4 Kali DKI Raih WTP Sejak Dipimpin Anies, PDIP Harap Tak Ada Lagi Anggaran Siluman Seperti Lem Aibon

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mewanti-wanti Gubernur Anies Baswedan untuk serius dalam mengelola keuangan daerah.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Wahyu Aji
TribunJakarta/Pebby Ade Liana
Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta, Gembong Warsono, Selasa (13/11/2018) 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mewanti-wanti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk serius dalam mengelola keuangan daerah.

Ia pun berharap, tidak ada lagi temuan aneh, seperti anggaran pengadaan lem aibon yang menuai polemik beberapa waktu lalu.

Apalagi, Pemprov DKI baru saja berhasil mempertahankan raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Baca juga: Pemprov DKI Raih Opini WTP BPK, Ketua Fraksi PDIP: Masih Banyak yang Perlu Dibenahi

"Harapan kami, ketika sudah melakukan pengelolaan keuangan daerah yang baik ya clear betul," ucapnya, Senin (31/5/2021).

Selain itu, kasus kelebihan bayar pengadaan robot damkar pada tahun anggaran 2019 lalu juga sempat menimbulkan polemik.

"Masih banyak hal yang memang perlu kami benahi bersama. Artinya butuh kerja maksimal Pemprov DKI dalam hal pengelolaan keuangan daerah ini," ujarnya.

Politisi senior ini juga meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan serius dalam mengelola aset daerah.

Baca juga: Tak Pernah Absen Sejak Dipimpin Anies, Pemprov DKI Raih Opini WTP Empat Kali Berturut dari BPK

Baca juga: Pemprov DKI Jakarta Pertahankan Opini WTP dari BPK RI

Sebab, hal ini sudah sejak lama menjadi masalah yang belum juga bisa diselesaikan.

"Jangan sampai WTP tapi nanti di ujungnya ada temuan-temuan yang kita tidak harapkan bersama," tuturnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2020.

Ini merupakan kali keempat secara beruntun Pemprov DKI menyabet predikat tersebut sejak tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, raihan ini merupakan buah dari kerja keras seluruh jajaran Pemprov DKI yang dilakukan selama ini.

"Ini didapat melalui kerja keras seluruh jajaran Pemprov dan ikhtiar konsisten yang dilakukan terus menerus untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan tata kelola keuangan di lingkungan Pemprov DKI dijalankan dengan mengikuti tata kelola pemerintahan yang baik dan benar," ucapnya, Senin (31/5/2021).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini pun berharap, semua yang menjadi catatan dari BPK bisa segera dituntaskan, seperti yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.

"Ini merupakan prestasi yang kami syukuri, kami banggakan, tapi juga sebagai tonggak untuk ke depan kita bisa terus menerus lebih baik," ujarnya di gedung DPRD DKI.

Baca juga: Selangkangan Gatal Jadi Masalah, Remaja 21 Tahun Berakhir Tragis: Sempat Terguncang karena Lem Aibon

Sejak Anies menjabat orang nomor satu di ibu kota, Pemprov DKI memang tak pernah absen mendapat predikat Opini WTP.

Untuk itu, ia meminta seluruh jajarannya konsisten dalam menyajikan laporan keuangan agar raihan Opini WTP ini bisa menjadi tradisi baru bagi Pemprov DKI.

"Insya Allah ke depan mendapatkan WTP adalah normal, adalah wajar, dan itu yang harus kita jaga terus menerus," kata Anies.

"Kami berharap ini menjadi pemicu jajaran Pemprov, pemicu untuk bisa konsisten menjaga semua tata kelola keuangan daerah," tambahnya. (*)

Sumber: Tribun Jakarta
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved