Rencana Hak Interpelasi Formula E, Pengamat Politik Ibaratkan Tembak Pak Anies Pakai Rudal

TRIBUNJAKARTA.COM - Fraksi PDI Perjuangan dan PSI DPRD DKI Jakarta terus mengupayakan pengajuan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Formula E.

Pengamat politik Adi Prayitno menyebutkan hak interpelasi terhadap Anies Baswedan memiliki nuansa cukup politis.

Publik, kata Adi, bakal bertanya latar belakang polemik Formula E.

"Soal substansi. Tentu ini enggak bakal ketemu antara yang pengusul interpelasi dengan mereka yang menolak, sampai kiamat sampai lebaran kuda enggak mungkin ketemu," kata Adi dikutip dari tayangan Apa Kabar Indonesia Malam yang tayang pada 2 September 2021.

Adi mengatakan rencana hak interpelasi saat ini naik level menjadi persoalan politik. Ia melihat bangunan opini yang dibangun tidak serempak.

Baca juga: Desakan PDIP dan PSI hingga Demo Dukung Interpelasi Formula E, Wagub Riza Patria: Ayo Berdiskusi

Adi mencontohkan sejak awal PSI terlihat seakan-akan Formula E harus dihentikan.

"Tapi statement politisnya Formula E lanjut enggak apa-apa tapi jangan dana APBD," imbuhnya.

Sementara pernyataan PDIP, kata Adi, hanya bertanya soal Formula E.

Tetapi, lanjutnya, pernyataan PDIP selama ini diawali temuan BPK seolah-olah penyelenggaraan Formula E berpotensi merugikan keuangan daerah.

"Yang menjadi ramai bukan soal bertanya kepada Pak Anies. Mending dananya digunakan untuk warga yang Covid, bukan sesederhana itu," imbuhnya.

"Interpelasi itu adalah hak politik yang cukup istimewa. Kalau itu digunakan orang melihat ingin nangkap burung pakai katapel. Bila interpelasi yang disetujui. Nembak Pak Aies pakai rudal ada tingkat kesalahan yang diasumsikan cukup serius," tambah Adi.

Bila hak interpelasi disetujui, kata Adi, maka akan membuka pintu bagi pengajuan hak lain anggota DPRD DKI Jakarta.

"Kalau ini disetujui, dalam tanda kutip membuka ruang pintu hak lain bermunculan seperti hak angket dan Anies akan dibully," imbuhnya.

Baca juga: Formappi Sebut Partai Penolak Interpelasi Formula E Terganggu Kepentingannya

Dugaan Formappi Soal Fraksi Penolak Formula E

Terpisah, Forum Masyarakat Peduli Parlement Indonesia (Formappi) menduga partai politik yang tidak mendukung jalannya interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memiliki kepentingan di Formula E.

Sehingga, dia mengungkapkan, pandemi Covid-19 hanya dijadikan alasan sekedar untuk terhindar dari proses interpelasi.

Untuk diketahui, hanya Fraksi PDIP dan PSI DPRD DKI Jakarta mengajukan hak interpelasi terhadap Anies.

Sementara tujuh fraksi lainnya memutuskan untuk tidak mendukung interpelasi untuk mempertanyakan rencana Formula E yang sudah tertunda dua tahun.

“Sesungguhnya yang lebih melihat penggunaan interpelasi ini sebagai sesuatu yang politis, mereka lah sesungguhnya yang tengah coba menghindari interpelasi karena ketakutan akan dampak politis yang akan muncul dari kemungkinan temuan penyimpangan yang akan terungkap selama proses interpelasi,” kata peneliti Formappi Lucius Karus di Jakarta, Jumat (3/9/2021).

“Bukan insiator interpelasi yang memanfaatkan penggunaan hak ini sebagai langkah politis, tetapi mereka yang menolak interpelasi yang justru terlihat punya nafsu politik tertentu yang bisa terganggu jika interpelasi jadi dilaksanakan,” tambahnya.

