Formula E
Interpelasi Anies Soal Formula E, Alasan PDIP Bereaksi Keras: Gubernur Melawan Rakyat
Fraksi PDI Perjuangan mengungkap alasan mereka bereaksi keras mengenai gelaran Formula E. Hal itu diungkapkan Anggota DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah.
Penulis: Ferdinand Waskita | Editor: Yogi Jakarta
TRIBUNJAKARTA.COM - Fraksi PDI Perjuangan mengungkap alasan mereka bereaksi keras mengenai gelaran Formula E.
Dimana PDI Perjuangan bersama PSI menggulirkan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Politikus PDI Perjuangan sekaligus Anggota DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengungkapkan alasan pengajuan hak interpelasi.
"Kenapa kami bereaksi keras terhadap interpelasi. Itu kan hak paling rendah yang dimiliki anggota dewan," kata Ima Mahdiah dikutip TribunJakarta.com dari dari akun YouTube TERAS Channel Official, Selasa (7/9/2021).
"Bukan gubernur melawan rakyat tapi gubernur melawan rakyat. Kami perwakilan rakyat DKI," tambah Ima Mahdiah.
Baca juga: Pengamat Curiga Fraksi DPRD DKI Tolak Interpelasi Tutupi Ketidakberesan Formula E
Mantan Staf AHok itu menuturkan Fraksi PDIP merupakan perpanjangan tangan rakyat untuk menyampaikan aspirasi.
Pasalnya, kata Ima, rakyat tak dapat langsung menyampaikan aspiranya. Sehingga Fraksi PDI Perjuangan mewakili aspirasi itu.
"Kami mau bertanya kenapa masa pandemi ini menganggarkan untuk hal-hal yang tidak penting balapan Formula E dalam waktu beberapa jam menghabiskan beberapa triliun," kata Ima Mahdiah.

Ia mempertanyakan kebijakan anggaran Pemprov DKI mengenai Formula E.
Padahal, kata Ima, anggaran itu bisa dialihkan untuk penanganan Covid-19.
Ia mencontohkan pandemi Covid-19 membuat banyak anak berstatus yatim piatu.
Anak-anak tersebut, kata Ima, tidak mau sekolah dan kuliah karena tak percaya diri.
"Tidak pede (percaya diri) karena tidak memiliki ibu dan ayah. Tidak ada yang bisa bayarin. Kenapa Pemprov DKI tidak peka dalam hal yang seperti itu," tuturnya.
Baca juga: Kabar Anies Baswedan Kumpulkan 7 Fraksi Soal Interpelasi, Gerindra Klarifikasi: Itu Keliru
Ima pun mengungkapkan awal Fraksi PDIP menggulirkan hak interpelasi.
Dimana terdapat rekomendasi laporan BPK mengenai temuan kelebihan bayar serta yang belum dibayar.