Ketua DPRD DKI Minta Anies Baswedan Setop Berbohong, Politikus PKS: Harus Ada Bukti

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta asal PKS, Abdurrahman Suhaimi buka suara soal tudingan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi.

Sebelumnya, Prasetyo meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berhenti berbohong mengenai mundurnya proses Pilkada DKI Jakarta dengan seakan Pemerintah Pusat sengaja memundurkan Pilkada 2024.

Menanggapi hal tersebut, Suhaimi meminta Pras untuk memberikan bukti konkret soal kebohongan yang dimaksud.

"Pertama kalau orang menyebutkan seseorang itu bohong harus ada bukti, apalagi kalau disebutkan pembohong, itu berarti tukang bohong. itu harus dipertanggung jawabkan. Apa yang dibohongkan? kapan berbohongnya? di mana berbohongnya itu harus jelas konteksnya, karena itu menjatuhkan seseorang," katanya kepada awak media, Senin (11/10/2021).

Selama bukti itu belum ditunjukkan, Suhaimi menganggap tudingan tersebut tak benar.

Baca juga: PSI Nilai Pemprov DKI dan Anies Tak Siap Untuk Penyelenggaraan Formula E

Pasalnya setiap orang bisa menyampaikan dan memberikan interpretasinya. Sehingga wajar adanya bila ada perbedaan sudut pandang

"Kedua, interpretasi boleh beda-beda kepada siapapun pun. misalnya aturan UU terkait dengan dimundurkannya Pilkada menjadi 2024, orang punya interpretasi macam-macam ya karena itukan lembaga politik ya," jelasnya.

"Jadi harus punya bukti sebagai ketua DPRD kan dilihat oleh semua orang, dibaca oleh semua orang, tokoh nomor 1 di DKI selain Pak Gub kan," tandasnya.

Baca juga: Anies Terbang ke Papua Demi Dukung Atlet DKI, Tiba di Bandara Langsung Beri Motivasi

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berhenti berbohong mengenai mundurnya proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta dengan seakan Pemerintah Pusat sengaja memundurkan Pilkada sampai 2024.

"Jangan membuat seakan-akan Pemerintah Pusat mengundurkan Pilgub DKI Jakarta untuk mengganjal ambisi politik Anies," kata Prasetyo dalam keterangan tertulis, Minggu (10/10/2021).

Prasetyo menjelaskan, pelaksanaan Pikada sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 yang disahkan setahun sebelum Anies menjadi Gubernur.

Dalam Undang-Undang itu disebutkan secara tegas bahwa pelaksanaan Pilgub DKI dilaksanakan pada 2024.

Baca juga: Masa Jabatan Anies Tinggal Setahun Lagi, Anggota DPRD DKI Kent: Sudah Batalkan dan Lupakan Formula E

Pasal 201 ayat 8 menyebut, "Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024."

"Undang-Undang ini dibuat sebelum Anies terpilih menjadi Gubernur DKI," kata Pras, sapaan akrabnya.

Zita Anjani Bela Anies Baswedan

Mengenai pernyataan Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus politikus PDIP mengenai Anies Baswedan, politikus PAN Zita Anjani membela sang gubernur.

Sebab, munculnya berbagai tudingan itu diduga berdasarkan pernyataan Anies dalam acara Workshop Nasional DPP PAN yang disiarkan di akun Youtube PAN TV, Rabu (6/10/2021).

Dialog tersebut dipandu politikus PAN sekaligus anggota DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani.

“Kebetulan saya yang jadi moderatornya, jadi tahu persis apa yang kami bicarakan. Selama sesi, tidak ada sedikitpun kami menyinggung soal Pilgub, apalagi keluar statement dari Pak Anies yang mengaitkan Pilgub 2024 adalah usaha mengganjal dia. Tidak ada," kata Zita dalam keterangan tertulis, Minggu (10/10/2021).

“Dalam acara(Workshop Nasional) PAN sama sekali Pak Gubernur Anies tidak pernah mengaitkan Pilgub 2024 dengan usaha mengganjal dia,” tambah Zita.

Zita menyarankan agar pihak-pihak yang menuding terkait Pilgub 2024 dan upaya mengganjal Gubernur Anies untuk maju di Pilgub 2022 untuk melihat secara utuh video yang telah ditayangkan di Yotube PAN TV tersebut.

Baca juga: Masa Sih Gubernur Anies Punya Kembaran? Ternyata Anak Buah Kapolri

Sehingga dapat dilihat secara jelas isi sekaligus hal-hal apa saja yang dibahas dalam dialog tersebut.

“Sebaiknya tunjukan bukti Gubernur Anies pernah bilang bahwa Pilgub 2024 untuk mengganjal Gubernur Anies," kata Zita.

"Kan ramai yang menuding soal itu, katanya ada di sesi bicara dengan PAN. Tunjukkan dimana Gubernur Anies mengesankan seperti itu di videonya. Kalau ada pihak yang menafsirkan secara bebas saat acara Bimtek PAN, itu ya salah banget,” tambah Zita.

Argumen tersebut memang nampak dari pertanyaan Zita kepada Gubernur Anies dalam dialog tersebut.

Baca juga: Masa Sih Gubernur Anies Punya Kembaran? Ternyata Anak Buah Kapolri

Dimana Zita juga bertanya terkait purna tugas Gubernur DKI Jakarta beserta hal apa yang paling sulit ditangani oleh mantan Menteri Pendidikan tersebut.

“Ngomongin tentang pilkada, kan tahun depan pak Anies purna jabatan, dua tahun setelahnya kan gak ada pilkada, pertanyaannya apa yang paling sulit di Jakarta untuk dibenahi?” tanya Zita

Selain itu, Zita juga mempertanyakan rencana Mantan Rektor Universitas Paramadina itu usai tak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Kata Zita, Anies menjelaskan rencananya yang ingin fokus menuntaskan seluruh program kerja yang ditawarkan ke warga Jakarta saat kampanye dulu sehingga warga Jakarta dapat merasa bahwa proses demokrasi telah berjalan sukses.

“Apa langkah pak Anies pasca 2022? Jujur ya pak?” tanya Zita lagi

“Oktober tahun depan lima tahun tuntas, saya hanya berharap semua yg dikerjakan disini tuntas sehingga orang percaya pada proses demokrasi, karena yang terlibat pada pilkada kemarin begitu banyak, ini dituntaskan agar bisa lapor pada umat dan masyarakat bahwa amanah sudah dijalankan dengan baik dan tuntas sesudah itu saya jadi orang bebas sambil menikmati keliling kemana-mana,” kata Zita mengutip pernyataan Anies.

"Yang ada, pembahasan kami hanya seputar pembangunan Jakarta, dan soal pasca beliau jadi Gubernur, beliau mau ngapain. Publik bisa saksikan, jejak digitalnya masih ada," ujar Zita.

"Saya pikir, kita jangan menuding yang berlebih. Kalau ada pembicaraan beliau yang seperti itu diluar acara Workshop PAN, silahkan saja klarifikasi langsung beliau," kata Wakil Ketua DPRD ini.

Zita juga menambahkan, "Tapi karena dikaitkan-kaitkan dengan pembahasan waktu diacara kami, makanya saya ikut andil menjelaskan. Biar lebih jelas. Agar publik tidak tergiring dengan opini-opini liar," tegasnya.