Rizieq Shihab Tolak Pidana Larangan Aktif di Ormas: Ini Adalah Selundupan yang Sangat Jahat dan Keji

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, CAKUNG -  Rizieq Shihab tidak terima tuntutan jaksa terhadap dirinya larangan aktif di organisasi kemasyarakatan (ormas) selama tiga tahun.

Dalam nota pembelaan dirinya (pleidoi) yang dibacakannya, Rizieq Shihab mengatkan tuntutan jaksa itu adalah pasal selundupan yang sangat jahat dan keji.

Rizieq mengatakan pidana tambahan selain hukuman dua tahun penjara tersebut tak berdasar karena tidak terkait pelanggaran protokol kesehatan kerumunan warga di Petamburan.

Dalam kasus ini terkait sangkaan pasal 82A ayat (1) UU No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat pada dakwaan kelima JPU di perkara kerumunan warga di Petamburan.

"Terdakwa menilai bahwa ini adalah pasal selundupan yang sangat jahat dan keji, karena hendak menunggangi kasus pelanggaran prokes dengan kepentingan balas dendam politik oligarki," kata Rizieq di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (20/5/2021).

Dalam pleidoi setebal 59 halaman yang dibuat pribadi dari Rutan Bareskrim Polri tempatnya ditahan, menurutnya pasal tersebut juga tidak tepat karena kini Front Pembela Islam (FPI) sudah bubar.

Pembubaran dimaksud lewat surat keputusan bersama (SKB) enam Menteri yang dikeluarkan pada Desember 2020, pada pleidoinya Rizieq menuturkan pihaknya mematuhi SKB tersebut.

Baca juga: Prakiraan Cuaca 33 Kota di Indonesia Jumat 21 Mei 2021, Bandung dan Jakarta Hujan Ringan

Baca juga: Usia Tak Lagi Jadi Prioritas, PPDB DKI Jakarta Jalur Zonasi Kini Berbasis RT/RW

Baca juga: Korsleting Listrik, Mobil Terbakar Saat Melintas di Jalan Matraman Raya

Pleidoi untuk lima eks pimpinan FPI terdakwa Petamburan, Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas, Idrus Al Habsyi, dan Maman Suryadi juga menolak poin tuntutan JPU bahwa FPI bertentangan dengan Pancasila.

Menurut mereka visi misi FPI tidak bertentangan dengan Pancasila dan telah dibuktikan lewat keterangan saksi ahli dan pemeriksaan terdakwa kasus kerumunan warga di Petamburan.

Pada kasus kerumunan warga di Petamburan lima eks Pimpinan FPI dituntut hukuman satu tahun enam bulan penjara dan pidana tambahan larangan aktif dalam kegiatan organisasi masyarakat selama dua tahun.

"Kasihan JPU tidak tahu dan tidak mengerti serta tidak paham tentang ajaran Islam sehingga langsung menyimpulkan bahwa syariah dan khilafah bertentangan dengan Pancasila. Padahal di situ jelas tertulis syariah dan khilafah yang sesuai dengan Manhaj Nubuwwah, maksudnya sesuai dengan Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW," ujarnya.

Sementara terhadap sangkaan pasal 160 KUHP tentang Penghasutan juncto Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Rizieq dan lima eks pimpinan juga membantah.

Mereka mengakui adanya pelanggaran protokol kesehatan saat kegiatan Maulid Nabi dan pernikahan putri keempat Rizieq pada 14 November 2020 lalu karena dihadiri sekitar 5.000 warga.

Tapi mereka menolak undangan datang ke kegiatan Maulid Nabi merupakan hasutan dan menolak perkara diproses pidana karena sudah membayar denda Rp 50 juta kepada Pemprov DKI Jakarta sebagai pelanggar protokol kesehatan.

Baca juga: Jadwal Final Liga Champions Manchester City vs Chelsea, Simak Juga Link Live Streaming

"Karenanya, kami memohon karena Allah SWT demi Tegaknya Keadilan agar Majelis Hakim Yang Mulia memutuskan untuk terdakwa dengan vonis bebas murni. Dibebaskan dari segala tuntutan, dilepaskan dari penjara tanpa syarat. Dikembalikan nama baik, martabat dan kehormatan," tuturnya.

Rizieq Shihab Anggap Jaksa 'Ngeles'

Rizieq Shihab membalas replik atau tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas pleidoi di kasus dugaan tindak pidana karantina kesehatan perkara kerumunan warga di Megamendung.

Bila JPU menyebut pleidoi buatan dia tidak lebih dari curhatan atau unek-unek, dalam dupliknya Rizieq menilai isi replik menunujukkan ketidakmampuan JPU membantah nota pembelaan.

