Breaking News:

Formula E

Interpelasi Gelaran Formula E Bisa Buka Pintu Hak Angket DPRD DKI Jakarta Terhadap Gubernur Anies

PDI Perjuangan dan PSI berupaya mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Bisa buka pintu untuk pengajuan hak angket.

Penulis: Ferdinand Waskita | Editor: Yogi Jakarta
TRIBUNJAKARTA.COM/BIMA PUTRA
Spanduk bernada penolakan kegiatan Formula E yang dipasang di pagar pembatas Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur, Senin (6/9/2021). 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan dan PSI masih terus berupaya mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Pengajuan hak interpelasi terhadap Anies terkait kebijakan meneruskan gelaran Formula E pada 2022.

Analis Politik dan Direktur IndoStrategi Arif Nurul Imam mengatakan hak interpelasi DPRD DKI Jakarta yang digulirkan fraksi PDI Perjuangan dan PSI merupakan sebuah mekanisme kontrol dewan terhadap eksekutif atau Gubernur.

"Tentu ini sebuah hak DPRD menggunakan hak interpelasi ini. Yang perlu dilihat urgensi dari interpelasi ini, apakah sekadar motif politik pragmatis atau memang menjadi kebutuhan," kata Arif melalui pesan singkat, Selasa (7/9/2021).

Arif menilai pengajuan hak interpelasi masih memungkinkan. Hal tersebut merujuk pada syarat minimal pengusul interpelasi.

Logo Formula E
Logo Formula E (fiaformulae.com)

"Fraksi PSI di DPRD berjumlah 8 orang, sedangkan Fraksi PDIP berjumlah 25 orang. Artinya peluang interpelasi sangat besar," imbuh Arif.

Bila interpelasi berjalan, Arif mengatakan semestinya fraksi-fraksi fokus untuk menanyakan kebijakan Gubernur mengenai Formula E, terutama soal anggaran.

"Apakah akan menjurus angket sangat bergantung jika ada masalah besar tentu kemungkinanHak angket masih terbuka," ujar Arif.

Baca juga: Interpelasi Anies Soal Formula E, Alasan PDIP Bereaksi Keras: Gubernur Melawan Rakyat

Diketahui, Hak angket, yakni hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Terpisah, Pengamat politik Adi Prayitno menyebutkan hak interpelasi terhadap Anies Baswedan memiliki nuansa cukup politis.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved