Polemik Pergantian Nama Jalan Ataturk, Ketua DPRD DKI Tagih Anies Soal Jalan Ali Sadikin

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menagih kejelasan soal penamaan Jalan Ali Sadikin kepada Gubernur Anies Baswedan.

Hal ini dikatakan Prasetyo menanggapi polemik rencana penggunaan nama Mustafa Kemal Ataturk sebagai nama jalan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Politisi senior PDIP ini menilai, Pemprov DKI seharusnya bisa lebih mengetahui dan dapat mengkaji mana sosok yang layak untuk dikenang dan pantas dijadikan nama jalan.

"Ali Sadikin jelas-jelas sosok dan tokoh berjasa buat Jakarta. Usulan penamaan jalan Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat menjadi Ali Sadikin pun merupakan keputusan dari rapat paripurna," ucapnya, Kamis (21/10/2021).

"Tapi mana? Sampai sekarang belum juga ada keputusan untuk Peraturan Gubernur," sambungnya.

Pras menjelaskan, usulan pengubahan nama Jalan Kebon Sirih menjadi Jalan Ali Sadikin ini sudah dikemukakan saat rapat paripurna memperingati HUT ke-494 DKI Jakarta pada Juni 2021 lalu.

Baca juga: Gencar Bangun Jalur Sepeda, Gubernur Anies: Upaya Jakarta Peduli Lingkungan

Saat itu, Pras menyampaikan langsung kepada Gubernur Anies Baswedan yang turut hadir dalam rapat paripurna.

Sebagai informasi, Jalan Kebon Sirih membentang dari perempatan Jalan Abdul Muis sampai perempatan Jalan Menteng Raya, seberang Tugu Tani, Jakarta Pusat.

Tak hanya itu, Pras juga mengusulkan agar nama mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga diabadikan pada gedung Blok G Balai Kota Jakarta dengan nama Graha Ali Sadikin, Pendopo Ali Sadikin, atau Beranda Ali Sadikin.

Ia pun meminta Anies untuk lebih bijak dalam menentukan penamaan jalan di ibu kota.

Baca juga: Minta Warga Hormati Penamaan Jalan Mustafa Kemal Ataturk, Wagub DKI: Demi Kerja Sama Indonesia-Turki

"Jadi memang perlu dilihat asas kelayakannya. Siapa yang paling layak dan pantas dengan bijak. Sekarang ini, siapa sih yang enggak tahu Ali Sadikin berikut jasa-jasanya bagi Jakarta," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Wagub DKI: Demi Kerja Sama Indonesia-Turki

Rencana pemerintah menggunakan nama tokoh Presiden pertama Turki, Mustafa Kemal Ataturk sebagai nama jalan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat banjir kritik.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, meminta masyarakat menghormati keputusan tersebut.

Sebab, pergantian nama jalan ini merupakan bagian dari kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Turki.

"Penamaan jalan ini kan bagian kerja sama antar negara, antara pemerintah Indonesia dan Turki. Ya kita juga saling membantu, saling menghormati," ucapnya, Senin (18/10/2021).

Terlebih, nama Presiden Soekarno sudah lebih dulu diabadikan menjadi sebuah nama jalan di Turki.

Walau demikian, ia mengaku menghargai masukan yang disampaikan masyarakat kepada pemerintah.

"Memang ada beberapa pendapat dari kelompok masyarakat yang kami juga harus hormati, dan kami perhatikan, pertimbangkan," kata Ariza.

Baca juga: Kisah Raffi Ahmad Jalani Karantina Sepulang dari Turki, Nagita Slavina: Rasanya Seneng Banget

Untuk mengatasi polemik yang sudah berkembang di masyarakat, Ariza mengatakan, Pemprov DKI bersama pemerintah pusat bakal mencarikan solusi terbaik.

"Insya Allah pemerintah akan mencarikan solusi yang terbaik supaya baik bagi semua, termasuk hubungan kita dengan pemerintah Turki menjadi lebih baik," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta, Khoirudin mengkritik rencana pemerintah pusat yang mau menamai jalan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat dengan nama Mustafa Kemal Ataturk.

Pasalnya, Ataturk merupakan salah satu pemimpin Turki yang dianggap kontroversial, khususnya bagi dunia Islam.

"Jika memang sangat merugikan dan menyakiti kaum muslimin, lebih baik dibatalkan pemberian nama jalab tersebut," ucapnya, Minggu (17/10/2021).

Anggota DPRD DKI Jakarta ini menyebut, semasa hidup Attaturk memiliki rekam jejak yang sangat merugikan umat Islam 

Ataturk juga disebut Khoirudin sebagai pemimpin yang tidak menghargai Hak Asasi Manusia.

“Sangat diktator, dia juga membuat kebijakan merubah masjid Hagia Sofia menjadi museum, mengganti adzan berbahasa arab dengan bahasa lokal, melarang jilbab dipakai di sekolah, kantor-kantor yang bersifat pemerintahan," ujarnya.

Atas dasar itu, Khoirudin menegaskan, pihaknya mengecam keras rencana pemerintah pusat mengajukan nama Attaturk sebagai sebuah nama jalan.

Apalagi, Indonesia juga memiliki banyak pejuang yang dinilainya lebih layak diabadikan menjadi nama jalan.

"Masih banyak pahlawan lain yang berjasa bagi kemerdekaan Indonesia untuk diabadikan menjadi nama jalan di ibu kota," tuturnya.