DPRD DKI Bakal Panggil Ratusan ASN yang Ogah Ikut Lelang Jabatan
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi pun menggulirkan wacana bakal membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki persoalan yang terjadi.
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Muhammad Zulfikar
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Kasus ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI ogah ikut lelang jabatan pejabatan eselon II berbuntut panjang.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi pun menggulirkan wacana bakal membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki persoalan yang terjadi.
"Kami akan bentuk pansus untuk menyelesaikan persoalan ASN yang enggan ikut peremajaan jabatan ini," ucapnya, Kamis (27/5/2021).
Nantinya, pansus ini bakal memanggil 239 ASN yang kemarin ogah mengikuti lelang jabatan.
Ratusan ASN ini bakal dimintai keterangan soal motif dan latar belakang mereka tak mau ikut lelang jabatan untuk mengisi 17 posisi eselon II di Pemprov DKI.
"ASN itu abdi negara, mereka wajib bekerja profesional dan karirnya berjenjang secara rigid sesuai UU, apalagi gaji ASN Jakarta paling tinggi se-nasional," ujarnya.
Untuk itu, Prasetyo mengaku merasakan adanya kejanggalan lantaran banyak ASN yang justru tak mau naik jabatan.
"Jadi, aneh rasanya apabila mereka menolak berkarir di sini. Belum ada kasus ASN menolak ikut peremajaan, baik di Jakarta, bahkan di Indonesia," tuturnya.
Kemudian, pansus yang dibentuk juga nantinya bakal memanggil para pakar dan ahli dari instansi terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpar RB), Korpri, KASN, BKN, termasuk akademisi untuk memberi masukan.
"Kami akan minta pendapat mereka tentang bagaimana seharusnya sistem pengelolaan birokrasi pemerintahan dan sumber daya manusianya (SDM). Jadi, kami bisa mendapatkan gambaran utuh, tidak setengah-tengah," kata dia.
Politisi senior PDIP menegaskan, masalah ini tak bisa dianggap sepele lantaran bisa mengganggu kualitas pelayanan publik.
Terlebih, banyak posisi strategis yang hingga kini masih kosong setelah banyak pejabat Pemprov DKI yang mengundurkan diri.
"Ini anomali! Saya menduga semuanya satu rangkaian. Jadi, DPRD sebagai pengawas eksekutif harus 'turun tangan' karena nanti di hilirnya masyarakat yang akan dirugikan," ucapnya.
Baca juga: Pelabuhan Muara Baru Diterjang Banjir Rob, Efek Gerhana Bulan Total
Baca juga: Kasus Pria Ancam Kurir Pakai Samurai, SiCepat Minta Polisi Selidiki Pihak Online Shop
Baca juga: Baru Tiba dari Kampung, 3 Pemudik Tujuan Ciracas Reaktif Covid-19
Anies Baswedan berang
