Jumlah Warga yang Diperiksa Soal Pungli Bansos di Tangerang Bertambah

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Ega Alfreda

TRIBUNJAKARTA.COM, TANGERANG - Jumlah warga yang diperiksa Polres Metro Tangerang Kota soal kasus pungutan liar (pungli) bantuan sosial (bansos) bertambah.

Pada pekan lalu, polisi memeriksa lima warga penerima bansos, dan sejak Senin (2/8/2021) bertambah dua orang menjadi tujuh orang.

Pemeriksaan merupakan buntut dari temuan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini soal pungutan liar yang dialami warga Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang oleh oknum jahil.

Temuan itu tercuat saat Risma blusukan secara mendadak di Kota Tangerang untuk memantau distribusi bansos pada Rabu (28/7/2021).

Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Deonijiu De Fatima mengatakan saat ini pihak Satreskrim sudah meminta keterangan dari tujuh warga penerima bansos.

"Sementara ini masih dalam proses penyelidikan. Saat ini sudah ada tujuh orang yang sudah kita mintai keterangan, semuanya warga," kata Deonijiu saat dihubungi awak media, Senin (2/8/2021).

Kendati demikian, pendamping penerima Bansos yang bertugas mendistribusikan kepada warga sampai saat ini belum diperiksa.

Baca juga: Dipanggil Kejari Kota Tangerang Soal Pungli Bansos, Kadinsos Tak Hadir Beri Keterangan karena Ini

Deonijiu pun meminta warga Kota Tangerang penerima bansos apa bila merasa mengalami kecurangan atau yang mengetahui oknum tersebut jangan takut untuk melaporkan ke pihak berwajib.

"Kita mengharapkan aduan dari masyarakat. Sampai saat ini kan masih dalam proses dari penyidik. Ya mudah-mudahan nanti ada sangkutpaut atau keterkaitan," papar Deonijiu.

Hal sama dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang yang bakal memeriksa ratusan ribu warganya soal pungutan liar (pungli) dana bantuan sosial (bansos).

Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Tangerang Bayu Probo Sutopo mengatakan, ratusan ribu warganya yang diperiksa itu yang telah menerima bansos sejak 2017.

"Nanti se-Kota Tangerang kami periksa terkait bansos. Dari yang bentuknya berupa uang maupun sembako dari tahun 2017 sampai sekarang," jelas Bayu saat dihubungi, Senin (2/8/2021).

Baca juga: Polsek Pondok Aren Gelar Gebrak Vaksinasi dan Bansos Presisi, Bantu Target Pemkot yang Baru 16%

Tidak hanya warga, Bayu menjelaskan kalau pihaknya juga telah memanggil Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang, Suli Rosadi.

"Betul kita juga sudah memanggil pak Kadinsos Kota Tangerang tujuannya untuk meminta keterangan. Tapi sampai saat ini belum hadir karena alasannya sakit," ucap Bayu.

Bayu juga mengaku, pihaknya saat ini masih mencari data dari satu wilayah untuk dikembangkan ke wilayah lainnya.

"Kita masih dicari dulu data datanya, dari satu wilayah itu kita kembangin. Karena ini, masih koordinasi dengan kantor pos. Lagi meriksa ini," ucapnya.

Sementara, Pemerintah Kota Tangerang baru membuka hotline atau layanan pengaduan bilamana ada penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) yang ditemukan masyarakat di lapangan.

Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah mengatakan, identitas masyarakat yang mengadu sudah pasti akan dirahasiakan bila menghubungi hotline tersebut.

"Bagi warga Kota Tangerang yang bansosnya dipotong oleh oknum-oknum, kami minta laporkan ke nomor. Kami sampaikan dan namanya akan dirahasiakan dan mereka akan tetap dapat jaminan untuk dapatkan bantuan," jelas Arief, Kamis (29/7/2021).

Sebagai informasi, nomor pengaduan bansos dapat dihubungi di 08111500293.

Baca juga: Update Kasus Pungutan Liar Bansos di Kota Tangerang, Polisi Periksa Lima Orang Saksi

Namun, nomor tersebut tidak menerima sambungan telepon dalam bentuk apapun, hanya aduan melalui pesan singkat aplikasi WhatsApp.

Nomor pun tidak bisa digunakan sebagai media pendaftaran bantuan sosial hanya untuk aduan bansos seperti pungli, tidak tepat sasaran dan lainnya.

"Sebagai tindak lanjut Kapolres, Kajari dan saya berikan jaminan ke masyarakat bahwa proses bansos berjalan tetap dengan tertib dan lancar sesuai aturan perundang-undangan," ujar Arief.