Formula E
Rencana Hak Interpelasi Formula E, Pengamat Politik Ibaratkan Tembak Pak Anies Pakai Rudal
Rencana pengajuan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Formula E terus dilakukan. Apa kata pengamat politik?
Penulis: Ferdinand Waskita | Editor: Yogi Jakarta
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria tak mempersoalkan karangan bunga tersebut.
Baca juga: Kaget Dapat Banyak Karangan Bunga, PDIP: Interpelasi Formula E Dianggap Benar oleh Masyarakat
Ia menilai karangan bunga tersebut merupakan sesuatu yang biasa sebagai bentuk ekspresi masyarakat dalam mengemukakan pendapatnya.
Baca juga: Gedung DPRD Dibanjiri Karangan Bunga Dukung Interpelasi Formula E, Wagub DKI Mendadak Bilang Begini
"Enggak apa-apa, biasa kan ini negara, ibu kota provinsi yang demokratis. Semua punya kesempatan yang sama," kata Ariza, Jumat (3/9/2021).
"Ada yang setuju, juga ada yang menolak. Ada yang mendukung, dan ada yang tidak setuju," tambahnya menjelaskan.

Riza pun menghargai pendapat yang disampaikan beberapa warga yang mengirimkan karangan bunga tersebut.
"Tapi semua sesuai aturan koridor hukum atau mekanisme yang ada. Kami hormati semua pendapat, masukan, silakan, semua ada mekanisme aturan," tuturnya.
Ariza pun mengaku tak mau terlalu mencampuri masalah interpelasi yang diusulkan 33 anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP dan PSI ini.
Pasalnya, interpelasi merupakan hak dari masing-masing anggota legislatif yang tak bisa diintervensi pihak lain, termasuk Pemprov DKI.
"Kami tidak ingin mengintervensi atau mencampuri. Semua sesuai ketentuan, tentu juga banyak yang menolak, dan sebagainya," kata Riza.
Kecurigaan PKS
Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Ahmad Yani curiga dengan karangan bunga yang membanjiri halaman gedung DPRD DKI Jakarta.
Menurutnya belasan bunga yang tak diketahui pengirimnya itu tidak bisa mewakili seluruh warga Jakarta.
"Jangan-jangan yang ngirim itu cuma segelintir orang. Sementara banyak warga masyarakat yang sesungguhnya merasa apa yang dilakukan oleh gubernur itu sudah tepat," kata Ahmad Yani, Kamis (2/9/2021).
Ia menilai kurang tepat pengajuan hak interpelasi yang ngotot diusulkan PDIP dan PSI itu kurang tepat.