Breaking News:

Pedagang Daging Tolak Sembako Dikenakan PPN, Minta Pemerintah Fokus Turunkan Harga

pedagang daging di Pasar Kramat Jati, Putur mengatakan kebijakan tersebut bakal memberatkan warga yang penghasilannya berkurang terdampak pandemi

TribunJakarta.com/Bima Putra
Lapak pedagang daging sapi di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (11/6/2021) 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, KRAMAT JATI - Rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi bahan pokok mendapat penolakan dari Pedagang di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur.

Satu pedagang daging di Pasar Kramat Jati, Putur mengatakan kebijakan tersebut bakal memberatkan warga yang penghasilannya berkurang hingga hilang terdampak pandemi Covid-19.

Dia menilai rencana pemberlakuan PPN lewat Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bakal berdampak buruk bagi warga.

"Kalau saya pribadi keberatan, karena situasinya sedang pandemi Covid-19. Daya beli masyarakat sekarang saja belum normal, harga juga masih mahal," kata Putur di Pasar Kramat Jati, Jumat (11/6/2021).

Dia mencontohkan harga daging sapi lokal di lapaknya yang hingga kini mencapai Rp 130 ribu per kilogram, kenaikan harga ini terjadi sejak Idulfitri 1442 Hijriah pada bulan Mei 2021 lalu.

Padahal sebelum Idulfitri 1442 Hijriah harga daging sapi lokal per kilogramnya berkisar Rp 112 ribu hingga Rp 115 ribu, kenaikan harga ini membuat jumlah pembeli berkurang.

Baca juga: Tinggal Satu Kost, Terbongkar Hubungan Terlarang Kakak-Adik di Bekasi Dibalik Temuan Jasad Bayi

Baca juga: Kasus Penipuan Investasi Rp20 Miliar di Tangerang, Terdakwa Timothy Ngaku Terdampak Pandemi Covid-19

Baca juga: Sebulan Jelang Liga 1 2021 Digelar, Sudirman Ungkap Kesiapan Kondisi Fisik Pemain Persija Jakarta

"Dari setelah Lebaran ini pembeli menurun 40 persen, kadang sampai 50 persen. Karena itu tadi, daya belinya berkurang. Pembeli langganan saja yang biasanya beli 10 kilogram sekarang cuman lima kilogram," ujarnya.

Putur menuturkan ketimbang membebankan PPN terhadap barang kebutuhan pokok pemerintah sebaiknya fokus melakukan upaya menurunkan harga kebutuhan pokok.

Alasannya harga sejumlah barang kebutuhan pokok hingga kini mengalami kenaikan, rencana juga dinilai bertolak belakang dengan pernyataan pemerintah yang fokus memulihkan ekonomi.

"Harusnya pemerintah sekarang berbuat biar harga kebutuhan pokok enggak tinggi. Jangan saat harga tinggi dan daya beli warga turun. Kalau keadaan sudah normal mungkin enggak apa, tapi jangan sekarang," tuturnya.

Penulis: Bima Putra
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved