Formula E

PSI Tuduh Tujuh Fraksi Tolak Interpelasi Bolos Rapat Pilih Ditraktir Makan Anies, PAN: Jahat Sekali 

Fraksi PAN DKI Jakarta angkat bicara ihwal tudingan PSI tekait tujuh fraksi anti interpelasi Gubernur Anies Baswedan bolos rapat.

Penulis: Muhammad Rizki Hidayat | Editor: Wahyu Aji
TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci
Zita Anjani, Anggota Fraksi PAN saat ditemui di ruang Fraksi PAN, DPRD DKI, Senin (2/9/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Muhammad Rizki Hidayat

TRIBUNJAKARTA.COM - Fraksi PAN DKI Jakarta angkat bicara ihwal tudingan PSI tekait tujuh fraksi anti interpelasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bolos rapat.

Sebab, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI ini mendapat gaji dari uang rakyat.

PSI sempat menuding ketujuh fraksi tersebut sebaiknya datang ke rapat paripurna.

"Masa tujuh fraksi dikatain parlemen jalanan, dituduh dikasih uang sama gubernur. Itu jahat sekali lah," kata Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PAN, Zita Anjani, kepada Wartawan, Rabu (29/9/2021).

Karena itu, Zita menyebut tak ingin memperkeruh polemik perihal interpelasi Gubenur Anies Baswedan terkait Formula E.

"Kasihan warga Jakarta itu, kita pertontonkan dengan hal-hal seperti ini. Wakil rakyat harusnya hadir ditengah kegelisahan masyarakat," ucapnya.

Baca juga: Kecewa Kepada 7 Fraksi Tak Hadir dalam Rapur Hak Interpelasi, PSI: Ini Persoalan Uang Rakyat

"Ini zaman lagi susah, ekonomi susah, pangan susah, ayo berempati," lanjutnya. 

Di tempat terpisah, pihak PSI mengungkapkan kekecewaannya terhadap tujuh fraksi yang tak hadir dalam rapat paripurna hak interpelasi Anies Baswedan soal Formula E.

Ketua Fraksi PSI, Idris Ahmad, mengatakan tujuh fraksi tersebut dinilai bolos dalam rapat.

"Kita ini bukan parlemen tempat makan, tapi parlemen sesungguhnya yang bicara di forum terhormat yakni rapat paripurna DPRD DKI Jakarta," kata Idris, kepada Wartawan, Rabu (29/9/2021).

"Kenapa justru berkoar-koar di luar forum yang sudah ditetapkan? Formula E ini bukan persoalan Gubernur Anies saja, tapi persoalan uang rakyat. Rakyat butuh makan bukan balapan," lanjut anggota Komisi E DPRD DKI tersebut.

Idris menilai, bolosnya tujuh fraksi dalam Rapur memperlihatkan para wakil rakyat tersebut tidak menghormati proses demokrasi. 

"Seharusnya partai-partai memberikan kesempatan bagi pengusul menjelaskan alasan interpelasi, baru diputuskan menolak atau menyetujui sesuai mekanisme," jelas Idris.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved