Wagub DKI Ingin Duduk Bareng Anggota DPRD PSI dan PDIP Bahas Formula E Sebelum Ajukan Interpelasi

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengajak Fraksi PSI DPRD DKI dan sejumlah politisi PDIP berdialog soal Formula E.

Ajakan ini disampaikan Ariza terkait wacana penggunaan hak interpelasi terkait penyelenggaraan balap mobil listrik bertaraf internasional itu pada 2022 mendatang.

"Kita bisa dialog, bisa diskusi, semua bisa ditanyakan secara terbuka, secara transparan. Kami akan jelaskan secara terbuka dan transparan," ucapnya, Rabu (18/8/2021).

Politisi Gerindra ini bilang, penyelenggaraan Formula E di ibu kota sudah dirancang sejak jauh-jauh hari.

Bahkan, awalnya balap mobil listrik itu direncanakan bakal digelar Juni 2020 lalu.

"Harusnya tahun 2020, tapi karena covid, tahun itu tidak bisa. Jadi direncanakan lagi 2022," ujarnya di Balai Kota.

Ariza menyebut, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang ditunjuk sebagai penyelenggara Formula E di Jakarta kini tengah membuat revisi kajian kelayakan.

Baca juga: 7 Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Siap Dukung PSI Interpelasi Anies Ngotot Gelar Formula E

Pasalnya, kajian yang dibuat sebelumnya belum disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini.

"Kami sedang berprosea, secara teknis sedang didiskusikan, didialogkam, dibicarakan. Tapi, sejauh ini laporan yang kami terima dari Jakpro tidak ada masalah," kata Ariza.

Ariza berharap, kajian itu segera rampung sehingga bisa dilaporkan kepada DPRD DKI.

Untuk itu, Ariza meminta Fraksi PSI dan beberapa politisi PDIP yang ingin menggulirkan hak interpelasi untuk mengurungkan niatnya.

"Insya Allah Formula E tetap dilaksanakan 2020. Mudah-mudahan tidak ada interpelasi," tuturnya.

Sebelumnya, langkah PSI yang ingin menggulirkan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal penyelenggaraan Formula E pada 2022 mendatang mendapat dukungan dari beberapa politisi PDIP.

Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Ima Mahdiah mengatakan, sudah ada tujuh orang anggotanya yang menyatakan setuju untuk menggulirkan interpelasi.

"Sampai siang ini sudah ada tujuh orang yang neken tanda tangan," ucapnya saat dikonfirmasi, Rabu (18/8/2021).

Jumlah ini diperkirakan masih bisa bertambah lantaran ada beberapa orang anggota Fraksi PDIP lainnya yang juga menyatakan diri mendukung wacana interpelasi ini.

"Ini hak personal anggota dewan terkait uang rakyat, ada beberapa individu yang mau tanda tangan," ujarnya.

Mantan staf Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok saat menjabat Gubernur DKI Jakarta ini bilang, hak interpelasi digulirkan untuk meminta keterangan mas Anies soal keputusannya ngotot menggelar Formula E pada 2022 mendatang.

"Kami ingin bertanya ini uang rakyat yang dipakai untuk Formula E dengan penjadwalan belum jelas," kata Ima.

"Apalagi sudah disampaikan Kementerian Kesehatan bahwa 2022 ini kita masih dalam situasi pandemi dan jika pun sebagus-bagusnya lagi masa pemulihan," tambahnya menjelaskan.

Dibandingkan menggelar Formula E, Ima menilai, anggaran yang dimiliki DKI sebaiknya digunakan untuk penanganan pandemi.

"Misalnya kita kan masih masa pemilihan, banyak masyarakat juga yang kena PHK, kita bisa bantu dalam modal," tuturnya.

Untuk memuluskan langkah ini, politisi muda ini mengaku sudah mengajak beberapa fraksi lain di DPRD DKI.

Ia pun berharap, langkah interpelasi yang diambil Fraksi PSI dan tujuh politisi PDIP ini bisa membuahkan hasil.

PDIP dukung PSI

Langkah PSI yang ingin menggulirkan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal penyelenggaraan Formula E pada 2022 mendatang mendapat dukungan dari beberapa politisi PDIP.

Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Ima Mahdiah mengatakan, sudah ada tujuh orang anggotanya yang menyatakan setuju untuk menggulirkan interpelasi.

"Sampai siang ini sudah ada tujuh orang yang neken tanda tangan," ucapnya saat dikonfirmasi, Rabu (18/8/2021).

Jumlah ini diperkirakan masih bisa bertambah lantaran ada beberapa orang anggota Fraksi PDIP lainnya yang juga menyatakan diri mendukung wacana interpelasi ini.

"Ini hak personal anggota dewan terkait uang rakyat, ada beberapa individu yang mau tanda tangan," ujarnya.

Mantan staf Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok ini bilang, hak interpelasi digulirkan untuk meminta keterangan mas Anies soal keputusannya ngotot menggelar Formula E pada 2022 mendatang.

"Kami ingin bertanya ini uang rakyat yang dipakai untuk Formula E dengan penjadwalan belum jelas," kata Ima.

"Apalagi sudah disampaikan Kementerian Kesehatan bahwa 2022 ini kita masih dalam situasi pandemi dan jika pun sebagus-bagusnya lagi masa pemulihan," tambahnya menjelaskan.

Baca juga: 28 Prioritas Dikebut dalam Masa Jabatan yang Sisa Setahun, Mas Anies Masih Ingin Gelar Formula E

Dibandingkan menggelar Formula E, Ima menilai, anggaran yang dimiliki DKI sebaiknya digunakan untuk penanganan pandemi.

"Misalnya kita kan masih masa pemilihan, banyak masyarakat juga yang kena PHK, kita bisa bantu dalam modal," tuturnya.

Untuk memuluskan langkah ini, politisi muda ini mengaku sudah mengajak beberapa fraksi lain di DPRD DKI.

Ia pun berharap, langkah interpelasi yang diambil Fraksi PSI dan tujuh politisi PDIP ini bisa membuahkan hasil.

PSI jadi inisiator

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berniat mendorong hak interpelasi memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan guna menjelaskan ihwal Formula E.

Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar, mengatakan uang yang dikeluarkan untuk Formula E sebaiknya dibatalkan karena pandemi Covid-19 masih berlangsung. 

"Sebelumnya hanya PSI yang secara konsisten keras menolak Formula E dari awal," kata Michael kepada Wartawan, Kamis (12/8/2021).

"Kalau ada partai lain yang melihat bagaimana uang rakyat dihambur-hamburkan di Formula E, tentu saja kami sambut baik. Kalau bisa jangan hanya interpelasi, tapi sekaligus ajukan hak angket," lanjutnya.

Menurut Michael, keputusan tersebut mendesak dilakukan setelah  dikeluarkannya Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 49 Tahun 2021 yang mencatat ajang Formula E menjadi isu prioritas dan harus terselenggara pada 2022.

Dia menjelaskan, anggaran Rp4,48 triliun untuk Formula E sebaiknya dialokasikan ke penanganan pandemi. 

"Bantuan sosial untuk jutaan warga yang membutuhkan dan tangki oksigen bisa dianggarkan dari dana Formula E," tuturnya.

“Lagi pula revisi feasibility study yang direkomendasikan BPK saja belum dikerjakan, kok sudah berani langsung menjadwalkan kegiatan ini," sambungnya.

Baca juga: Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Belum Kepikiran Ajukan Interpelasi Formula E

Sesuai aturan pengajuan hak interpelasi, kata dia, jika dua fraksi dengan total anggota melebihi 15 orang mengajukan hak interpelasi, hak interpelasi akan bergulir di Paripurna.

"Saya yakin sama seperti kami, PDIP juga akan menyuarakan kekritisan terhadap Pak Anies," ucapnya.

"Kami berharap kritik itu konkrit, yaitu kita sama-sama gulirkan interpelasi. Kalau PDIP benar serius dan tegas ingin memanggil Pak Anies, dengan gabungan dukungan PSI, interpelasi ini pasti akan berjalan," tutup dia. (*)