Haris Pertama: Secara Substansi DPD KNPI Provinsi Adalah Kepanjangan Tangan DPP

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Haris Pertama mengatakan, pernyataan sejumlah pihak yang menganggap bahwa musda KNPI Jabar sebagai musda yang konstitusional karena mendapat dukungan organisasi kemasyarakatan pemuda Provinsi Jawa barat merupakan cara pandang yang keliru.

“Keberadaan DPD KNPI Provinsi secara substansi adalah sebagai perpanjangan tangan DPP KNPI, yang bertugas untuk melakukan penyelarasan baik kebijakan maupun program DPP KNPI agar kebijakan dan program KNPI menyentuh seluruh stakeholder pemuda Indonesia, karena itu posisioning DPD KNPI adalah sub-ordinasi dari DPP KNPI,” ujar Haris kepada wartawan, Jumat (27/8/2021).

Secara historis kata Haris, diawal berdirinya KNPI tidak ada DPD KNPI, 14 tahun setelah KNPI berdiri yakni pada tahun 1987 pada pertemuan pemuda Indonesia barulah ada DPD KNPI.

“Hal ini dimaksudkan untuk melaksanakan program program DPP KNPI di daerah, dengan kata lain DPD KNPI dilahirkan oleh DPP KNPI dan bagian tidak terpisahkan dari DPP KNPI (sebagai sub organisasi)," ujarnya.

Haris melanjutkan, bahwa organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) tingkat provinsi maupun kabupaten kota memiliki hak untuk menentukan arah KNPI pada setiap tingkatan adalah benar, namun hak itu tidak boleh mengangkangi ketentuan yang ada di KNPI, karena semua produk hukum yang lahir merupakan kesepakatan seluruh pemuda Indonesia termasuk didalamnya adalah organisasi kemasyarakat pemuda (OKP) yang berhimpun melalui momentum kongres.

“Kita semua sependapat bahwa pemuda Indonesia harus bersatu dan solid, namun kerangka persatuan dan soliditas hanya bisa dipandu melalui payung konstitusi, dan sikap kesatria kita semua untuk berani mengakui dan konsisten dengan keputusan bersama, sebab jika tidak akan berisiko liar, dan akan menjadi ancaman terbesar dari visi persatuan dan soliditas itu sendiri,” bebernya.

Baca juga: Musda Jawa Barat Dinilai Langgar Aturan, DPP KNPI Ambil Langkah Tegas

“Kita semua sadari bahwa kongres pemuda Indonesia adalah forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi (KNPI) yang telah melahirkan produk hukum yang mengikat seluruh sikap dan perilaku organisasional kita,” ucapnya.

Dijelaskan Haris, semua masyarakat mengetahui bahwa mandataris kongres pemuda Indonesia adalah bung Haris Pertama yang diserahi tugas sebagai ketua umum DPP KNPI oleh forum kongres, namun ada juga yang menganggap selain bung Haris sebagai ketua umum padahal semua tahu bahwa itu adalah kebohongan dan upaya pecah belah pemuda Indonesia secara nyata, lalu atas nama persatuan dan soliditas kita digiring untuk membenarkan tindakan yang tidak benar bahkan bung Haris di musuhi dan dituding sebagai pihak yang tidak mau menyatukan pemuda Indonesia oleh mereka yang sesungguhnya pemecah belah pemuda Indonesia.

“Karena itu kami pengurus DPP KNPI akan menegakkan konstitusi dan bertindak tegas kepada siapapun unsur KNPI yang melakukan pelanggaran konstitusi tanpa pandang bulu dan tebang pilih termasuk kepada OKP yang berhimpun yang ikut melegitimasi setiap tindakan inkonstitusi,” tuturnya.