PSI Sindir Persiapan Pemprov DKI Gelar Formula E Masih Kalah Dibanding Anak SMP Buat Pensi

"Ingat, Jakpro berkontrak dengan FEO itu menggunakan APBD, bukan PMD, bukan uang korporasi Jakpro.

Jadi mereka harus paham bahwa kami punya hak untuk mengetahui segala hal tentang kontrak itu," jelasnya.

"Ya karena mereka memang sedari awal kami meminta tidak koperatif untuk membuka kontraknya. Jadi kita tidak tahu detail isinya seperti apa, terkait pembatalan dan lain halnya harusnya ada pasal yang mengatur tentang itu, tetapi skema nya seperti apa itu yang kita tidak pernah diberikan," sambungnya.

Bandingkan dengan persiapan siswa gelar Pensi

Merujuk pada waktu penyelenggaraan yang kurang dari satu tahun lagi, Anggara menyebut Pemprov tak memiliki kesiapan.

Bahkan, ia membandingkan persiapan Pemprov dengan anak sekolah yang akan menggelar pentas seni (Pensi).

"Saya menyebut Sekelas Pemprov dalam hal persiapan, kalah dengan anak anak SMP yang ingin mengadakan Pensi. Mereka jika ingin mengadakan pensi biasanya persiapan 1 tahun sebelumnya sudah jelas, venuenya dimana, proposal sponsorshipnya, proposal acara dan lain-lain.

Sedangkan Pemprov tinggal 7 bulan saja belum ada FS terbaru, proposal terbaru dan bahkan venue nya dimana saja belum bisa ditentukan," ucapnya.

Ia pun menyarankan kepada Pemprov untuk memikirkan renegosiasi soal pengembalian uang komitmen atau commitment fee yang sudah terlanjur dibayarkan, ketimbang memaksa menggelar ajang balap mobil bertaraf Internasional ini.

"Bukan berpotensi masalah lagi, sudah pasti bermasalah kalau waktu persiapannya mepet seperti ini.

Jadi harapan saya, Pemprov dan Pak Gubernur memikirkan kembali kesiapan kita dalam menyelenggarakan kegiatan Formula E.

Kalau memang tidak siap, jangan di paksakan lebih baik mengambil opsi renegosiasi untuk mengusahakan pengembalian dana yang sudah dibayarkan Rp560 M itu," bebernya.