Penampakan Banjir Karangan Bunga di Halaman DPRD DKI yang Dituding PKS Pengirimnya Segelintir Orang

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Ahmad Yani angkat bicara soal karangan yang membanjiri halaman gedung DPRD DKI perihal dukungan terhadap PDIP dan PSI yang menggulirkan interpelasi kepada Gubernur Anies Baswedan.

Menurutnya belasan karangan bunga yang tak diketahui pengirimnya itu tidak bisa mewakili seluruh warga Jakarta.

"Jangan-jangan yang ngirim itu cuma segelintir orang. Sementara banyak warga masyarakat yang sesungguhnya merasa apa yang dilakukan oleh gubernur itu sudah tepat," ucapnya, Kamis (2/9/2021).

Untuk itu, ia menilai bahwa interpelasi yang ngotot diusulkan PDIP dan PSI itu kurang tepat.

Dibandingkan sibuk menggulirkan interpelasi, ia menyebut, PDIP dan PSI seharusnya fokus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

"Yang perlu dilakukan sekarang adalah bagaimana kita bisa fokus memberikan pelayanan, memperjuangkan nasib rakyat yang memang dalam kondisi pandemi," ujarnya saat dikonfirmasi.

Terlebih, banyak program-program penting yang hingga kini masih belum diselesaikan oleh DPRD DKI, seperti revisi RPJMD, APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021, hingga RAPBD 2022.

Baca juga: Karangan Bunga Hiasi Gedung DPRD DKI Dukung PDIP & PSI Interpelasi Anies yang Ngotot Gelar Formula E

"Kami memandang interpelasi bukan penyelesaian, karena sesungguhnya masalah Formula E sudah selesai karena sudah dianggarkan tahun 2019," tuturnya.

Ia pun menduga, ada motif lain di balik ngototnya PDIP dan PSI menggulirkan interpelasi.

"Komisi-komisi juga sudah diberikan penjelasan dari Pemprov DKI. Jadi untuk apa lagi kita minta keterangan? Ini kelihatan ada nilai politis di belakang ini," kata dia.

Sebagai informasi, PDIP dan PSI sampai saat ini baru bisa mengumpulkan tanda tangan dari 33 anggota DPRD DKI.

Padahal, interpelasi baru bisa bergulir bila didukung oleh minimal 50 persen + 1 anggota dewan Kebon Sirih atau 54 suara.

Artinya, PDIP dan PSI masih kekurangan 21 suara lagi untuk bisa menggulirkan interpelasi.

Di sisi lain, tujuh fraksi lainnya menyatakan diri menolak interpelasi setelah diundang mas Anies makan malam Kamis (26/9/2021) kemarin.

Banjir karangan bunga

Gedung DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, dibanjiri karangan bunga berisi dukungan untuk PDIP dan PSI agar konsisten menggulirkan hak interpelasi untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Interpelasi ini menyusul ngototnya Anies menggelar Formula E di akhir jabatannya, sementara pandemi Covid-19 belum berakhir.

Pantauan TribunJakarta.com, belasan karangan bunga itu tampak berjejer di halaman gedung DPRD DKI.

Dari informasi yang didapat, karangan bunga tersebut mulai berdatangan sejak Rabu (1/9/2021) malam.

Mayoritas karangan bunga itu berisi ucapan terima kasih kepada PDIP dan PSI yang dianggap telah mengawal uang rakyat yang mau digunakan mas Anies untuk menggelar Formula E.

"Terima kasih PDIP dan PSI untuk mempertanyakan pemakaian uang rakyat oleh Gubernur DKI," demikian isi karangan bunga yang dikirim Alumni ITS Cinta NKRI dikutip Kamis (2/9/2021).

"Terima kasih PDIP dan PSI penjaga amanat dan uang rakyat DKI," bunyi isi karangan bunga dari pejuang NKRI.

Baca juga: Singgung Cara Anies Baswedan, Bergerilya Jadi Taktik PDIP Cari Dukungan Interpelasi Formula E

Selain karangan bunga berisi dukungan terhadap PDIP dan PSI, ada juga beberapa karangan duka cita yang ditujukan untuk tujuh fraksi DPRD DKI yang menolak interpelasi.

"Turut berduka cita atas matinya suara rakyat oleh penolakan interpelasi 7 parpol, semoga semakin ditinggalkan konstituen," bunyi karangan bunga dari Sembari atau Semangat Baru Indonesia.

Sebagai informasi, interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan yang ngotot menggelar Formula E belakangan menjadi polemik sendiri di kalangan internal DPRD.

Hal ini mencuat usai tujuh fraksi DPRD DKI menyatakan diri menolak interpelasi usai diundang mas Anies makan malam di rumah dinasnya di kawasan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat.

Upaya PDIP dan PSI menggulirkan interpelasi pun terancam bakal lantaran kurangnya dukungan dari anggota legislatif lainnya.

Saat ini koalisi PDIP dan PSI baru bisa mengumpulkan tanda tangan dari 33 anggota dewan.

Baca juga: Muluskan Hak Interpelasi, PDIP Galang Dukungan Warga Hingga Lakukan Gerilya

Padahal, syarat untuk menggulirkan interpelasi dibutuhkan dukungan 50 persen + 1 anggota DPRD DKI atau 54 suara legislatif.

Artinya, masih kurang 21 suara agar interpelasi benar-benar bisa digulirkan.

PDIP: Formula E Berpotensi Boroskan Anggaran Rp4,48 T

Sebelumnya, Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menyebut, rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggelar Formula E berpotensi boroskan anggaran hingga Rp4,48 triliun.

Angka ini diperoleh dari hasil perhitungan biaya yang dikeluarkan Pemprov DKI untuk menggelar balap mobil listrik itu selama lima tahun ke depan.

"Ada potensi pemborosan anggaran Rp4,48 triliun yang terdiri dari commitment fee dengan total sekitar Rp2,3 triliun, biaya pelaksanaan Rp1,2 triliun, dan bank garansi Rp890 miliar," ucap anggota Fraksi PDIP Manuara Siahaan, Selasa (31/8/2021).

Ia menambahkan, hitung-hitungan ini tidak merujuk pada studi kelayakan Formula E yang sebelumnya diberikan Pemprov DKI melalui BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Pasalnya, studi kelayakan yang dibuat Jakpro itu tidak memasukan commitment fee dan bank garansi selama lima tahun ke depan.

Padahal, kedua komponen tersebut dibayarkan Pemprov DKI menggunakan dana dari APBD.

Dengan tidak dimasukkannya kedua komponen itu dalam studi kelayakan yang dibuat Jakpro, penyelenggaraan Formula E seolah-olah memberikan keuntungan ekonomi Rp2,579 triliun.

Baca juga: Ketua Fraksi PDIP DKI Klaim Anak Buah Anies Menghadap, Lobi Minta Batalkan Interpelasi Formula E

"Kalau Formula E dipaksakan di 2022, karena sifat dari perhelatan itu multi years, maka secara kumulatif nanti di ujung perhelatan akan kelihatan kerugiannya Rp1,3 triliun," ujarnya.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejatinya sudah meminta Pemprov DKI memperbaiki studi kelayakan ini dengan memasukkan komponen commitment fee dan bank garansi.

Namun, studi kelayakan tersebut tak kunjung direvisi oleh Pemprov DKI atau dalam hal ini PT Jakpro.

Untuk itu, 25 anggota Fraksi PDIP bersama dengan PSI sepakat untuk menggulirkan interpelasi.

"Jangan sampai uang ini dibelanjakan dengan tidak hati-hati. Sebab, fakta menunjukkan hasil audit BPK mengenai studi kelayakan yang mendasarinya belum mencerminkan pembiayaan yang komprehensif," tuturnya.

Sebagai informasi, interpelasi yang diusulkan PDIP dan PSI belakangan menuai polemik.

Pasalnya, tujuh dari sembilan fraksi DPRD DKI menyatakan diri menolak penggunaan hak interpelasi itu.

Padahal, saat ini PDIP dan PSI baru mengumpulkan 33 suara atau kurang 21 suara guna memenuhi kuorum 50 persen + 1 jumlah anggota legislatif.

Walau demikian, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono tetap optimus interpelasi bisa bergulir.

Lobi-lobi terhadap anggota dewan dari fraksi lain pun bakal ditetap dilakukan PDIP.

"Insya Allah dengan tekad yang bulat, semangat kebersamaan yang kuat, dengan baca bismillah, Insya Allah langkah ini bisa kita tempuh dengan baik," ucap Gembong.