"Alasan Jaksa Penuntut Umum dengan mengatakan isi pleidoi saya hanya isi unek-unek itu hanya alasan untuk ngeles (berkilah), ketidakmampuan Jaksa Penuntut Umum untuk menjawab pleidoi saya," kata Rizieq di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (20/5/2021).

Rizieq yang dituntut bersalah melanggar UU Kekarantinaan Kesehatan dengan hukuman 10 bulan penjara di kasus Megamendung merasa pleidoinya sudah membantah dakwaan dan tuntutan JPU.

Dia menilai pleidoi setebal 46 halaman buatannya sudah membantah secara rinci dakwaan dan tuntutan JPU dengan berdasar pada fakta persidangan, mengacu keterangan saksi fakta dan ahli.

"Khususnya di bab analisa, tentang dakwaan dan tuntutan. Di sana kita paparkan secara ilmiah. Pasal demi pasal, dakwaan demi dakwaan yang kita menanggapi dari dakwaan dan tuntutan," ujarnya.

Baca juga: Jaksa Sebut Pleidoi Rizieq Shihab Hanya Curhatan, Eks Imam Besar FPI Diminta Sabar Ikuti Persidangan

Bahwa kerumunan sekitar 3.000 warga di Megamendung pada 13 November 2020 lalu terjadi spontan, bukan direncanakan sehingga merasa tidak bersalah melanggar UU Kekarantinaan Kesehatan.

Rizieq juga merasa sudah membuktikan bahwa dirinya tidak menghalangi pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 karena selalu mengimbau warga menaati protokol kesehatan Covid-19.

"Karena itu saya minta kepada Majelis Hakim untuk mengabaikan seluruh isi dakwaan, tuntutan, maupun replik yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum," tuturnya.

Baca juga: Rizieq Shihab Ngotot Minta Dibebaskan, Tangis Eks Imam Besar FPI Pecah saat Cerita Ditangkap Aparat

Jaksa Sebut Pleidoi Rizieq Shihab Hanya Curhatan

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menanggapi pleidoi atau pembelaan Rizieq Shihab dan tim kuasa hukumnya dalam perkara dugaan tindak pidana karantina kesehatan.

Melalui replik yang mereka sampaikan, JPU membantah bila dakwaan dan tuntutan yang mereka buat untuk perkara kerumunan Megamendung tidak berdasar fakta sebagaimana isi pleidoi Rizieq.

Atas dasar itu, JPU menyatakan Rizieq bersalah.

Bahwa Rizieq bertanggung jawab atas kerumunan sekitar 3.000 di Pondok Pesantren Alam Agrokultural, Megamendung, Kabupaten Bogor pada 13 November 2020 lalu.

"Terdakwa mengatakan Penuntut Umum bersikap manipulatif dengan hanya mengambil keterangan saksi dari sisi yang menguntungkan pembuktian Penuntut Umum."

"Pada dasarnya semua yang disampaikan terdakwa dalam pleidoinya adalah unek-unek dan curhatan," kata JPU di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (20/5/2021).

Poin replik ini khusus untuk pleidoi Rizieq setebal 46 halaman yang dibuat secara pribadi oleh eks pimpinan Front Pembela Islam (FPI) itu dari Rutan Bareskrim Polri tempatnya sekarang ditahan.

Baca juga: Ular Kobra Melawan dan Semburkan Bisa ke Petugas, Damkar Tebet Gunakan Alat Khusus saat Menangkap

Baca juga: Video Detik-detik Rangga Perampok & Pemerkosa Bocah di Bekasi Diciduk, Lagi Asyik Makan Kue Lebaran

Baca juga: Rizieq Shihab Ngotot Minta Dibebaskan, Tangis Eks Imam Besar FPI Pecah saat Cerita Ditangkap Aparat

JPU menyatakan uraian dakwaan dan tuntutan JPU terhadap Rizieq di kasus kerumunan Megamendung sudah tepat sehingga meminta Majelis Hakim meminta menjatuhkan vonis bersalah.

"Karena ini (pleidoi Rizieq) adalah unek-unek Penuntut Umum bisa memaklumi kondisi psikologis seseorang dalam posisi seorang terdakwa. Karenanya Penuntut Umum tidak akan lebih lanjut lagi satu per satu unek-unek terdakwa tersebut," ujarnya.

Selama JPU menyampaikan replik, Rizieq yang duduk di kursi terdakwa ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Timur tampak serius menyimak, pun dengan tim kuasa hukumnya.

"Hanya bisa berharap agar terdakwa lebih sabar dan mengikuti persidangan ini. Berdasarkan hal yang sudah diuraikan, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berkesimpulan dan berpendapat bahwa tuntutan hukum yang telah kami ajukan sudah tepat," tuturnya.