Breaking News:

Antisipasi Virus Corona di DKI

Puluhan Tempat Usaha dan Restoran di Jakpus Langgar Prokes Selama PPKM Darurat, 35 Dicabut Izinnya

Kepala Satpol PP Jakarta Pusat Bernard Tambunan memastikan, puluhan tempat usaha itu kini sudah berikan sanksi, mulai dari teguran tertulis

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Erik Sinaga
TribunJakarta.com/Muhammad Rizki Hidayat
Ilustrasi. Kepala Satpol PP Jakarta Pusat Bernard Tambunan memastikan, puluhan tempat usaha sudah berikan sanksi, mulai dari teguran tertulis hingga penutupan sementara. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Satpol PP Jakarta Pusat menemukan puluhan tempat usaha atau restoran dan perkantoran melanggar protokol kesehatan di masa PPKM Darurat.

Kepala Satpol PP Jakarta Pusat Bernard Tambunan memastikan, puluhan tempat usaha itu kini sudah berikan sanksi, mulai dari teguran tertulis hingga penutupan sementara.

Bahkan, ada juga perkantoran yang terpaksa dicabut izinkan lantaran terus menerus melanggar aturan protokol kesehatan.

Baca juga: Curahan Hati CEO Persija Jakarta Soal Dampak Liga 1 Ditunda hingga PPKM Darurat Diperpanjang

“Untuk sanksi teguran tertulis total ada 19 tempat usaha. Itu periode 3 Juli sampai 18 Juli 2021,” ucapnya, Selasa (20/7/2021).

Kemudian, ada 22 tempat usaha yang ditutup 1x24 jam dan 19 lainnya ditutup 3x24 jam.

Walau demikian, Bernard mengatakan, hingga saat ini belum ada tempat usaha atau perkantoran di Jakarta Pusat yang dicabut izinkan karena melanggar protokol kesehatan.

Baca juga: Penampakan Warga Jatinegara Gelar Salat Iduladha Berjemaah Dekat Pos Penyekatan PPKM Darurat

“Total selama PPKM Darurat ada 1.980 yang dilakukan pengecekan dan pengawasan selama PPKM Darurat ini,” ujarnya.

Untuk perkantoran, selama periode 3 Juli hingga 18 Juli 2021 ada 20 perkantoran yang mendapat teguran tertulis dan 24 lainnya ditutup sementara 3x24 jam.

Baca juga: Dampak Perpanjangan PPKM Darurat Bagi Persija: Persiapan Terganggu, Pemain dan Pelatih Harus Pergi

“Sedangkan pemberian sanksi pembekuan sementara atau pencabutan izin ada 35 perkantoran,” tuturnya.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved