DPRD DKI Akan Bentuk Pansus Terkait Ratusan ASN Pemprov Tidak Ikut Lelang Jabatan
Ketua DPRD DKI Jakarta tak mau gegabah mengambil kesimpulan soal dugaan TGUPP yang menyalahgunakan kewenangannya
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Erik Sinaga
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Berbagai isu mencuat setelah ada ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI ogah ikut lelang jabatan pejabat eselon II.
Salah satunya terkait isu mafia atau makelar jabatan yang santer diberitakan belakangan ini.
Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) pun disebut-sebut turut terlibat dalam kasus makelar jabatan ini.
Terkait hal ini, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi enggan berkomentar banyak.
Ia mengaku tak mau gegabah mengambil kesimpulan soal dugaan TGUPP yang menyalahgunakan kewenangannya sehingga para ASN DKI ogah ikut lelang jabatan.
"Kami tidak ingin gegabah juga menyimpulkan TGUPP penyebab ASN tidak daftar lelang jabatan eselon II," ucapnya, Kamis (27/5/2021).
Untuk itu, Prasetyo menggulirkan wacana bakal membentuk panitia khusus (Pansus) guna mencari tahu persoalan yang sebenarnya terjadi di Pemprov DKI.
"Kami mau masalah ini selesai enggak setengah-setengah, makanya kami akan bentuk pansus," ujarnya.
Baca juga: Polemik Pengunduran Diri Alvin Wijaya dari TGUPP, Wagub DKI: Enggak Perlu Diperdebatkan
Namun, bila ada bukti TGUPP menekan atau melakukan intervensi saat lelang jabatan, politisi senior PDIP ini mengaku, pihaknya tak akan segan mendesak Gubernur Anies Baswedan untuk mengevaluasinya.
"Kalau memang ternyata rekomendasi (pansus) seperti itu berdasarkan keterangan dari para pakar dan ahli, ya akan kami rekomendasikan (evaluasi TGUPP)," kata dia.
"Namun, kalau sekarang masih terlalu dini, prematur, karena kita belum minta keterangan, pansus belum berjalan," tambahnya menjelaskan.
Baca juga: PDIP Curigai Oknum TGUPP Jadi Makelar Jabatan Sampai Tingkat Kelurahan dan Kecamatan di DKI
Diberitakan sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono curiga ada keterlibatan TGUPP dalam penentuan jabatan di Pemprov DKI.
Terlebih, belasan jabatan tinggi dan ratusan posisi di kelurahan dan kecamatan yang masih kosong hingga saat ini.
"Makin lama (pemilihan) lurah ditunda-tunda, camat ditunda, pasti ada campur tangan TGUPP," ucapnya, Selasa (25/5/2021).
