KPK Mulai Telisik Dugaan Korupsi Formula E, PSI: Banyak yang Ditutupi, Interpelasi Makin Medesak

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menelisik dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) DKI Jakarta, Ahmad Firdaus, pun sudah dipanggil untuk dimintai keterangan.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pun mendesak agar Pemprov membuka data dan transparan soal anggaran yang digelontorkan untuk menggelar balap mobil bertenaga listrik tersebut.

"Ada hal-hal yang sampai sekarang belum jelas dan terkesan ditutup-tutupi, misalnya kita tidak tahu apakah commitment fee dibayarkan ke pihak yang benar, yaitu FEO (Formula E Operations) di UK atau jangan-jangan dibayar ke pihak lain," ucap Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI dari Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo, Kamis (4/11/2021).

Bahkan, Ara, sapaan akrab Anggara menyebut, Pemprov DKI belum pernah memberikan bukti transfer pembayaran commitment fee Formula E kepada legislatif.

Tak hanya itu, politisi muda juga mencium kejanggalan dari proses negosiasi yang dilakukan Pemprov DKI kepada pihak Formula E.

Sebab, uang komitmen Rp560 miliar yang sudah dibayarkan kini bisa dipakai untuk acara tiga tahun ke depan, sehingga Pemprov DKI tak perlu lagi membayar commitment fee Formula E tahun 2022 sampai 2024.

Baca juga: Wagub Ariza Pastikan Lintasan Formula E Diumumkan Akhir November, Ini Alasannya

"Awalnya Pemprov DKI bilang harus bayar commitment fee Rp400 miliar hingga Rp500 miliar per tahun. Lalu sekarang berubah menjadi Rp560 miliar untuk 3 tahun," ujarnya.

"Itu artinya, mungkin seharusnya Jakarta sejak awal memang tidak perlu bayar commitment fee," sambungnya.

Untuk itu, sangat penting bagi Pemprov DKI yang kini terkesan tertutup agar segera buka-bukaan soal anggaran.

"Dengan adanya penyelidikan oleh KPK, saya minta agar jangan ada data atau fakta yang ditutup-tutupi. Buka semuanya agar seluruh warga Jakarta tahu," kata Ara.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Optimis Formula E Terselenggara Tepat Waktu, Penentuan Lokasi Selesai November

Atas dasar ini, Ara menilai, interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan terkait rencana penyelenggaraan Formula E pada 2022 mendatang mendesak untuk segera dilakukan.

"Dimulainya penyilidikan oleh KPK justru semakin membuktikan bahwa interpelasi Formula E memang mendesak untuk dilakukan," tuturnya.

Dilansir dari Kompas.com, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan permintaan keterangan terkait penyelenggaraan Formula E DKI Jakarta.