Antisipasi Virus Corona di DKI

Jakarta Dapat Nilai E dari Kemenkes, Pimpinan DPRD DKI Kesal: Kami Tidak Butuh Nilai

Zita Anjani kesal dengan pernyataan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono yang memberi nilai E penanganan Covid-19 di ibu kota.

TribunJakarta/Bima Putra
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani kesal dengan pernyataan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono yang memberi nilai E penanganan Covid-19 di ibu kota. 

"Kualitas respon tenaga kesehatan bagaimana? Angka kesembuhan berapa? Angka kematian berapa? Menkes harus lihat itu," kata Zita.

"Sejauh ini, Dinas Kesehatan DKI sudah kerja maksimal, kerja di atas rata-rata," tambahnya menjelaskan.

Anies Diminta Tarik Rem Darurat

Baca juga: Mural Karya PPSU di Bukit Duri Dicorat-coret Pelaku Vandalisme, Lurah: Marah dan Kecewa

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera menarik rem darurat.

Pasalnya, penanganan Covid-19 di DKI Jakarta diganjar nilai E oleh pemerintah pusat.

TONTON JUGA

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Idris Ahmad menilai, nilai buruk dari Kementerian Kesehatan ini menjadi tamparan keras bagi Gubernur Anies Baswedan.

"Pak gubernur tidak boleh hanya bangga dengan jumlah tes dan fasilitas kesehatan, perlu serius membenahi kemampuan tracing dan isolasi," ucap Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Idris Ahmad.

Adapun nilai E ini diberikan Kemenkes lantaran laju penularan Covid-19 di DKI yang cukup tinggi, mencapai 150 kasus positif per 100 ribu penduduk tiap pekannya.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI Idris Ahmad saat ditemui di kantornya, Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019).
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI Idris Ahmad saat ditemui di kantornya, Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019). (TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci)

Selain itu, tingkat keterisian rumah sakit rujukan Covid-19 pascalebaran juga terus meningkat dan tracing kasus yang dinilai belum maksimal.

Untuk itu, Idris mendesak Anies untuk segera memperketat aturan secara merata, mulai dari tingkat RT/RW, tempat kerja, tempat rekreasi, hingga pusat perbelanjaan.

Baca juga: Disdik Kota Bekasi Setop Sementara Penambahan Jumlah Sekolah Tatap Muka, Ini Alasannya

Baca juga: Daftar Skuad Timnas Belanda di Euro 2020:Van Dijk Absen, Bintang Barcelona & Man United Jadi Tumpuan

Baca juga: Rizieq Shihab Akan Jalani Sidang Tuntutan Kasus RS Ummi Bogor Pekan Depan

"Jakarta perlu mempertimbangkan menarik rem darurat untuk meredam infeksi penularan Covid-19," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Menurutnya, pengetatan perlu dilakukan guna mencegah tsunami kasus Covid-19 seperti yang terjadi di India.

Sebab, mobilitas warga selama lebaran kemarin cukup tinggi meski pemerintah telah membuat kebijakan larangan mudik.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved