4 Tahun Gubernur Anies

10 Masalah yang Buat Anies Baswedan Dapat Rapor Merah dari LBH, Mulai Banjir sampai Tempat Tinggal

Program rumah DP 0 rupiah yang digadang-gadang sejak masa kampanye Anies di Pemilihan Gubernur DKI 2017 lalu menjadi sorotan LBH Jakarta.

Facebook Anies Baswedan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membagikan momen saat meninjau gerebek lumpur di Kali Krukut, Jakarta Pusat. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta memberi 10 catatan merah 4 Tahun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memimpin ibu kota.

Hal ini disampaikan saat sejumlah perwakilan LBH Jakarta menyambangi kantor Anies di Balai Kota Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, (18/10/2021).

Rapor merah bertajuk 'Jakarta Tidak Maju Bersama' itu disampaikan perwakilan LBH Jakarta kepada Asisten Pemerintahan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko.

"LBH Jakarta menyoroti 10 permasalahan yang berangkat dari kondisi faktual warga DKI Jakarta," ucap pengacara publik LBH Charlie Albajili.

Rapor ini juga berisi refleksi advokasi LBH Jakarta selama empat tahun masa kepemimpinan Gubernur Anies di DKI Jakarta

Baca juga: Pemprov DKI Agendakan Gubernur Anies Terima Langsung Rapor Merah dari LBH Jakarta

Berikut rincian 10 catatan rapor merah 4 Tahun Gubernur Anies

1. Buruknya Kualitas Udara Jakarta

Soal kualitas udara Jakarta dianggap sudah melebihi Baku Mutu Udara Ambien Nasional (BMUAN) merujuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1999.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bereaksi atas putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan polusi udara oleh Koalisi Ibu Kota.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bereaksi atas putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan polusi udara oleh Koalisi Ibu Kota. (Facebook Anies Baswedan)

LBH Jakarta juga menyebut kualitas udara di ibu kota tak lagi sesuai BMUA DKI Jakarta yang tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 551 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Tingkat Kebisingan di DKI Jakarta.

"Hal ini disebabkan oleh abainya Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan," imbuh dia.

2. Sulit Akses Air Bersih Akibat Swastanisasi

Charlie mengatakan, permasalahan ini kerap ditemui pada warga yang tinggal di pinggiran ibu kota.

Khususnya di wilayah padat penduduk, dan lingkungan masyarakat tidak mampu.

Baca juga: Mas Anies Akui Ada Ketimpangan Besar Soal Pemenuhan Air Bersih di Jakarta

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved