Formula E
Fraksi Gerindra Sebut Interpelasi Anies Baswedan soal Formula E Kental akan Nafsu Politik
Ketua Fraksi Gerindra DKI Jakarta, Rani Mauliani, menuding Prasetyo Edi Marsudi bakal melaksanakan paripurna ilegal.
Penulis: Muhammad Rizki Hidayat | Editor: Muhammad Zulfikar
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Muhammad Rizki Hidayat
TRIBUNJAKARTA.COM - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, rencananya akan melaksanakan rapat paripurna ihwal interpelasi Anies Baswedan soal Formula E.
Rapat paripurna tersebut akan dilaksanakan di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, pada Selasa (27/9/2021).
Ketua Fraksi Gerindra DKI Jakarta, Rani Mauliani, menuding Prasetyo Edi Marsudi bakal melaksanakan paripurna ilegal.
"Perlu diketahui sejak awal interpelasi, kami dari tujuh fraksi tidak pernah ada yang menjegal atau menghalangi," kata Rani, kepada awak media, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/9/2021).
"Tapi minimal perlu ada mekanisme yang baik dan mekanisme sesuai aturan. Besok itu paripurna ilegal," lanjutnya.
Menurut Rani, PDI Perjuangan dan PSI merupakan dua partai yang memiliki nafsu politik.
"Interpelasi ini nafsu politik, bukan terkait hanya sekadar hak bertanya," ucapnya.
Diketahui, tujuh fraksi DPRD DKI Jakarta ogah menghadiri paripurna persetujuan interpelasi Gubernur Anies Baswedan ihwal rencana penyelenggaraan Formula E.
Tujuh anggota tersebut di antaranya Fraksi Gerindra, Demokrat, PKS, Nasdem, PKB-PPP, PAN, dan Golkar.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik, menyatakan tujuh fraksi ini sepakat tak menghadiri paripurna tersebut.
Baca juga: Paripurna Interpelasi Formula Mendadak Digelar, Gerindra Duga Akal-akalan Bamus DPRD DKI
"Tujuh fraksi dan empat Wakil Ketua DPRD DKI menyatakan rapat paripurna yang digelar SeIasa (28/9/2021), tidak layak dihadiri," tegas Taufik, pada kesempatan yang sama.
"Baik eksekutif maupun anggota DPRD DKI Jakarta tidak akan hadir paripurna. Karena itu tindakan illegal," lanjutnya.
Dia menambahkan, dalam rapat l Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI yang digelar pagi tadi tidak membahas pelaksanaan paripurna hak interpelasi DPRD DKI.
"lni namanya bentuk pelanggaran tata tertib sendiri. Masa tata tertib yang disahkan dan (Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi) yang mengetuk palunya, dia sendiri yang melanggar," tuturnya.
