Wagub DKI Siapkan Sanksi Tegas Bila Terbukti Ada Penjualan Daging Anjing di Pasar Senen

Pemprov DKI Jakarta akan beri tindakan tegas bila dugaan penjualan daging anjing di Pasar Senen Blok III, Kecamatan Senen

Penulis: Nur Indah Farrah Audina | Editor: Wahyu Aji
TRIBUNJAKARTA.COM/NUR INDAH FARRAH
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dalam kunjungan ke Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) DKI Jakarta, Kamis (8/7/2021). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pemprov DKI Jakarta akan beri tindakan tegas bila terbukti ada penjualan daging anjing di Pasar Senen Blok III, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.

Hal ini diungkap Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (10/9/2021).

"Jika benar, ini akan ditindak tegas dan dan diberi sanksi sesuai ketentuan. Nanti biar Pasar Jaya yang mengatur dan nanti ada aparat yang akan menyelidiki kasusnya. Karena ini melanggar UU perlindungan pangan dan konsumen," katanya di lokasi.

Sejauh ini, Riza menuturkan belum mendapatkan laporan apapun terkait hal tersebut.

Namun, bila terbukti, ia akan meminta aparat untuk menyelidiki kasus ini secara tuntas dan diberikan sanksi yang setimpal.

"Saya belum mendapat informasi dari pasar jaya, laporannya. Nanti jika benar, ini akan ditindak tegas dan dan diberi sanksi sesuai ketentuan," tandasnya.

Untuk diketahui, Animal Defenders Indonesia mengklaim menemukan penjualan daging anjing di Pasar Senen Blok III, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.

Baca juga: Temukan Penjualan Daging Anjing di Pasar Senen, Animal Defenders Indonesia Somasi PD Pasar Jaya

Pendiri Yayasan Animal Defenders Indonesia, Doni Herdaru Tona, menyebut hal ini diketahui setelah pihaknya menginvestigasi lokasi tersebut pada 7 September 2021.

"Pada investigasi yang dilaksanakan 7 September 2021, ditemukan penjualan daging anjing di Pasar Senen Blok III, dimana penjualannya berada di tengah-tengah bahan pangan lainnya," kata Doni.

"Berbagai pelanggaran telah terjadi, antara lain Undang-Undang (UU) Perlindungan Konsumen, UU Pangan, UU Peternakan, serta potensi pidana dari sindikat pencurian hewan peliharaan yang memasok anjing sebagai makanan," sambungnya.

Padahal, kata dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim wilayahnya bebas rabies sejak 2004.

Namun, menurut Doni, mereka terkesan membiarkan tindakan atas penjualan daging anjing

"Terutama pembiaran atas masuknya transportasi pengiriman dari wilayah Jawa Barat seperti Sukabumi, Tasik, Garut, Pangandaran, Pelabuhan Ratu, dan Ciamis yang masih banyak ditemukan kasus rabies," tutur Doni.

Menurut Doni, hal ini menjadi ancaman terbuka atas masuknya panyakit rabies ke wilayah DKI Jakarta.

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved