Beda Gaya Gubernur DKI Sikapi Interpelasi: Ahok Tantang Balik DPRD, Anies Jamu Makan Pimpinan Fraksi

TRIBUNJAKARTA.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan pendahulunya Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok punya kesamaaan: merasakan hak interpelasi.

Namun, beda Ahok dan Anies menyikapi interpelasi yang dilayangkan anggota DPRD DKI Jakarta terhadap kinerja mereka.

Anies terancam interpelasi terkait kebijakannya yang tetap ngotor menggelar Formula E di akhir masa jabatannya pada 2022.

Sementara Ahok sempat diancam interpelasi terkait kebijakan e-budgeting.

Interpelasi merupakan hak DPRD untuk meminta keterangan Gubernur mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas kepada masyarakat.

Baca juga: Mirip Anies, Ahok Pernah Diancam Interpelasi oleh DPRD DKI Tapi Malah Balik Menantang, Soal Apa?

Lalu, apa sih yang membedakan Ahok dan Anies menyikapi interpelasi anggota DPRD DKI Jakarta? Simak berikut ini.

Anies Jamu Makan Malam 7 Fraksi DPRD DKI Jakarta

Tempo hari Anies ketahuan mengumpulkan pimpinan tujuh fraksi DPRD DKI Jakarta, yakni Gerindra, PKS, Demokrat, PAN, Golkar, NasDem, dan PKB-PPP.

Ketujuh fraksi DPRD DKI Jakarta ini terang-terangan mendukung Anies dalam penyelenggaraan Formula E meski wabah Covid-19 belum sirna.

Intinya, ketujuh fraksi ini menandingi dua fraksi, yakni PDIP dan PSI yang mengajukan usulan hal interpelasi terhadap Anies.

Tercatat ada 33 anggota Fraksi PDIP dan PSI kompak mengajukan hak interpelasi.

Anies mengumpulkan pentolan 7 fraksi di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta di dekat Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin malam.

Potret kemesraan Anies dengan pimpinan tujuh Fraksi DPRD DKI ini terlihat dalam foto yang diunggah oleh akun instagram Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani (@zitaanjani).

Baca juga: Mirip Anies, Ahok Pernah Diancam Interpelasi oleh DPRD DKI Tapi Malah Balik Menantang, Soal Apa?

Politikus PAN itu mengakui pertemuan tersebut membahas soal Formula E yang saat ini mau diinterpelasi PDIP dan PSI.

"Benar, kami bahas Formula E," ucapnya saat dihubungi TribunJakarta.com, Jumat (27/8/2021).

Dalam pertemuan itu, Zita menyebut, Anies juga memberikan gambar soal untung ruginya menggelar Formula E pada Juni 2022 mendatang.

"Pak Anies kasih paparan langsung ke kami, pakai data. Jadi silaturahmi dan penjabaran data," ujarnya.

Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra Mohamad Taufik ikut memberikan penjelasan.

Menurut dia, ketujuh fraksi yang ikut dalam pertemuan itu sepakat menolak interpelasi usulan PDIP dan PSI.

"Kesepakatan dari tujuh fraksi dengan anggota 73 anggota DPRD tidak ikut interpelasi," kata Taufik.

Ahok Tantang Balik DPRD DKI Jakarta

Berbeda dengan Anies, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok malah menantang balik DPRD DKI Jakarta.

Pada tahun 2015 terjadi kisruh antara Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta.

Baca juga: Muncul Spanduk Anies for Presiden 2024, Wagub DKI: Sekarang Eranya Demokrasi

Kisruh tersebut terkait rencana Ahok untuk menggunakan sistem e-budgeting dalam pengelolaan anggaran daerah atau APBD.

Melansir Kompas.com, Ahok menjelaskan bahwa e-budgeting dapat mempermudah kerja Pemprov DKI dalam mengelola APBD.

Lewat e-budgeting dapat mendeteksi program yang dirasa tidak masuk akal. Sehingga dapat dicoret dari draf APBD.

