Ormas) selama tiga tahun.

Penulis: Bima Putra | Editor: Wahyu Septiana
POOL / REPUBLIKA / RAISAN AL FARISI
Rizieq menolak tuntutan pidana tambahan hukuman larangan aktif dalam kegiatan organisasi masyarakat (Ormas) selama tiga tahun. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, CAKUNG - Rizieq Shihab tidak hanya menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) bersalah menghasut warga melakukan tindak pidana karantina kesehatan dalam kasus kerumunan warga di Petamburan.

Melalui pleidoi atau pembelaan atas tuntutan JPU, Rizieq menolak tuntutan pidana tambahan hukuman larangan aktif dalam kegiatan organisasi masyarakat (Ormas) selama tiga tahun.

Rizieq mengatakan pidana tambahan selain hukuman dua tahun penjara tersebut tak berdasar karena tidak terkait pelanggaran protokol kesehatan kerumunan warga di Petamburan.

Dalam kasus ini terkait sangkaan pasal 82A ayat (1) UU No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat pada dakwaan kelima JPU di perkara kerumunan warga di Petamburan.

"Terdakwa menilai bahwa ini adalah pasal selundupan yang sangat jahat dan keji, karena hendak menunggangi kasus pelanggaran prokes dengan kepentingan balas dendam politik oligarki," kata Rizieq di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (20/5/2021).

Rizieq Shihab saat membacakan pleidoi sebagai terdakwa kasus kerumunan Megamendung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (20/5/2021).
Rizieq Shihab saat membacakan pleidoi sebagai terdakwa kasus kerumunan Megamendung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (20/5/2021). (TRIBUNJAKARTA.COM/BIMA PUTRA)

Dalam pleidoi setebal 59 halaman yang dibuat pribadi dari Rutan Bareskrim Polri tempatnya ditahan, menurutnya pasal tersebut juga tidak tepat karena kini Front Pembela Islam (FPI) sudah bubar.

Pembubaran dimaksud lewat surat keputusan bersama (SKB) enam Menteri yang dikeluarkan pada Desember 2020, pada pleidoinya Rizieq menuturkan pihaknya mematuhi SKB tersebut.

Baca juga: Prakiraan Cuaca 33 Kota di Indonesia Jumat 21 Mei 2021, Bandung dan Jakarta Hujan Ringan

Baca juga: Usia Tak Lagi Jadi Prioritas, PPDB DKI Jakarta Jalur Zonasi Kini Berbasis RT/RW

Baca juga: Korsleting Listrik, Mobil Terbakar Saat Melintas di Jalan Matraman Raya

Pleidoi untuk lima eks pimpinan FPI terdakwa Petamburan, Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas, Idrus Al Habsyi, dan Maman Suryadi juga menolak poin tuntutan JPU bahwa FPI bertentangan dengan Pancasila.

Menurut mereka visi misi FPI tidak bertentangan dengan Pancasila dan telah dibuktikan lewat keterangan saksi ahli dan pemeriksaan terdakwa kasus kerumunan warga di Petamburan.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved