PDIP Curigai Oknum TGUPP Jadi Makelar Jabatan Sampai Tingkat Kelurahan dan Kecamatan di DKI

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono curiga ada keterlibatan TGUPP dalam penentuan jabatan di Pemprov DKI.

Terlebih, belasan jabatan tinggi dan ratusan posisi di kelurahan dan kecamatan yang masih kosong hingga saat ini.

"Makin lama (pemilihan) lurah ditunda-tunda, camat ditunda, pasti ada campur tangan TGUPP," ucapnya, Selasa (25/5/2021).

Banyaknya jabatan lurah dan camat yang masih kosong ini terbongkar saat rapat kerja Komisi A DPRD DKI dengan Pemprov DKI pada Senin (24/5/2021) kemarin.

Pemprov DKI yang diwakilkan oleh Asisten Pemerintahan Sigit Wijatmoko pun tak menampik hal ini.

Bahkan, ia menyebut, kekosongan ratusan posisi lurah dan camat sudah terjadi sejak setahun terakhir.

Gembong pun curiga, ada oknum TGUPP merangkap jadi makelar jabatan untuk menempatkan orang-orang terdekatnya di posisi strategis.

Sehingga proses seleksi yang sudah berlangsung sejak 2020 lalu tak kunjung rampung.

Baca juga: Pengetatan Perjalanan Penumpang di Terminal Terpadu Pulo Gebang Diperpanjang Hingga 31 Mei

Baca juga: Konsumsi Narkoba, 2 Pria Nekat Begal Ojek Online di Tugu Tani 

Baca juga: Aksi Bela Palestina di Depan Gedung DPRD Bekasi, Bendera Israel Dibentangkan dan Diinjak di Jalan

"Banyak cara, banyak celah. Itu bukan rahasia lagi soal penempatan. Jadi ada kelurahan A kosong, kemudian orang (terdekatnya) ditempatkan di sana," ujarnya.

"Mapping yang mereka lakukan seperti itu," tambahnya menjelaskan.

Kasus mafia atau makelar jabatan di Pemprov DKI belakangan kembali mencuat.

Anggota TGUPP Alvin Wijaya yang belum lama ini mengundurkan diri pun diduga terlibat kasus ini.

Namun, kabar ini buru-buru langsung dibantah Asisten Pemerintahan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko.

Ia pun menyebut, kekosongan ratusan jabatan ini terjadi akibat akumulasi selama beberapa bulan terakhir ini.