Antisipasi Virus Corona di DKI
Reaksi Gubernur Anies Baswedan Soal Macet Parah Imbas Penyekatan PPKM Darurat
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bereaksi soal kemacetan panjang yang terjadi di sejumlah ruas jalan ibu kota pagi ini.
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Muhammad Zulfikar
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bereaksi soal kemacetan panjang yang terjadi di sejumlah ruas jalan ibu kota pagi ini.
Adapun kemacetan itu terjadi imbas penyekatan yang dilakukan selama Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 20 Juli 2021 mendatang.
Orang nomor satu di DKI Jakarta mengakui, masih ada perusahaan yang belum mengikuti ketentuan yang dibuat pemerintah.
Padahal, hanya sektor esensial dan kritikal yang boleh bekerja di kantor atau work from office (WFO).
Sedangkan, perkantoran di sektor non-esensial wajib menerapkan 100 persen bekerja dari rumah atau work from home (WFH).
“Pemerintah telah menetapkan hanya sektor esensial dan sektor kritikal yang bisa berkiagatan di masa PPKM Darurat,” ucapnya, Senin (5/7/2021).
Untuk itu, Anies Baswedan memperingatkan perusahaan non-esensial yang masih ngotot mempekerjakan karyawannya untuk segera menerapkan kebijakan 100 persen WFH.
“Kasihan para karyawan kalau pimpinan perusahaannya terus melaksanakan mereka harus masuk, padahal bukan sektor esensial,” ujarnya di Balai Kota Jakarta.
Bila masih ada perusahaan yang membandel, Anies Baswedan meminta masyarakat atau karyawan segera melapor ke Pemprov DKI melalui aplikasi Jakarta Kini (JAKI).
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini pun menjamin bakal merahasiakan identitas dari pelapor.
“Bagi karyawan yang bekerja di sektor non esensial dan perusahaannya memaksa untuk bekerja, laporkan lewat JAKI,” kata dia.
“Anda laporkan di situ, biar nanti tim kami bertindak,” sambungnya.
Sanksi pun bakal diberikan kepada perusahaan yang masih nekat melanggar ketentuan 100 persen WFH, padahal bukan termasuk sektor esensial.
“Ini bukan membatasi untuk mengosongkan kota Jakarta, untuk membuat lalu lintas menjadi lengang. Ini untuk menyelamatkan,” tuturnya.