Kabar Artis
Puput Nastiti Devi Melahirkan Anak ke-2, Nicholas Sean Pajang Foto Ahok Gendong Bayi: Selamat Pa!
Istri Komisaris Pertamina Ahok, Puput Nastiti Devi baru saja melahirkan anak ke-2nya, pada Kamis (26/8/2021).
Penulis: Rr Dewi Kartika H | Editor: Yogi Jakarta
lihat foto
Ahok berujar penghapusan dilakukan untuk menghemat pengeluaran perusahaan.
"Toh tagihan kartu bisa maksimal 40 hari jika pakainya pas. Lagipula pejabat Pertamina ada staf yang utusan tiket, hotel, dan acara acara. Kenapa harus direksi yang pegang kartu kredit?" imbuh Ahok.
Selain menghapus fasilitas kartu kredit, RUPS BUMN minyak itu juga menghapus fasilitas uang representatif.
Ahok menyebut penghapusan fasilitas ini bisa membantu perusahaan untuk berhemat.
Walaupun terkait nominal ia mengaku tidak tahu karena tidak ada transparansi dari dewan direksi. Ia menyebut 'uang saku' direksi tersebut diberikan di luar gaji.
Untuk diketahui, uang representatif adalah tambahan uang saku kepada pejabat negara, sekretaris daerah, pimpinan dan anggota DPRD, dan pejabat eselon II dalam melakukan perjalanan dinas.
Baca juga: Mantan Staf Ahok Murka, Kecam Oknum Guru SD yang Sebar Info Hoaks Singgung Palestina dan Etnis Cina
Baca juga: Tugu Sepeda Rp800 Juta Tuai Kritik, Anies Dibandingkan dengan Ahok: Buat Kebijakan yang Pro Rakyat
"Masih ada uang representatif direksi yang sampai saat ini kaki belum diperlihatkan. Direksi sudah oke dan akan dijalankan Direktur Keuangan. Ini (uang representatif) di luar gaji," ungkapnya.
Ahok menyebut penghentian uang representatif ini mulai berlaku sejak Selasa (15/6/2021) setelah disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Ia memastikan keputusan ini sudah disetujui oleh semua pihak, dari dewan direksi hingga komisaris.
"Sejak kemarin sudah harus setop," katanya.
"Secara lisan, para dewan komisaris dan dewan direksi tidak ada yang keberatan di RUPS atau menolak usulan penghapusan kartu kredit korporasi," kata Ahok.
Tak hanya jajaran internal, Ahok menyebut Menteri BUMN Erick Thohir juga sudah memberi lampu hijau atas rencana penghapusan kartu kredit tersebut.
"Itu teknik operasional. Prinsipnya Pak Menteri setuju, tetapi karena dalam RUPS diwakili surat kuasa, tidak spesifik bicara setuju," ujarnya. (tribun network/dns/dod) (*)