Menurut Ahok, ketegangan dirinya dengan DPRD karena ada anggaran yang diajukan dewan tidak diterima oleh Pemprov DKI.

“Persoalannya memang ada anggaran yang mereka (DPRD) mau masukkan (ke rancangan APBD), tetapi tidak bisa kami terima,” kata Ahok pada 17 Februari 2015," ucap Ahok seperti itu.

Tetapi, DPRD DKI Jakarta tak kunjung merealisasikan interpelasi tersebut.

Ahok bahkan sampai menantang anggota DPRD DKI untuk menindaklanjuti rencana tersebut.

Ia beralasan dirinya bisa memberi penjelasan tentang e-budgeting.

“Ayo dong anggota DPRD interpelasi, kenapa jadi takut interpelasi ya?" ujar Ahok.

Menurut dia, dengan adanya hak interpelasi anggota dewan bisa bertanya soal e-budgeting.

Baca juga: Bertemu dengan Raffi Ahmad di Pesawat, Adik Ahok Terkesima: Enggak Heran Banyak Penggemarnya

Sementara Pemprov DKI Jakarta bisa menjelaskan untuk menjawab yang disoal dewan.

"Aemua akan melihat yang sebenarnya, enggak usah ngomong ngalor ngidul gitu lho."

"Itu interpelasi sudah saya tunggu-tunggu lho,” ujar Ahok.

Gagal melanjutkan rencana interpelasi, DPRD DKI malah mengajukan wacana impeachment (pemakzulan) Ahok menggunakan hak angket.

Pemakzulan itu atas dasar rendahnya serapan APBD DKI tahun 2014, pendapatan 2014 yang tidak mencapai target.

Serta sikap Pemprov DKI yang mengajukan APBD 2015 ke Kemendagri tanpa melalui pembahasan dengan DPRD DKI.

Hak angket ini sempat disetujui seluruh fraksi di DPRD DKI.

Namun, dalam perjalanannya ternyata satu per satu fraksi mundur dan malah mendukung Ahok pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017.

Anies Bantah Minta Dukungan

Mengenai interpelasi kepada Anies, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pun angkat bicara.

Baca juga: Puput Nastiti Devi Melahirkan Anak ke-2, Nicholas Sean Pajang Foto Ahok Gendong Bayi: Selamat Pa!

Baca juga: Digusur Ahok Lalu Dibangun Anies Baswedan, Intip Sederet Fasilitas Kampung Susun Akuarium

Ia membantah pertemuan Anies dengan tujuh fraksi DPRD DKI untuk menggalang dukungan menolak interpelasi Formula E.

Menurutnya, interpelasi merupakan hak setiap anggota dewan dan Pemprov DKI tidak bisa mengintervensinya.

"Interpelasi itu kewenangan DPRD DKI, kami tidak mencampuri, tidak mengintervensi," ucapnya, Sabtu (28/8/2021).

Ariza sangat menghargai Fraksi PDIP dan PSI yang mengusulkan interpelasi terhadap rencana Anies menggelar Formula E.

"Masalah interpelasi itu masalah kewenangan oleh teman-teman DPRD, sesuai aturan ketentuan bagi yang mengusulkan bagi yang tidak ikut, itu hak teman-teman DPRD," ujarnya.

Walau demikian, hubungan dengan legislatif harus tetap dijaga guna memastikan seluruh program yang dijalankan dengan baik.

"Tugas kami membangun Jakarta sesuai dengan ketentuan, kami selalu bersinergi bersama untuk memastikan visi misi program kemudian RPJMD dapat dilaksanakan dengan baik," kata dia.

Baca juga: Ikut Tanda Tangan Interpelasi Anies, Mantan Staf Ahok Minta Dana Formula E Buat Santunan Anak Yatim

Taufik Gerindra Yakin Interpelasi Kandas

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohammad Taufik, memastikan interpelasi Formula E yang diajukan 33 anggota dewan bakal kandast.

