4 Tahun Kepimpinan Anies Baswedan, Banjir di Jakarta Belum Beres

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, JATINEGARA - Masa kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta bakal memasuki tahun keempat pada tanggal 16 Oktober 2021 mendatang.

Sejak dilantik pada 16 Oktober 2017 lalu hingga kini Anies sudah mencetuskan setumpuk program, di antaranya terkait masalah penanganan banjir.

Caranya dengan melakukan naturalisasi, yakni mengembalikan, mempertahankan ekosistem sungai sehingga air menjadi jernih dan bisa menjadi habitat hewan.

Kemudian membuat sumur resapan atau drainase vertikal guna mengendalikan debit air saat hujan deras, sehingga tidak seluruhnya mengalir ke saluran air.

Namun cara ini belum sepenuhnya efektif menyelesaikan malam di Jakarta Timur, kota paling padat penduduk dan luas secara wilayah di Provinsi DKI.

Wali Kota Jakarta Timur, Muhammad Anwar, mengatakan hingga kini dari total 65 Kelurahan yang tersebar di 10 Kecamatan, 18 di antaranya hingga kini masih jadi wilayah rawan banjir.

Pun jumlah itu disebutnya sudah menurun dari total Kelurahan rawan banjir di Jakarta Timur pada tahun 2020, dari yang sebelumnya tercatat sebanyak 63 Kelurahan.

Baca juga: Lokasi Titik Banjir di Jakarta Tak Bisa Diprediksi, Ini Pembelaan Anies Baswedan

"Tahun 2020 awal kita banjir 63 Kelurahan, yang kemarin 2021 awal Alhamdulillah (turun menjadi) 18 Kelurahan yang masih tergenang," kata Anwar di Cakung, Jakarta Timur, Rabu (29/9/2021).

Permukiman warga di Kelurahan Balekambang, Cililitan, dan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, lalu Kelurahan Bidara Cina, Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara masih jadi lokasi rawan banjir.

Proyek normalisasi Kali Ciliwung yang pembebasan lahannya sempat terhenti mengakibatkan permukiman warga tersebut saban tahunnya terdampak banjir luapan Kali Ciliwung.

Ujang (63), satu warga Kampung Arus, Kelurahan Cawang mempertanyakan kelanjutan pembebasan lahan untuk proyek normalisasi Kali Ciliwung karena tidak kunjung beres.

"Asal ada ganti rugi bangunan seperti yang dijanjikan dulu warga enggak ada yang menolak, setuju semua. Hanya sampai sekarang belum ada kelanjutan," kata Ujang, Minggu (25/10/2020).

Menurutnya, sejak awal warga Kampung Arus yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung tidak meminta uang ganti rugi tanah kepada Pemprov DKI Jakarta, hanya ganti rugi atas bangunan saja.

Eki Riznujanuar (28), warga Kampung Arus lainnya juga menuturkan tidak keberatan harus meninggalkan rumah yang puluhan tahun dihuni karena proyek normalisasi Kali Ciliwung.

Eki menyebut harapan warga bisa pindah dan terbebas dari banjir luapan Kali Ciliwung kian besar karena dua tahun belakangan tidak mendapat bantuan dari Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga: Jika Banjir Rendam Jakarta Pusat, Pemkot Akan Dirikan Sentra Vaksinasi di Posko Pengungsian

Saat banjir awal tahun 2020 mencapai ketinggian sekitar tiga meter mereka tak mendapat bantuan nasi boks, dan tenaga membersihkan lumpur sisa banjir sebagaimana tahun sebelumnya.

"Dua tahun belakangan ini benar-benar enggak ada bantuan sama sekali pas banjir. Padahal dulu setiap banjir bantuan selalu dapat, semua jenis bantuan dapat lah pokoknya," ujar Eki.

Camat Kramat Jati Rudy Syahrul mengatakan bukan hanya warga Kelurahan Cawang yang meminta pembebasan lahan untuk normalisasi Kali Ciliwung segera dilanjutkan.

Warga Kelurahan Balekambang dan Cililitan korban banjir luapan Kali Ciliwung hingga kini mempertanyakan kapan Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta melanjutkan kegiatan.

"Kalau saya datang ke Balekambang warga pada menanyakan. Saya juga sudah menyampaikan ke Dinas (SDA), tolong tahapan normalisasi di Kelurahan lain berjalan," kata Rudy, Sabtu (25/9/2021).

Menurutnya, proses pembebasan lahan proyek normalisasi Kali Ciliwung di Kelurahan Balekambang, Cililitan, dan Cawang sudah dimulai sejak beberapa tahun lalu oleh Pemprov DKI Jakarta.

Tahapannya pun sudah ada yang mencapai appraisal atau menentukan nilai ganti rugi yang dibayarkan oleh Dinas SDA DKI Jakarta, tapi hingga kini belum semua warga mendapat ganti rugi.

"Di Balekambang sudah appraisal 42 bidang, yang sudah dibayar kurang lebih delapan bidang. Sisanya belum dibayar, (bidang tanah warga) lainnya belum diukur," ujarnya.

Baca juga: Tak Lagi Bisa Prediksi Lokasi Banjir, Kini 267 Kelurahan di Jakarta Punya Alat Ukur Curah Hujan

Rudy menuturkan warganya meminta agar proses pengukuran bidang tanah yang terdampak normalisasi Kali Ciliwung oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemprov DKI segera dilanjutkan.

Tapi Dinas SDA DKI Jakarta sudah menetapkan bahwa proses pembebasan lahan dari pengukuran hingga pembayaran ganti rugi pada tahun 2021 difokuskan untuk Kelurahan Cawang.

Masalah banjir luapan Kali Sunter di permukiman warga Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar juga jadi satu wilayah rawan banjir yang hingga kini belum terselesaikan.

Pada 9 Februari 2021 lalu Anies memang sempat menyambangi permukiman warga RW 04 Kelurahan Cipinang Melayu yang setiap tahunnya terdampak banjir dengan ketinggian lebih dari dua meter.

Baca juga: Pemprov DKI Gerebek Lumpur di 82 Titik untuk Cegah Banjir, Tapi Tidak Dijamin

Saat itu, Anies menyatakan permukiman warga RW 04 bebas banjir berkat upaya penanganan dengan cara pengerukan dan membuat sodetan Kali Sunter ke Waduk Tiu dan Waduk Pondok Ranggon.

"Tempat ini hampir setiap musim hujan selalu terendam. Nah ikhtiar yang kita lakukan adalah dengan melakukan pengerukkan Waduk Rangon dan Waduk Tiu di sisi Selatan di Jakarta Timur," kata Anies, Selasa (9/2/2021).

Menurutnya pengerukan dan pembuatan sodetan di kedua waduk yang bertujuan mengurangi debit air di hulu aliran Kali Sunter berhasil mencegah banjir di permukiman warga Cipinang Melayu.

Dia mencontohkan pada Senin (8/2/2021) dan Selasa (9/2/2021) saat BMKG menyatakan Jakarta berstatus siaga banjir akibat cuaca ekstrem, permukiman warga RW 04 bebas banjir.

"Dengan cara seperti itu, Alhamdulilah kita dimudahkan untuk bisa mengendalikan volume air di tempat ini. Kawasan RW 04 Cipinang Melayu akhirnya warga bisa merasakan musim penghujan tanpa harus merasakan banjir," ujarnya.

Namun pada Jumat (19/2/2021) dan Sabtu (20/2/2021) saat Jakarta Timur diguyur hujan deras, permukiman warga RW 04 Kelurahan Cipinang Melayu kembali terdampak banjir luapan Kali Sunter.

Ketua RW 04 Kelurahan Cipinang Melayu, Irwan Kurniadi mengatakan tidak membantah bila upaya membuat sodetan Kali Sunter ke Waduk Tiu dan Waduk Pondok Ranggon efektif.

Namun cara tersebut dinilai belum efektif untuk menampung debit air Kali Sunter, terlebih saat wilayah Jakarta Timur dan Bogor diguyur hujan deras dalam waktu bersamaan.

"Bukan berarti dengan itu selesai, tidak. Tetap, normalisasi Kali Sunter harus dilaksanakan tahun ini juga. Saya sudah minta ke pak Gubernur agar normalisasi Kali Sunter berjalan," kata Irwan Jumat (19/2/2021).

Menurutnya proyek normalisasi Kali Sunter yang terhenti tahun 2014 lalu dan baru dilanjutkan pada akhir tahun 2020 merupakan solusi utama penanganan banjir di Cipinang Melayu.

Alasannya sebelum Kali Sunter dinormalisasi, RW lain di Kelurahan Cipinang Melayu juga terdampak banjir luapan Kali Sunter sebagaimana permukiman RW 03 dan RW 04.

Tapi setelah dinormalisasi permukiman warga RW lainnya di Cipinang Melayu nyaris bebas banjir, hanya tersisa RW 03 dan RW 04 karena proyek normalisasi terhenti di kedua RW tersebut.

"Sekarang sudah ada pembebasan lahan warga yang dilakukan tahun lalu (2020), tinggal pengerjaannya saja. Pembebasan lahan dilakukan Pemprov DKI, eksekusi dilakukan pemerintah pusat," ujarnya.

Sebagaimana normalisasi Kali Ciliwung, Pemprov DKI Jakarta berperan melakukan pembebasan lahan, sementara pengerjaan normalisasi Kali Ciliwung dan Sunter ditangani pemerintah pusat.

Irwan mengatakan pada Sabtu (20/2/2021) saat ketinggian banjir luapan Kali Sunter yang mencapai tiga meter, banyak warganya mengungsi ke sejumlah posko pengungsian.

"Untuk yang terdampak banjir sebanyak 745 KK, terdiri dari 2.321 jiwa. Warga yang mengungsi sekarang kurang lebih sekitar 1.000 jiwa," kata Irwan, Sabtu (20/2/2021).

Pemprov DKI Jakarta memang masih berupaya melakukan penanganan banjir dengan berbagai cara, tapi menjelang musim hujan pada akhir tahun 2021 banjir masih jadi ancaman.

Sementara warga korban banjir hanya bisa berharap ketinggian air tidak terlampau tinggi agar mereka tak mengungsi, berharap rumahnya tidak rusak terdampak banjir, dan berharap tidak ada korban.