Breaking News:

Anies Baswedan hingga Tito Karnavian Digugat Warga Terkait Peraturan PPKM

Terakhir, penggugat juga meminta Gubernur Anies, Mendagri Tito, dan Ganip juga membayar biaya perkara.

Tribunnews
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2020). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua Satgas Covid-19 Ganip Warsito, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian digugat warga yang diwakilkan oleh Ferry Polly.

Gugatan terkait Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) itu dilayangkan Ferry Cs ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Ferry Cs melayangkan gugatan ini ke PTUN pada Kamis (14/10/2021) lalu dengan nomor registrasi perkara 237/G/2021/PTUN.JKT.

"Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan yang bertentangan terhadap UUD 1945, UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan," bunyi gugatan itu dalam situs SIPP PTUN yang diakses TribunJakarta.com, Senin (25/10/2021).

Baca juga: Kini Penumpang Pesawat Wajib Tes PCR dan Sopir Truk Harus Antigen, DPR: Ini Apa-apaan Sih!

Selain itu, penggugat juga memohon untuk melakukan pembatalan tiga aturan terkait PPKM.

Ketiga aturan itu ialah Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1182 Tahun 2021 tentang PPKM Level 3 (beserta perubahan atau perpanjangannya), Instruksi Mendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4, Level 3, dan Level 2 Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali (beserta perubahan atau perpanjangannya), serta Surat Edaran Satgas Covid-19 Nomor 17 Tahun 2021 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi Covid-19.

Baca juga: Jakarta Turun PPKM Level 2, Mulai Hari Ini Transjakarta Terapkan Kapasitas Angkut 100 Persen

Terakhir, penggugat juga meminta Gubernur Anies Baswedan, Mendagri Tito, dan Ganip juga membayar biaya perkara.

"Menghukum Tergugat I, II, dan III untuk membayar biaya perkara ini. Subsidair: Atau apabila pengadilan dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)," demikian isi gugatan itu.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved