Wagub DKI Pasang Badan Buat Karyawan yang Laporkan Perusahaan Jika Dipaksa Masuk Kerja

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut, ada 69 tempat usaha ditutup akibat melanggar aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Dari jumlah tersebut, mayoritas merupakan restoran atau tempat makan.

"Data sementara ada 69, delapan tempat usaha dan 61 restoran atau warung makan," ucapnya, Rabu (7/7/2021).

Sesuai aturan, seluruh tempat makan atau restoran dilarang melayani makan di tempat atau dine in.

Bagi yang melanggar, Pemprov DKI tak akan memberikan teguran, tapi langsung ditutup sementara selama 3x24 jam.

Kemudian, tempat usaha atau perusahaan yang boleh buka pun hanya yang masuk kategori esensial dan kritikal.

"Jadi, sektor yang non esensial atau non kritikal itu tidak diperkenankan, diminta tutup," ujarnya di Balai Kota.

"Kemudian, apabila ditemukan buka, kami dengan tegas akan memberikan sanksi," tambahnya menjelaskan.

Politisi Gerindra ini pun meminta seluruh masyarakat mematuhi aturan yang ada dan disiplin menjalani protokol kesehatan.

"Jangan sembunyi-sembunyi, jangan diam-diam, kami pastikan akan mengetahui, menemukannya, dan kami akan menindak tegas," kata Ariza.

Ia pun meminta pegawai atau karyawan yang dipaksa kerja, padahal tidak masuk sektor esensial dan kritikal untuk segera melapor.

Mereka bisa melapor lewat aplikasi Jakarta Kini (Jaki) dan Ariza pun menjamin bakal melindungi kerahasiaan pelapor.

"Kami minta karyawan atau masyarakat melaporkan kepada kami melalui Jaki, kami menjamin kerahasiaannya," tuturnya.