Baca juga: Gedung DPRD Dibanjiri Karangan Bunga Dukung Interpelasi Formula E, Wagub DKI Mendadak Bilang Begini

Lucius mengungkapkan, kebutuhan akan anggaran yang meningkat untuk pandemi membuat rencana penyelenggaraan Formula E harus bisa dipastikan tak sekedar untuk memboroskan anggaran.

Apalagi jika pemborosan ini sekaligus untuk kebutuhan memanfaatkan peluang bagi sebagian pihak yang terlibat dalam program formula E ini demi mencari keuntungan.

“Hal-hal ini mestinya menjadi pertimbangan DPRD. Bahwa interpelasi yang dilakukan terhadap Gubernur DKI relevan dan penting dilakukan saat ini dan pelaksanaan interpelasi itu justru bisa membantu upaya penanganan pandemi. Minimal kesiapan mempertanggungjawabkan anggaran, keterbukaan mengelola dan menggunakan anggaran adalah hal-hal pokok yang mesti menjadi prinsip pengelola anggaran di tengah pandemi ini,” jelasnya.

Baca juga: Mas Anies Tak Perlu Khawatir, Yunarto Wijaya Sebut Interpelasi Formula E Justru Menguntungkan

Dia menerangkan, urgensi interpelasi justru karena Jakarta masih menghadapi situasi pandemi beserta dampaknya yang masih panjang.

Situasi ini menuntut keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola anggaran, sehingga anggaran tetap fokus pada penanganan pandemi.

“Jika DPRD tak serius mempertanyakan Formula E karena alasan pandemi, maka mungkin saja itu akan menjadi peluang yang bisa dimanfaatkan untuk menyalahgunakan anggaran lain untuk pandemi,” kata Lucius.

Karangan Bunga Dukung Interpelasi

Karangan bunga mendukung interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membanjiri halaman gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (2/9/2021).

Diketahui fraksi PDI Perjuangan dan PSI berencana mengajukan hak interpelasi terhadap Anies terkait gelaran Formula E.

Adanya karangan bunga tersebut menimbulkan reaksi berbagai pihak antara lain Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang akrab disapa Ariza hingga Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Ahmad Yani.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria tak mempersoalkan karangan bunga tersebut.

Baca juga: Kaget Dapat Banyak Karangan Bunga, PDIP: Interpelasi Formula E Dianggap Benar oleh Masyarakat

Ia menilai karangan bunga tersebut merupakan sesuatu yang biasa sebagai bentuk ekspresi masyarakat dalam mengemukakan pendapatnya.

Baca juga: Gedung DPRD Dibanjiri Karangan Bunga Dukung Interpelasi Formula E, Wagub DKI Mendadak Bilang Begini

"Enggak apa-apa, biasa kan ini negara, ibu kota provinsi yang demokratis. Semua punya kesempatan yang sama," kata Ariza, Jumat (3/9/2021).

"Ada yang setuju, juga ada yang menolak. Ada yang mendukung, dan ada yang tidak setuju," tambahnya menjelaskan.

Riza pun menghargai pendapat yang disampaikan beberapa warga yang mengirimkan karangan bunga tersebut.

"Tapi semua sesuai aturan koridor hukum atau mekanisme yang ada. Kami hormati semua pendapat, masukan, silakan, semua ada mekanisme aturan," tuturnya.

Ariza pun mengaku tak mau terlalu mencampuri masalah interpelasi yang diusulkan 33 anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP dan PSI ini.

Pasalnya, interpelasi merupakan hak dari masing-masing anggota legislatif yang tak bisa diintervensi pihak lain, termasuk Pemprov DKI.

"Kami tidak ingin mengintervensi atau mencampuri. Semua sesuai ketentuan, tentu juga banyak yang menolak, dan sebagainya," kata Riza.

Kecurigaan PKS

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Ahmad Yani curiga dengan karangan bunga yang membanjiri halaman gedung DPRD DKI Jakarta.

Menurutnya belasan bunga yang tak diketahui pengirimnya itu tidak bisa mewakili seluruh warga Jakarta.

