Formula E
PSI Sindir Persiapan Pemprov DKI Gelar Formula E Masih Kalah Dibanding Anak SMP Buat Pensi
Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo menyindir kesiapan Pemprov DKI untuk menggelar Formula E.
Penulis: Nur Indah Farrah Audina | Editor: Elga H Putra
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Anggara Wicitra Sastroamidjojo buka suara soal uang komitmen untuk penyelenggaraan Formula E.
Seperti diketahui, ajang balap Formula E yang sedianya digelar di Kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Juni 2020 ini terpaksa ditunda lantaran pandemi Covid-19.
Mulanya ajang ini akan digelar lima musim dari 2020-2024, namun dipangkas menjadi tiga musim dari 2022-2024.
Selanjutnya, Pemprov DKI Jakarta menyatakan telah membayarkan uang komitmen Formula E sebesar 31 juta poundsterling atau Rp 560 miliar pada 2019 dan 2020 lalu.
Dengan rincian, sebesar Rp 360 miliar dibayarkan pada Desember 2019 lalu untuk komitmen penyelenggaraan tahun 2020.
Baca juga: PSI Nilai Pemprov DKI dan Anies Tak Siap Untuk Penyelenggaraan Formula E
Kemudian sebesar Rp 200 miliar dibayar pada tahun 2020 untuk komitmen penyelenggaraan tahun 2021.
Namun, sejauh ini polemik soal Formula E terus bergejolak dan mengundang sejumlah respon dari para anggota DPRD.
Anggara memaparkan, selama ini tak ada keterbukaan soal kontrak Pemprov DKI dengan pihak Formula E Operations (FEO).
Sehingga menyebabkan sejumlah anggota legislator terus mendesak Pemprov DKI untuk mengemukakan hasil renegosiasi dengan Formula E Operations (FEO).
"Itulah mengapa kami dari awal sekali meminta pemprov dalam hal ini Dispora dan Jakpro untuk membuka kontrak antara mereka dengan FEO.
Karena kontrak itu di bayarkan menggunakan uang APBD, kami berhak mengetahui isi kontraknya seperti nya apa.
Agar kita bisa mempelajari opsi-opsi apa saja yang kita miliki ketika berbicara tentang rencana renegosiasinya," kata Anggara kepada TribunJakarta.com, Selasa (12/10/2021).
Menurutnya, pengajuan hak interpelasi juga bukan tanpa alasan pasti.
Hasil renegosiasi yang tak terpublikasi inilah yang membuat fraksinya menolak penyelenggaraan Formula E.
Baca juga: Bantah Tarik Diri dari Hak Interpelasi Formula E, PSI DKI: Keliru kalau Dibilang Membatalkan
