Breaking News:

Antisipasi Virus Corona di DKI

Usul Perda Covid-19 Direvisi, Anies Baswedan Ingin Pidanakan Pelanggar Protokol Kesehatan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkap alasannya mengajukan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2/2020 tentang Penanganan Covid-19.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Muhammad Zulfikar

Dengan demikian, diharapkan masyarakat yang sudah kena sanksi soal atau administrasi bisa jera dan tak melakukan pelanggaran lain.

Usulan aturan baru ini juga diajukan demi menghindari kepanikan di tengah masyarakat begitu mengetahui pelanggar protokol kesehatan bisa dipidana.

"Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana dalam usulan perubahan Perda Nomor 2/2020 kami harapkan tidak menimbulkan kepanikan," kata dia.

Baca juga: Vaksinasi di Kota Depok Berjalan Lambat, Target Sasaran 1,6 Juta Baru Terealisasi 269 Ribu

Baca juga: Penerima Daging Kurban di Masjid Jami Al-Akhyar Pasar Rebo Melonjak 40 Persen

Baca juga: KSP: Seluruh Masyarakat Harus Ikut Andil Dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Selain itu, kasus Covid-19 yang terus meroket di ibu kota juga menjadi dasar Pemprov DKI mengajukan revisi Perda.

Dengan memberikan sanksi tegas kepada masyarakat, diharapkan warga bisa taat prokes dan penularan Covid-9 bisa segera dikendalikan.

"Adanya peningkatan data kasus orang terkonfirmasi Covid-19 dan bertambah signifikannya orang yang meninggal karena Covid-19, menjadi pertimbangan bagi Pemprov DKI untuk mengajukan usulan perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2020 sangat perlu dan mendesak," tuturnya.

Berikut isi lengkap draf usulan Perda Penanganan Covid-19 yang diusulkan Anies Baswedan:

Pasal 32A 

(1) Setiap orang yang mengulangi perbuatan tidak menggunakan masker setelah dikenakan sanksi berupa kerja sosial atau denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 

(2) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran/tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan tempat wisata yang mengulangi perbuatan pelanggaran protokol pencegahan COVID-19 setelah dikenakan sanksi berupa pencabutan izin sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (4) huruf f, dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

Halaman
123
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved