Polemik Formula E, PSI Tantang Anies Buka Suara: Gunakan Data, Bukan Asumsi Apalagi Angan-angan

TRIBUNJAKARTA.COM - Polemik penyelenggaraan Formula E, politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menantang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk buka suara berdasarkan data, bukan sekadar menggunakan asumsi.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Untayana.

Dia meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menjelaskan sendiri tentang Formula E, bukan lewat anak buahnya.

Justin mengatakan hal itu guna menanggapi adanya klarifikasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) soal Formula E.

Dinas tersebut membantah 12 poin tentang Formula E yang terangkum dalam dokumen ‘Katanya vs Faktanya’.

Baca juga: Keheranan PSI Lihat Anies Tak Pernah Jelaskan Sendiri Formula E: Apa Gubernur Tak Percaya Diri?

Justin mengkritisi, kualitas informasi yang diberikan tanpa sumber data, lampiran dokumen resmi maupun nama penanggung jawab yang membuat dokumen.

Selama ini pernyataan PSI terkait Formula E selalu berpijak pada dokumen resmi pemerintah mulai APBD 2020 hingga Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi DKI Jakarta.

“Mengungkap fakta itu harus berdasarkan data, bukan asumsi apalagi angan-angan.

Kami heran mengapa Gubernur Anies tidak pernah menjelaskan sendiri soal Formula E, apa memang Gubernur tidak percaya diri sehingga harus sembunyi dan menunjuk bawahannya?” kata Justin berdasarkan keterangannya pada Senin (4/10/2021).

Menurut Justin, Pemprov DKI juga belum menyerahkan revisi studi kelayakan Formula E Jakarta.

Termasuk mengenai kesepakatan PT Jakarta Propertindo dengan FEO (Formula E Operations) terbaru, yang disebut-sebut dalam publikasi Diskominfotik kepada.

“Pembahasan resmi anggaran triliunan rupiah yang asalnya dari keringat rakyat, seharusnya di rapat paripurna yang terhormat bukan lewat internet ataupun selebaran.

Sampai kini kami belum terima dokumen resmi terkait Formula E, apa hanya yang diundang makan bisa lihat?” ujarnya.

Seperti diketahui Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan, pemerintah daerah mengeluarkan informasi tersebut untuk menghindari kesalahapahaman yang terjadi tentang ajang balap Formula E.

Baca juga: Pemprov DKI Tidak Gunakan APBD, Wagub Ariza Ajak Masyarakat Danai Penyelenggaraan Formula E

Dia tidak menampik, begitu banyak persepsi buruk tentang rencana pemerintah daerah menggelar Formula E karena minimnya informasi.

“Iya, kan di luar (masyarakat) beredar pembiayaan pembiayannya dianggap fantastis.

Itu kan harus dijawab ya, daripada dijawab orang per orang, lebih baik dijawab resmi oleh PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) DKI Jakarta,” kata Ariza di Balai Kota DKI pada Kamis (30/9/2021) malam.

Menurut Ariza jika pemerintah tidak meluruskan informasi, kesalahpahaman dikhawatirkan bisa semakin luas.
Masyarakat juga berpotensi menjadi bingung dengan polemik tentang rencana Formula E.

“Ini tugas kam untuk memberikan informasi yang baik dan benar, jangan sampai hoaks,” imbuhnya.

Blak-blakan Syarif Gerindra

Anggota Fraksi Partai Gerindra di DPRD DKI Jakarta, Syarif blak-blakan menuding tujuan di balik pengajuan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Hak interpelasi itu diajukan oleh PDI Perjuangan dan PSI, kata Syarif, untuk menggagalkan Formula E.

Syarif mengacu pada jejak digital dari pernyataan politikus PDI Perjuangan, Ima Mahdiah.

Syarif turut menunjukkan print out media daring terkait pernyataan Ima Mahdiah.

Baca juga: Anies Baswedan Ditantang PSI Buka-bukaan Soal Formula E, Tapi Jangan Anak Buah yang Menjelaskan

Judul artikel tersebut yakni 'PDIP Targetkan pembatalan Formula E Saat Interpasi Anies'.

"Harus diingat, jejak digital. Jejak digital pengusul interpelasi itu ingin membatalkan Formula E," kata Syarif dalam diskusi daring 'Interpelasi Formula E untuk Anies Baswedan, Substansi atau Sensasi Politik?', Jumat (1/10/2021).

Oleh karena tujuan pengusul interpelasi adalah pembatalan Formula E, Gerindra kemudian memutuskan untuk tidak mau ikut ambil bagian.

"Tapi karena framing yang dibangun pengusul interpelasi ingin membatalkan Formula E, maka kita kaji lalu memutuskan tidak ikut interpelasi," kata Syarif.

Menurut Sekretaris Komisi D ini, tujuan awal pengusul interpelasi lah yang membuat dinamika politik di Gedung DPRD DKI Jakarta menjadi tidak substansial. Sehingga hal itu memicu adanya sikap politik yang berbeda - beda.

"Ini yang membuat situasi di mana dinamika politik di kebon sirih itu tidak mendalami substansi Formula E. Jadi akhirnya menjadi sikap politik yang berbeda - beda," ungkap Syarif.

Penjelasan Wagub DKI Soal Commitment Fee

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan, uang komitmen yang dikeluarkan pihaknya untuk menggelar Formula E ialah sebesar Rp560 miliar.

Ia pun membantah kabar yang menyebut uang komitmen Formula E mencapai Rp2,3 triliun.

Baca juga: PSI Lihat Anies Kerap Sembunyi di Balik Bawahan, Kali Ini Gara-gara Klarifikasi Isu Formula E

"Tidak pernah kita membayar commitment fee (Rp2,3 triliun), yang ada adalah Rp560 miliar untuk tiga tahun ke depan, bukan satu tahun," ucapnya, Jumat (1/10/2021).

Politisi Gerindra ini pun menegaskan, biaya penyelenggaraan Formula E selama tiga tahun ke depan tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasalnya, pembiayaan tersebut bakal dibebankan kepada pihak sponsor penyelenggaraan Formula E.

"Sekarang kita memang harus siap-siap membangun partisipasi publik, termasuk untuk kegiatan Formula E," ujarnya di Balai Kota.