Breaking News:

Virus Corona di Indonesia

Diduga ada yang Terima Bansos Dobel, Mendagri Tito: Asal Tepat Sasaran dan Tidak di Mark Up

Tumpang tindih atau data ganda dalam penyaluran bantuan sosial pada masa pandemi Covid-19 ini masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan.

Penulis: Dwi Putra Kesuma | Editor: Wahyu Aji
TRIBUNJAKARTA.COM/DWI PUTRA KESUMA
Rapat koordinasi Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dengan Pemerintah Kota Depok di Gedung Balai Kota Depok, Pancoran Mas, Jumat (23/7/2021)   

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dwi Putra Kesuma

TRIBUNJAKARTA.COM, PANCORAN MAS – Tumpang tindih atau data ganda dalam penyaluran bantuan sosial pada masa pandemi Covid-19 ini masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan hingga sekarang.

Persoalan ini juga, yang kerap menjadi penghambat penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

“Skema pusat yang utamanya dari Kemensos, melalui program keluarga harapan, tunai langsung ya, ada juga dalam bentuk sembako dari TNI Polri juga, ini tetap jalan,” jelas Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dalam lawatannya ke Kota Depok, Jumat (23/7/2021).

Baca juga: Mendagri Tito Karnavian Minta Kepala Daerah Turun Langsung Berikan Bansos Pada Masyarakat

“Namun daerah ini kadang-kadang dalam menyampaikan (penyaluran bansos), takut untuk duplikasi dengan datanya dari pusat,” bebernya lagi.

Menanggapi persoalan tersebut, Tito menyebut bahwa adanya kasus masyarakat yang menerima double bantuan tidak menjadi salah, selama bantuan tersebut tepat sasaran pada masyarakat yang betul-betul membutuhkan.

“Saya menyampaikan bahwa lebih baik kita berpikir masyarakat yang terdampak kesulitan lebih baik terima double, daripada tidak terima sama sekali,” jelasnya.

Baca juga: Rapat Koordinasi dengan Pemkot Depok, Mendagri Tito Karnavian Bahas Pengendalian Covid-19

Hal yang lebih penting lainnya, adalah bantuan sosial dan niat baik tersebut bisa tepat sasaran, dan tidak ada persoalan mark up anggaran.

“Ini yang penting niat baik kita betul-betul tepat sasaran, sepanjang itu tidak di mark up, digunakan untuk kepentingan diri sendiri, koordinasi dengan bapak Kapolres, koordinasi dengan bapak Kejari, disaksikan dengan kepolisian dan kejaksaan dan BPKP untuk melakukan pendampingan, yakin kalau perlu buat berita acara sama-sama,” pungkasnya.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved