Breaking News:

Sidang Rizieq Shihab

Ini Pertimbangan Hakim Rizieq Shihab Hanya Divonis Denda Pada Kasus Megamendung

Putusan tersebut lebih rendah dibandingkan tuntutan JPU yang meminta Rizieq divonis 10 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan

Penulis: Bima Putra | Editor: Erik Sinaga
TribunJakarta/Bima Putra
Rizieq Shihab saat mengikuti sidang putusan perkara kerumunan Megamendung, Bogor di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (27/5/2021). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, CAKUNG - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis denda kepada Rizieq Shihab dalam perkara kerumunan warga di Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor pada 13 November 2020 lalu.

Atas kerumunan sekitar 3.000 warga saat kegiatan peletakan batu pertama pembangunan Masjid di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah itu Rizieq divonis denda Rp 20 juta.

Dia terbukti melanggar pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana disangkakan penyidik Bareskrim Polri dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam dakwaan.

Putusan tersebut lebih rendah dibandingkan tuntutan JPU yang meminta Rizieq divonis 10 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan dalam perkara kerumunan Megamendung.

Bila mengacu pasal 93, hukuman terhadap pelanggar protokol kesehatan memang terdapat pilihan hukuman pidana penjara dan, atau pidana denda materil yang ditentukan Majelis Hakim.

Isi pasal 93 yang disangkakan kepada Rizieq yakni: Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100 juta.

Baca juga: 7 Pemuda Beratribut Keluarga Sederhana Pecinta Habib Bahar dan Habib Rizieq Shihab Diamankan Polisi

Dalam pembacaan amar putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengatakan terdapat sejumlah pertimbangan menjatuhkan vonis denda dibanding pidana penjara.

"Satu, bahwa telah terjadi ketimpangan perlakuan atau diskriminasi yang seharusnya tidak terjadi dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang menggagungkan, bukan negara kekuasaan," kata anggota Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (27/5/2021).

Pertimbangan ini berdasar keterangan saksi ahli bahwa banyak pelanggaran protokol selama pandemi Covid-19 tidak diproses secara hukum pidana, hanya denda administrasi dan hukuman sosial.

Baca juga: Rizieq Shihab Divonis Denda Rp 20 Juta Dalam Kasus Kerumunan Megamendung

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved