Kritik Kerumunan Holywings, Epidemiolog: Vaksinasi Tanpa Pengawasan Tak Mampu Kendalikan Covid-19

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Epidemiolog Universitas Kristen Indonesia (UKI) Gilbert Simanjuntak mengkritik Pemprov DKI soal kerumunan di Holywings Kemang dan senam massal di Jakarta Barat beberapa waktu lalu.

Meski sanksi tegas telah diberikan, Gilbert menilai, kerumunan yang bisa memicu penularan Covid-19 itu seharusnya bisa dihindari.

Upaya menurunkan kasus Covid-19 menjadi endemis pun terancam gagal karena kurangnya pengawasan yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan jajarannya.

"Pengawasan prokes dan kerumunan menjadi kata kunci saat ini bila mau jadi endemis. Kejadian di kafe dan tempat umum harus menjadi perhatian serius," ucapnya, Selasa (7/9/2021).

Kritik yang diberikan anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP ini bukan tanpa alasan.

Berkaca dari pengalaman sebelumnya, kerumunan yang timbul selalu disertai dengan kenaikan kasus Covid-19 di ibu kota.

"Vaksinasi tanpa prokes tidak mampu sepenuhnya mengendalikan penyebaran Covid-19. Pemprov DKI dan polri harus bersikap tegas disertai pengawasan ketat," ujarnya saat dikonfirmasi.

Baca juga: Kasus Kerumunan di Holywings Kemang Naik Penyidikan, Polisi Periksa 5 Saksi

Menurutnya, pengawasan jumlah pengunjung di tempat-tempat umum harus terus dipantau.

Pasalnya, kerumunan dan tidak menjaga jarak aman bisa meningkatkan risiko penularan Covid-19.

"Pengawasan jumlah pengunjung melalui aplikasi peduli lindungi haruslah dijalankan serius, bukan asal-asalan. Pengawasan mendadak ke lapangan juga perlu dengan petugas yang berintegritas," kata Gilbert.

Tak hanya itu, ia juga meminta Anies Cs terus menyosialisasikan pentingnya menjaga protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Sebab, upaya memutus mata rantai penularan Covid-19 yang dilakukan pemerintah tak akan berhasil bila tak ada peran serta dari masyarakat.

"Sebaiknya para pengusaha juga dapat mendukung keselamatan nasional. Jangan sampai kepentingan dan ego mereka dapat mengorbankan kepentingan nasional," tuturnya.

"Mereka yang tidak mendukung sebaiknya izin usahanya dicabut dan tidak diperpanjang. Tanggung jawab penanganan wabah adalah urusan semua pihak," sambungnya.