Pasalnya jumlah anggota yang setuju dengan interpelasi tidak mampu memenuhi kuorum.

Adapun dalam aturan, syarat untuk pelaksanaan rapat paripurna harus memenuhi kuorum 50 persen + 1.

Jumlah anggota dewan saat ini sebanyak 106 orang. Dari jumlah tersebut, 73 orang atau atau sekitar 70 persen legislator DKI tidak ikut.

"Kesepakatan dari 7 fraksi dengan anggota 73 tidak ikut interpelasi. Pertimbangannya ya kita selesaikan dulu pandemi ini lebih utama."

"Rakyat butuh pandemi selesai supaya ekonomi bisa berjalan. Saya kira lebih pada kerja untuk masyarakat," kata Taufik, Sabtu (28/8/2021).

Daftar fraksi yang anggotanya tidak ikut mengajukan hak interpelasi antara lain Gerindra, PKS, Demokrat, PAN, Nasdem, dan PKB-PPP.

"Dalam mengambil keputusan harus 50 + 1. Karena kami ada 73 anggota dewan dari 7 fraksi tidak ikut dalam interpelasi itu," ucap politikus Gerindra ini.

Ia memastikan jumlah anggota dewan yang menolak interpelasi lebih banyak. "Kami kan ada 73 yang menolak, tidak ikut," tegas Taufik.

Baca juga: Tak Gentar Meski 7 Fraksi Bela Mas Anies, PDIP Pastikan Pengajuan Interpelasi Jalan Terus 

Anies menuangkan rencana penyelenggaraan Formula E tersebut dalam Instruksi Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2021 - 2022.

Sejumlah legislator DKI menilai ajang balap mobil listrik itu justru akan membebani APBD di tengah defisit akibat pandemi Corona.

PDIP Tegaskan Interpelasi Berlanjut

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono memastikan, proses pengajuan hak interpelasi terus berlanjut meski ada penolakan dari tujuh Fraksi lainnya.

"Interpelasi jalan terus," ucap Gembong saat dikonfirmasi pada Sabtu (28/8/2021).

Sejauh ini, baru 33 anggota legislatif yang sepakat menggunakan hak interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan yang ngotot gelar Formula E.

Walau demikian, jumlah ini belum cukup lantaran interpelasi baru bisa bergulir bila mendapatkan 50 persen + 1 atau 54 suara dewan.

Artinya, koalisi PDIP-PSI ini masih kekurangan 21 suara guna menggulirkan hak interpelasi.

Untuk itu, Gembong menyebut, pihaknya bakal terus melakukan lobi-lobi terhadap anggota dewan lainnya, meski tujuh fraksi sepakat menolaknya.

"Lobi-lobi berjalan terus, kami enggak khawatir. Suatu saat teman-teman akan memahami apa yang menjadi persoalan inti dari interpelasi ini," ujarnya.

Baca juga: PDIP dan PSI Ajukan Interpelasi, Anies Kumpulkan 7 Fraksi DPRD DKI Minta Rapatkan Barisan

"Sehingga pemahaman yang keluar akan menyakinkan fraksi lain bergabung melaksanakan interpelasi," tambahnya.

Politikus senior PDIP ini pun menegaskan, interpelasi diajukan bukan untuk menjatuhkan Gubernur Anies Baswedan.

Interpelasi diajukan guna meminta keterangan dari Anies yang ngotot menggelar Formula E pada 2022 mendatang.

Padahal, pandemi Covid-19 diprediksi belum berakhir tahun depan.

"Bagi saya sangat simpel, saya tanya, sampean jawab, selesai. Kalau jawaban pak gubernur menurut kami rasional untuk kepentingan rakyat, ya kami dukung," kata Gembong.

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Alasan Dahulukan Urusan Pandemi, Gerindra Ogah Ikut PDIP dan PSI Intepelasi Anies Soal Formula E,