Seleksi CPNS Tahun 2022 Ditiadakan dan Diganti PPPK, Begini Kata Menpan RB Tjahjo Kumolo

TRIBUNJAKARTA.COM - Beredar kabar jika pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS tahun 2022 ditiadakan.

Pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2022 ditiadakan dan diganti seluruhnya dengan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.

Terkait tidak dilaksanakannya seleksi CPNS tahun 2022 dan diganti dengan PPPK, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi ( Menpan RB) Tjahjo Kumolo buka suara.

Tjahjo Kumolo menjelaskan terkait pelaksanaan seleksi CPNS 2022 dan PPPK 2022.

Baca juga: Kapan Hasil SKD Seleksi CASN atau CPNS 2021 Bakal Diumumkan BKN? Ini Penjelasannya

"Kalau tahun depan, pengertian tidak ada, bukan tidak ada sama sekali. Tapi ada pengurangan, sesuai kebutuhan," kata Tjahjo kepada wartawan, Selasa (12/20/2021).

"Ke depan ini penerimaan pegawai itu sesuai kebutuhan, butuh 5 ya 5, nggak boleh lebih. Dulu meninggal 5 masuk 100," lanjutnya.

Tjahjo juga membenarkan kabar yang menyebutkan pemerintah akan lebih banyak melakukan penerimaan pegawai dengan sistem Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Ke depan memang akan banyaknya itu PPPK, itu sama kok gaji dan tunjangannya," kata Tjahjo.

Penjelasan BKN

Berikut penjelasan Badan Kepegawaian Negara ( BKN) tentang seleksi CASN tahun 2022, tidak ada lagi seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS).

Sebelumnya beredar kabar tidak ada seleksi CPNS pada 2022 dan hanya akan ada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK) saja.

Isu ini bermula dari akun TikTok Milli Umri, yang melampirkan tangkapan layar akun Instagram Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana @wibisanabima.

Dalam unggahnnya tersebut, Bima menyebut bahwa di tahun 2022 seleksi CASn yang dibuka hanya PPPK dan tidak ada CPNS.

Baca juga: Kapan Hasil SKD Seleksi CASN atau CPNS 2021 Bakal Diumumkan BKN? Ini Penjelasannya

"Tahun 2022 hanya PPPK saja. Ke depan penerimaan PNS akan sangat-sangat-sangat sedikit. Yang banyak PPPK. PNS hanya untuk posisi pengambilan kebijakan."

"Di masa depan Total ASN itu idealnya 20 persen PNS dan 80 persen PPPK. Kesejahteraan sama,” tulis akun tersebut.