Antisipasi Virus Corona di DKI
Jakarta Disebut Jadi Kota Paling Tak Jaga Jarak, Wakil Gubernur DKI Bereaksi
Politisi Gerindra mengatakan, Pemprov DKI sejak awal pandemi sudah menggencarkan pentingnya menjalankan protokol kesehatan, termasuk soal jaga jarak.
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Muhammad Zulfikar
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria bereaksi soal pernyataan Satgas Covid-19 pusat yang menyebut ibu kota sebagai provinsi paling tak jaga jarak.
Ariza mengklaim, warga DKI secara umum sudah menjalankan protokol kesehatan dengan baik.
"Masyarakat Jakarta termasuk yang patuh dan rajin melaksanakan protokol kesehatan," ucapnya, Rabu (21/7/2021).
"Kita bisa lihat di setiap lini di setiap bidan dan komunitas," tambahnya menjelaskan.
Politisi Gerindra itu mengatakan, Pemprov DKI sejak awal pandemi sudah menggencarkan pentingnya menjalankan protokol kesehatan, termasuk soal jaga jarak.
Kampanye 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pun terus dilakukan Pemprov DKI hingga saat ini.
"Sejauh ini, sebagaimana hasil fakta dan data masyarakat Jakarta, sejak awal sudah disosialisasikan, dikampanyekan oleh pemerintah dengan berbagai cara," ujamrya di gedung DPRD DKI.
Walau demikian, Ariza bilang, pernyataan dan masukan dari pemerintah pusat ini bakal menjadi perhatian Pemprov DKI.
"Kalaupun ada masukan dan laporan demikian ini, menjadi perhatian dan evaluasi kita untuk terus kita tingkatkan kesadaran masyarakat kita secara bersama-sama," tuturnya.
Baca juga: 31,6 Kilogram Organ Hewan Kurban Tak Layak Konsumsi di Pasar Rebo Dimusnahkan
Baca juga: Usul Perda Covid-19 Direvisi, Anies Baswedan Ingin Pidanakan Pelanggar Protokol Kesehatan
Baca juga: Fraksi PAN hingga PDIP Berikan Masukan untuk Anies Baswedan Menghadapi PPKM Level 4
Dilansir dari Tribunnews.com, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan hasil pengawasan kepatuhan protokol kesehatan selama satu pekan terakhir.
Berdasarkan catatan Satgas, secara nasional masih terdapat 26 persen desa atau kelurahan di Indonesia yang kepatuhan masyarakatnya rendah dalam memakai masker.
"Sementara sebanyak 28 persen kepatuhan masyarakatnya rendah dalam menjaga jarak," ujar Wiku dalam konferensi pers virtual yang disiarkan channel Youtube BNPB, Selasa (20/7/2021).
Sementara untuk kawasan Jawa Bali, desa atau kelurahan yang tidak patuh memakai masker paling banyak terdapat di Provinsi Banten sebesar 28,57 persen.
Sedangkan provinsi yang memiliki desa kelurahan yang tidak patuh menjaga jarak adalah DKI Jakarta.
"DKI Jakarta menjadi provinsi dengan kelurahan yang paling banyak yaitu 48,26 persen. Hampir setengah Kelurahan di DKI Jakarta masyarakatnya tidak patuh dalam menjaga jarak," ungkap Wiku.
Wiku mengungkapkan restoran, pemukiman warga, serta tempat olahraga publik, menjadi lokasi yang kepatuhan masyarakatnya terendah.
Dirinta meminta pengawasan dan penegakan terhada protokol kesehatan diperkuat untuk mencegah penyebaran Covid-19.
"Mengacu pada data tersebut maka pengawasan dan tindak tegas pelanggaran protokol kesehatan perlu menjadi salah satu hal penting yang perlu direncanakan dengan matang pelaksanaannya sebelum relaksasi dilakukan," pungkas Wiku.