Pandemi Covid-19, Wagub Ariza Ungkap 4 Sektor yang Jadi Perhatian Pemprov DKI Jakarta

Empat sektor menjadi perhatian Pemprov DKI Jakarta selama masa pandemi Covid-19. Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria ungkap empat sektor itu.

Istimewa
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria melakukan uji coba terbatas kartu transportasi dan aplikasi JakLingko, Selasa (31/8/2021). Empat sektor menjadi perhatian Pemprov DKI Jakarta selama masa pandemi Covid-19. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Empat sektor menjadi perhatian Pemprov DKI Jakarta selama masa pandemi Covid-19.

Menempati posisi ke-46 kota teraman di dunia pada tahun 2021 berdasarkan peringkat yang dirilis oleh The Economist Intelligence Unit, tak membuat Pemprov DKI menyombongkan diri.

Beberapa hal terus diperhatikan guna mempertahankan bahkan meningkatkan keamanan di Ibu Kota.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menyebut ada empat sektor yang kini menjadi titik perhatian selama pandemi.

"Jadi pertama kita memastikan kesehatan, ekonomi, sosial dan keamanan. Ini 4 sektor yang menjadi perhatian kita di masa pandemi," jelas politisi Gerindra ini, Rabu (6/10/2021).

Kesehatan, ekonomi, sosial dan keamanan memang saling berkaitan. Sehingga antar masyarakat dan sejumlah instansi serta aparat harus saling bersinergi.

Baca juga: Komentar Wagub DKI Soal Dugaan Unsur Kesengajaan Buang Limbah Paracetamol di Teluk Jakarta

Selain itu, masalah sosial akibat jumlah pengangguran yang bertambah, kata Ariza, diharapkan jangan sampai membuat masalah keamanan.

"Jangan sampai masalah kesehatan sudah menimbulkan masalah ekonomi. Kemudian jangan sampai masalah ekonomi menimbulkan masalah sosial dan masalah sosial jangan sampai menimbulkan masalah keamanan," ucapnya.

"Mari kita bersama-bersama memastikan Jakarta sehat, masyarakat melaksanakan prokes yang baik 6M dan juga mari prokes dijadikan kebutuhan. Jangan karena adanya regulasi aparat atau sanksi baru masyarakat patuh tapi jadikan ini sebuah kebutuhan sehingga kita sehat ekonomi tumbuh masalah sosial tidak ada masalah ekonomi juga tidak ada," ungkapnya.

Jakarta Urutan ke-46 Kota Teraman di Dunia

Pemprov DKI Jakarta mengajak masyarakat saling bersinergi guna menjaga keamanan Ibu Kota.

Hal itu seiring peringkat yang dirilis oleh The Economist Intelligence Unit, dimana Jakarta menempati posisi ke-46 kota teraman di dunia pada tahun 2021.

Guna menjaga dan meningkatkan terus keamanan yang ada, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengajak seluruh masyarakat untuk saling berkolaborasi dan bersinergi.

"Ini memang tugas kita semua. Jadi sekali lagi tugas kita bersama masyarakat menjaga, pemerintah berupaya, aparat memastikan Jakarta aman.

Baca juga: Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi di Supermarket, Wagub DKI: Kesehatan Menjadi Prioritas

Aparat yang ada, fasilitas yang ada yang kita hadirkan, namun butuh dukungan yang baik, RT, RW, Siskamling kan tetep diadakan. Siskamling itu menjadi tradisi kita," jelas politisi Gerindra ini, Rabu (6/10/2021).

Di tengah pandemi, kata Ariza, masalah yang dihadapi kian bertambah.

Satu diantaranya seperti masalah sosial.

Sebab, imbas pandemi jumlah pengangguran semakin bertambah dan menyebabkan potensi kriminalitas meningkat.

Tampilan banjir Jakarta di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur, dari helikopter yang mengangkut Kepala BNPB Doni Monardo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, saat mereka meninjau kondisi banjir terkini pada Rabu (1/1/2020).
Tampilan banjir Jakarta di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur, dari helikopter yang mengangkut Kepala BNPB Doni Monardo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, saat mereka meninjau kondisi banjir terkini pada Rabu (1/1/2020). (Dok. BNPB)

Namun, ia mengingatkan masalah sosial dan ekonomi ini jangan sampai mempengaruhi masalah keamanan di Ibu Kota.

"Ya memang banyak (peningkatan kriminalitas). Kita tahu sekarang juga pengangguran bertambah, kemungkinan juga bertambah. Orang yang tidak bekerja bertambah itu berarti potensi masalah sosial juga meningkat.

Untuk itu mari kita bekerja sama menjaga keamanan kita," pinta Ariza.

Wagub Minta Warga Jakarta Hemat Air

Di kesempatan lain, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria juga meminta warga ibu kota menghemat penggunaan air tanah.

Pasalnya, penggunaan air tanah secara berlebihan bisa menyebabkan penurunan muka tanah.

"Sekalipun kita bukan di Timur Tengah, padang pasir yang sulit air, tapi tetap kita harus menjaga lingkungan kita. Salah satunya adalah memastikan kebutuhan air bersih, agar dihemat dijaga," ucapnya, Rabu (6/10/2021).

"Jadi, kami minta ke semua warga Jakarta untuk menghemat penggunaan air," sambungnya menjelaskan.

Sebagai informasi, cakupan air perpipaan di DKI Jakarta saat ini baru mencapai 62 persen.

Baca juga: Jakarta Urutan ke-46 Kota Teraman di Dunia, Ini Pesan Wagub Ariza untuk Warga Ibu Kota

Artinya, masih banyak warga yang belum terlayani air perpipaan dan harus mencari sumber air bersih dengan cara menyedot ait tanah.

Untuk itu, Pemprov DKI kini tengah berupaya menambah cakupan pelayanan air perpipaan.

Caranya dengan menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun sistem perpipaan air minum (SPAM) dari Waduk Karian hingga Jatiluhur.

"Kami sudah menyiapkan dengan PUPR, dari Karian Serpong, Jatiluhur, serta Juanda untuk ke depan agar bisa menyalurkan kebutuhan air bersih di DKI Jakarta," ujarnya.

Cakupan 100 persen air perpipaan pun ditargetkan rampung 2030 mendatang.

Dengan demikian, diharapkan ke depan penggunaan air tanah bisa diminimalisir.

"Nanti kalau air perpipaan sudah tersalurkan, penggunaan air tanah akan berkurang sesuai dengan penyaluran yang ada," tuturnya.

Pengambilan sampel air laut di Teluk Jakarta oleh Dinas LH DKI Jakarta, Sabtu (2/10/2021)
Pengambilan sampel air laut di Teluk Jakarta oleh Dinas LH DKI Jakarta, Sabtu (2/10/2021) (Instagram @dinaslhdki)

"Jadi, semakin banyak PAM menyalurkan air bersih, makan penyedotan air melalui pompa akan berkurang," tambahnya menjelaskan.

Walau demikian, Ariza menegaskan, pihaknya tak melarang masyarakat menggunakan air tanah.

Untuk saat ini, upaya pengendalian penggunaan air tanah dilakukan dengan pengenaan pajak bagi industri komersial.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2010 tentang pajak tanah air.

Dalam aturan itu dijelaskan bahwa pajak air tanah ditetapkan sebesar 20 persen.

"Tidak ada larangan (penggunaan air tanah), tapi perlu ada pengendalian. Semuanya diatur kebutuhan air tanah, agar semuanya bisa memenuhi," tuturnya.

Sumber: Tribun Jakarta
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved