Datang ke Tangerang, Menteri Risma Ngomel Soal Bansos Disunat, Menteri Tito Minta Tim Khusus Tracing

TRIBUNJAKARTA.COM, TANGERANG - Penanganan pandemi Covid-19 di Kota Tangerang nampaknya menjadi perhatian serius pemerintah pusat.

Selama dua hari berturut-turut dua pembantu presiden datang langsung ke wilayah satelit Ibu Kota itu.

Pada Selasa (27/7/2021), Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menemui Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah untuk mendapatkan laporan situasi terkini pandemi Covid-19.

Keesokan harinya, Rabu (28/7/2021), Menteri Sosial, Tri Rismaharini atau Risma, blusukan ke sejumlah titik di Kota Tangerang untuk meninjau langsung distribusi bantuan sosial tunai (BST).

Menteri Tito

Tito meminta Arief membentuk tim khusus tracing Covid-19, usai rapat di Kantor Pemerintah Kota Tangerang.

Tim khusus itu akan melacak kontak erat yang berinteraksi dengan warga yang terpapar Covid-19.

Menurut purnawirawan jenderal polisi itu, tracing atau pelacakan kasus Covid-19 membuat penanganan pandemi lebih cepat dan efektif.

"Sebenarnya melakukan tracing itu standarnya 15 orang yang ditracing siapa saja yang kontak dengan yang positif Covid-19. Itu untuk membendung, melokalisir, supaya tidak menyebar," ujar Tito

Tim khusus tersebut pun harus dipersenjatai oleh vitamin saat bertugas supaya tidak ikut terinfeksi virus ganas itu.

Baca juga: Selama PPKM Darurat, Jumlah Permintaan Pelayanan Paspor di Imigrasi Tangerang Merosot 90 Persen

Baca juga: Tak Dapat Sertifikat Vaksin Covid-19 dari PeduliLindungi dan SMS 1199 Usai Vaksinasi, Ini Solusinya

"Jangan sampai nanti dia (tim khusus) ikutan positif Covid-19. Kita enggak tahu dan masuk fase yang berat dan takutnya nanti penanganannya sudah terlambat," sambung Tito.

Pembentukan tim tracing itu dapat menggunakan dana yang berasal dari refocusing anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemkot Tangerang sebesar delapan persen.

"Nah, ini semua bisa digunakan dari anggaran refocusing delapan persen," ujar Tito.

Saat merekrut anggota tim khusus tracing itu, Pemkot Tangeang dapat membuka lowongan melalui daring.

Tito justru tidak ingin, tim khusus tracing diambil dari tenaga kesehatan (nakes) Puskesmas, rumah sakit ataupun TNI dan Polri.

Menurutnya, para nakes yang saat ini bertugas di fasilitas kesehatan sudah kewalahan. Belum lagi di tambah situasi bahwa tidak sedikit nakes yang juga terpapar Covid-19.

"Teman-teman mungkin sudah overload. Tugas utamanya lebih banyak," ujar Tito.

Wali Kota Arief menanggapi usulan Menteri Tito terkait pembentukan tim khusus tracing Covid-19.

Arief mengatakan kalau pihaknya sudah memploting beberapa aparatur sipil negara (ASN) untuk membantu tenaga kesehatan.

"Sekarang kita berusaha mengoptimalkan tenaga kesehatan yang ada, makanya beberapa OPD itu di-BKO kan ke Puskesmas, ke Labkesda, bahkan ke Disnaker dan ada yang di Dinas Indag," kat Arief di lokasi yang sama.

"Tujuannya mereka-mereka yang tenaga tenaga non medis, supaya yang medis fokus urusan urusan medis, urusan vaksin, testing, tracing, urusan administrasinya dibantu teman-teman yang administrasi dari OPD," sambungnya lagi.

Menurutnya, pengerahan ASN itu sudah sejalan dengan permintaan Menteri Tito untuk mempercepat tracing di Kota Tangerang.

"Dalam rangka mengoptimalkan dan meningkatkan pelayanan testing, tracing dan vaksinasi termasuk treatment," ujar Arief.

Menteri Risma

Jika Menteri Tito menyambangi Wali Kota Arief di Kantor Pemerintah Kota, Menteri Risma blusukan sendiri.

Ia sengaja tidak melapor ke Pemkot Tangerang agar mendapatkan kondisi riil di lapangan, utamanya terkait distribusi BST.

Dari pantauan TribunJakarta.com di lokasi, Risma yang menggunakan baju serba putih dan celana hitam tersebut blusukan ke pemukiman warga tanpa adanya pengawalan dari kepolisian sekitar.

Tidak ada satupun pejabat setempat yang mendampingi bahkan, Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah pun tidak terlihat.

"Saya ini pak bu, sengaja tidak kasih tahu pemerintah setempat ya. Saya sendiri mau tahu langsung bagaimana masyarakat menerima bantuan sosial ini," kata Risma di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang.

Lokasi pertama yang ia sambangi memang berada di bilangan Kecamatan Pinang, Kota Tangerang yang berdekatan dengan rumah Gubernur Banten, Wahidin Halim.

Lokasi kedua, rombongan Kemensos langsung meluncur ke Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang.

Pengecekan langsung ke lapangan dilakukan dengan mencocokkan kartu identitas penerima dengan daftar penerima BST.

Risma menegaskan, pendamping menjalankan amanat yakni memberikan informasi kepada para penerima bansos dengan jujur.

"Jika ada yang tidak jujur dan bahkan minta-minta kepada penerima, kasih tahu saya, biar langsung saya yang tindak," jelas Risma.

Dalam sidak tersebut, Risma tampak naik pitam karena menemukan warga Tangerang penerima bansos yang dipotong oleh pendamping di wilayah Karang Tengah.

"Kamu dananya dipotong oleh siapa? Sebut namanya, ada polisi di sini yang siap menindaklanjuti," ucap Risma pada penerima bansos.

Warga tersebut bernama ibu Wowoh yang tinggal di gang kawasan Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang.

Ia mengaku pernah dimintai Rp 50 ribu untuk mendapatkan bantuan sosial tunai (BST) dari Kemensos beberapa waktu lalu.

"Ada orang saya dimintai uang tunai Rp 50 ribu. Tapi sampe sih bantuannya ke saya, awalnya emang agak ribet, bolak-balik gitu," ujar Wowoh kepada Risma.

Baca juga: Selama PPKM, Simak Ada 10 Bantuan yang Diberikan Pemerintah untuk Masyarakat

Baca juga: Cara Daftar Beasiswa untuk Pelajar Anak Pedagang Kecil dari Sandiaga Uno, Catat Syaratnya

Masih di Karang Tengah, ada warga bernama Aryanih yang mengeluh bansosnya disunat dengan modus uang kresek.

"Seharusnya ibu tidak mau dimintai uang kantong kresek atau apa pun namanya oleh pihak tertentu, sebab hak ibu penuh dan tanpa pemotongan sedikit pun," ujar Risma geram.

Hal serupa dirasakan oleh Maryanih, warga Karang Tengah lainnya, yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau program sembako.

Namun, harga barang komponen yang diterima tidak sesuai atau tidak genap Rp 200 ribu per bulan.

"Tadi sudah dihitung oleh bapak yang dari Satgas Pangan/Mabes Polri harga dari komponen yang diterima hanya Rp 177 ribu dari yang seharusnya 200 ribu jadi ada Rp 23 ribu. Coba bayangkan Rp 23 ribu dikali 18,8 juta," ungkap Risma.

Para penerima BST, BPNT/Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) diminta membantu pemerintah agar bantuan bisa sampai kepada penerima manfaat dan tidak ada tindak pemotongan oleh siapapun.

"Tolong bantu kami untuk mengetahui apakah ada pemotongan atau tidak."

"Kalau gini-gini terus tidak bisa selesai urusannya dan kapan warga mau bisa sejahtera," pinta Risma.

Adanya temuan tangan-tangan jahil di Tangerang, Risma tegas mengatakan sampai detik ini Kota Tangerang paling parah soal penyelewengan distribusi bantuan sosial kepada masyarakat selama pandemi Covid-19.

"Jadi kayaknya ini paling berat, karena sebetulnya yang pertama kartu harusnya dipegang penerima manfaat. Kan bahaya kalau kartu itu dipegang oleh orang lain sementara pinnya juga ada di situ, tidak boleh semestinya," kata Risma.

Diketahui, BST Kementerian Sosial berupa uang tunai Rp 600 ribu serta beras seberat 10 kilogram.

Besaran jumlah tersebut adalah akumulasi BST selama dua bulan yaitu Mei dan Juni masing-masing Rp 300 ribu yang diberikan pada bulan Juli.

PT Pos Indonesia Tangerang pun mencatat ada 78.236 keluarga penerima manfaat (KPM) yang telah menerima BST dari Kementerian Sosial.

Sarip mengatakan kalau jumlah di atas merupakan akumulasi penerima BST untuk periode 20 sampai 26 Juli 2021.

"Itu data untuk 20-26 Juli, itu yang terdistribusikan sudah ada 78.236 KPM," jelas Sarip saat dihubungi, Rabu (28/7/2021) pagi.

Menurutnya, Kecamatan Tangerang menjadi wilayah yang paling banyak menerima BST senilai Rp 600 ribu.

Proses distribusinyapun beragam mulai dari door to door dan diambil langsung ke Kantor PT Pos Indonesia.

Ada juga bantuan yang disalurkan secara terpusat di beberapa sekolah di Kota Tangerang berdasarkan arahan Wali Kota.

"Atas arahan wali kota dan berdasarkan Dinsos Kota Tangerang diperbolehkan pembayaran di sekolah-sekolah dengan protokol kesehatan," jelas Sarip.

Baca juga: Ketua DPRD DKI Jakarta Turun Tangan Telusuri Influencer Dapat Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga

Baca juga: Lulusan SMA Sederajat Paling Banyak Lolos, Ini Bocoran Jadwal Kartu Prakerja Gelombang 18

Ia menargetkan proses distribusi dapat tersalurkan semuanya kepada yang berhak menerima pada 31 Juli 2021.

Menurut Sarip, total KPM yang ada di Kota Tangerang seluruhnya ada sekitar 211.000.

"Kemarin data penerimanya 163.000-an, sempet naik jadi 183.000-an, terakhir itu sekitar 211.000. Jadi data ini sangat fleksibel ya," tutup Sarip.