Pengamat Curiga Fraksi DPRD DKI Tolak Interpelasi Tutupi Ketidakberesan Formula E

TRIBUNJAKARTA.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai tidak perlu khawatir dengan interpelasi DPRD DKI Jakarta terkait Formula E.

Hak interpelasi DPRD DKI disebut dapat menjadi momentum bagi mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu untuk menjelaskan detail rencana balap mobil listrik itu.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menduga, penolakan tujuh fraksi DPRD DKI Jakarta, membenarkan adanya ketidak beresan dalam penyelenggaraan Formula E.

“Saya mencurigai ada upaya untuk menutupi sesuatu, ada sesuatu yang tidak beres di Fomula E. Sebenarnya hak interpelasi itu kan ringan karena cuman minta keterangan. Kecuali kalau hak angket, karena memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan. Ini interpelasi kasih jawaban juga selesai,” katanya, Minggu (5/9/2021).

Dia mengatakan, Pemprov DKI seharusnya bisa menyampaikan rencana secara detail dalam interpelasi tersebut.

Sehingga masyarakat yang belum mengetahui Formula E bisa turut mendukung ajang internasional itu.

“Karena dalam Ingub Nomor 49 tahun 2021, dari 26 program prioritas Anies, salah satunya Formula E di 2021. Ini juga bisa dijadikan waktu tepat untuk menantang Jakpro, apakah siap atau enggak menggelar Formula E? Waktunya kan enggak sampai setahun lagi,” ujarnya.

Trubus mengungkapkan, banyak hal yang harus disiapkan Pemprov DKI Jakarta untuk merealisasikan Formula E.

Selain anggaran, permasalahan perizinan, pengalihan lalulintas, penyiapan moda transportasi publik hingga pencegahan terjadinya klaster baru Covid-19.

“Tetapi tetap paling utama adalah cost and benefit harus diitung. Karena pakai APBD. Apakah anggaran yang dikeluarkan itu mendatangkan investasi? Kalau enggak ya rugi Pemprov DKI,” ujarnya.

Dia juga meminta Anies menjelaskan skenario terburuk jika nantinya Formula E tak dapat diselenggarakan.

Karena setidaknya sudah Pemprov DKI juga tercatat telah membayar Bank Garansi senilai GBP 22 juta atau setara Rp423 miliar.

“Kalau itu enggak kembali bagaimana nutupnya? Artinya uang itu enggak bisa pulang, uangnya hangus. Ini yang seharusnya dijelaskan Anies,” kata Trubus.

Sebelumnya, seluruh Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta resmi mengajukan hak interpelasi terkait dengan penyelenggaraan Formula E 2022.

Dalam surat pengajuan hak interpelasi yang ditandatangani delapan anggota Fraksi PSI itu menyebut pengajuan itu bertujuan untuk meminta penjelasan Gubernur DKI Jakarta terkait dengan program yang memakan anggaran triliunan rupiah itu.