Kecewa Kepada 7 Fraksi Tak Hadir dalam Rapur Hak Interpelasi, PSI: Ini Persoalan Uang Rakyat

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Muhammad Rizki Hidayat

TRIBUNJAKARTA.COM - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengungkapkan kekecewaannya terhadap tujuh fraksi yang tak hadir dalam rapat paripurna (Rapur) hak interpelasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal Formula E.

Ketua Fraksi PSI, Idris Ahmad, mengatakan tujuh fraksi tersebut dinilai bolos dalam rapat.

"Kita ini bukan parlemen tempat makan, tapi parlemen sesungguhnya yang bicara di forum terhormat yakni rapat paripurna DPRD DKI Jakarta," kata Idris, kepada Wartawan, Rabu (29/9/2021).

"Kenapa justru berkoar-koar di luar forum yang sudah ditetapkan? Formula E ini bukan persoalan Gubernur Anies saja, tapi persoalan uang rakyat. Rakyat butuh makan bukan balapan," lanjut anggota Komisi E DPRD DKI tersebut.

Baca juga: Jalan Buntu 2 Fraksi DPRD DKI Interpelasi Anies Soal Formula E, Saling Sindir Prasetyo Vs Taufik

Idris menilai, bolosnya tujuh fraksi dalam Rapur memperlihatkan para wakil rakyat tersebut tidak menghormati proses demokrasi.

"Seharusnya partai-partai memberikan kesempatan bagi pengusul menjelaskan alasan interpelasi, baru diputuskan menolak atau menyetujui sesuai mekanisme," jelas Idris.

“Kalau memang mau menolak interpelasi, tolak saja dengan ksatria di forum rapat," lanjutnya.

Padahal, kata Idris, pihaknya bersama PDI-Perjuangan ingin membahas soal commitment fee triliunan rupiah yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca juga: Tidak Kuorumnya Paripurna Interpelasi Formula E Bukti Ketidakberpihakan Anggota DPRD DKI pada Rakyat

“Tapi sepertinya komitmen politik Gubernur (Anies Baswedan) dengan fraksi-fraksi ini lebih besar dan kuat dibanding menanyakan commitment fee triliunan rupiah uang rakyat," ujarnya.

Diketahui, tujuh fraksi DPRD DKI Jakarta ogah menghadiri paripurna persetujuan interpelasi Gubernur Anies Baswedan ihwal rencana penyelenggaraan Formula E.

Tujuh anggota tersebut di antaranya Fraksi Gerindra, Demokrat, PKS, Nasdem, PKB-PPP, PAN, dan Golkar.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik, menyatakan tujuh fraksi ini sepakat tak menghadiri paripurna tersebut.

Baca juga: Soal Interpelasi Formula E, PDIP: Bukan EmosionaI, Ini Masalah Hak

"Tujuh fraksi dan empat Wakil Ketua DPRD DKI menyatakan rapat paripurna yang digelar SeIasa (28/9/2021), tidak layak dihadiri," tegas Taufik, saat diwawancarai awak media, di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/9/2021).

"Baik eksekutif maupun anggota DPRD DKI Jakarta tidak hadir paripurna. Karena itu tindakan illegal," tutup dia.