"Jangan-jangan yang ngirim itu cuma segelintir orang. Sementara banyak warga masyarakat yang sesungguhnya merasa apa yang dilakukan oleh gubernur itu sudah tepat," kata Ahmad Yani, Kamis (2/9/2021).

Ia menilai kurang tepat pengajuan hak interpelasi yang ngotot diusulkan PDIP dan PSI itu kurang tepat.

Ia menilai PDIP dan PSI seharusnya fokus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Baca juga: Singgung Cara Anies Baswedan, Bergerilya Jadi Taktik PDIP Cari Dukungan Interpelasi Formula E

Dibandingkan sibuk menggulirkan hak interpelasi.

"Yang perlu dilakukan sekarang adalah bagaimana kita bisa fokus memberikan pelayanan, memperjuangkan nasib rakyat yang memang dalam kondisi pandemi," ujarnya.

Terlebih, banyak program-program penting yang hingga kini masih belum diselesaikan oleh DPRD DKI, seperti revisi RPJMD, APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021, hingga RAPBD 2022.

"Kami memandang interpelasi bukan penyelesaian, karena sesungguhnya masalah Formula E sudah selesai karena sudah dianggarkan tahun 2019," tuturnya.

Ia pun menduga, ada motif lain di balik ngototnya PDIP dan PSI menggulirkan interpelasi.

"Komisi-komisi juga sudah diberikan penjelasan dari Pemprov DKI. Jadi untuk apa lagi kita minta keterangan? Ini kelihatan ada nilai politis di belakang ini," kata dia.

Sebagai informasi, interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan yang ngotot menggelar Formula E belakangan menjadi polemik di kalangan DPRD DKI Jakarta.

Hal ini mencuat usai tujuh fraksi DPRD DKI menyatakan diri menolak interpelasi usai diundang mas Anies makan malam di rumah dinasnya di kawasan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat.

Upaya PDIP dan PSI menggulirkan interpelasi pun terancam bakal lantaran kurangnya dukungan dari anggota legislatif lainnya.

Saat ini koalisi PDIP dan PSI baru bisa mengumpulkan tanda tangan dari 33 anggota dewan.

Padahal, syarat untuk menggulirkan interpelasi dibutuhkan dukungan 50 persen + 1 anggota DPRD DKI atau 54 suara legislatif.

Artinya, masih kurang 21 suara agar interpelasi benar-benar bisa digulirkan.

Sementara itu, Gedung DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, dibanjiri karangan bunga berisi dukungan untuk PDIP dan PSI agar konsisten menggulirkan hak interpelasi untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Interpelasi ini menyusul ngototnya Anies menggelar Formula E di akhir jabatannya, sementara pandemi Covid-19 belum berakhir.

Pantauan TribunJakarta.com, belasan karangan bunga itu tampak berjejer di halaman gedung DPRD DKI.

Dari informasi yang didapat, karangan bunga tersebut mulai berdatangan sejak Rabu (1/9/2021) malam.

Mayoritas karangan bunga itu berisi ucapan terima kasih kepada PDIP dan PSI yang dianggap telah mengawal uang rakyat yang mau digunakan mas Anies untuk menggelar Formula E.

"Terima kasih PDIP dan PSI untuk mempertanyakan pemakaian uang rakyat oleh Gubernur DKI," demikian isi karangan bunga yang dikirim Alumni ITS Cinta NKRI dikutip Kamis (2/9/2021).

"Terima kasih PDIP dan PSI penjaga amanat dan uang rakyat DKI," bunyi isi karangan bunga dari pejuang NKRI.

Selain karangan bunga berisi dukungan terhadap PDIP dan PSI, ada juga beberapa karangan duka cita yang ditujukan untuk tujuh fraksi DPRD DKI yang menolak interpelasi.

"Turut berduka cita atas matinya suara rakyat oleh penolakan interpelasi 7 parpol, semoga semakin ditinggalkan konstituen," bunyi karangan bunga dari Sembari atau Semangat Baru Indonesia. (TribunJakarta/Dionisius Arya Bima Suci)