Breaking News:

Nama Gubernur Anies dan Ketua DPRD DKI Bisa Terseret Kasus Korupsi Pengadaan Tanah Munjul

Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi bisa terseret dalam dugaan kasus korupsi pengadaan lahan di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur.

Editor: Wahyu Septiana
Istimewa/Dok Pemprov DKI
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi bisa terseret dalam dugaan kasus korupsi pengadaan lahan di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur. 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Nama Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi bisa terseret dalam dugaan kasus korupsi pengadaan lahan di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur.

Kasus tersebut disorot banyak pihak dan terus berbuntut panjang.

Sebelumnya, sudah ada empat orang yang ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus tersebut.

Nama Anies dan Prasetio dinilai bisa terseret dalam dugaan kasus korupsi pengadaan lahan di Munjul.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.

Firli mengungkapkan bahwa KPK bisa memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi terkait kasus tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat memberikan keterangan terkait PPKM darurat di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (2/7/2021).
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat memberikan keterangan terkait PPKM darurat di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (2/7/2021). (TRIBUNJAKARTA.COM/ANNAS FURQON HAKIM)

Menurut Firli, sebagai orang nomor satu di Jakarta, tentunya Anies, dan juga Prasetyo memahami penyusunan APBD DKI.

Pemeriksaan terhadap Anies dan Prasetyo dilakukan untuk membuat terang perkara korupsi yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp152,5 miliar tersebut.

Baca juga: Akhir Pelarian dr Lois, Jadi Tahanan Polisi Usai Sebut Tak Percaya Covid-19 & Tebar Berita Bohong

Baca juga: Gelagat Tak Biasa Gadis di Cisauk Sebelum Dibakar Mantan Pacarnya, Korban Tulang Punggung Keluarga

Baca juga: Kompetisi Liga 1 Tak Kunjung Bergulir, Karier Pemain Bisa Hancur: Nilai Pasar Marko Simic Turun

"Terkait program pengadaan lahan tentu dalam penyusunan program anggaran APBD DKI tentu Gubernur DKI sangat memahami, begitu juga dengan DPRD DKI yang memiliki tugas kewenangan menetapkan RAPBD menjadi APBD bersama Pemda DKI mestinya tahu akan alokasi anggaran pengadaan lahan DKI."

"Jadi tentu perlu dimintai keterangan sehingga menjadi terang benderang," ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam keterangannya, Senin (12/7/2021).

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved