Kondangan ke Luar Pulau Saat Jakarta Kebanjiran, Anies Kena Semprot DPRD: Disebut Tak Punya Empati

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Kondangan ke luar pulau saat Jakarta kebanjiran, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kena semprot anggota DPRD.

Keberadaan Anies saat sejumlah wilayah DKI Jakarta terendam banjir pada Minggu (7/10/2021) disoroti oleh Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth.

Pasalnya, saat Jakarta kebanjiran, Anies sedang berada di Bengkulu.

Orang nomor satu di ibu kota itu sedang menghadiri resepsi pernikahan anak Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah di Balai Semarak, Bengkulu.

Menurut pria yang akrab disapa Kent itu, tidak baik jika seorang pemimpin daerah bepergian apalagi menghadiri resepsi pernikahan di tengah warga yang lagi kebanjiran.

Baca juga: Jakarta Kebanjiran, Gubernur Anies Cuma Posting Ulang Kerjaan Dinas SDA dan Lingkungan Hidup

"Tak pantas seorang gubernur malah pergi ke pesta pernikahan dan itu lokasinya di luar kota, sedangkan ibaratnya di Rumahnya (DKI Jakarta) sendiri tengah kebanjiran, seperti tidak ada rasa empatinya, malah memilih untuk meninggalkan Warganya di tengah bencana seperti ini," kata Kent dalam keterangannya, Selasa (9/11/2021).

Seharusnya, sambung Kent, seorang pemimpin itu harus sadar diri, mempunyai jiwa melayani, berani berkorban dan harus siap siaga di tengah warganya selama 24 jam.

Apalagi di tengah bencana atau musibah terutama banjir yang sedang mengintai ibukota.

Dia pun mengingatkan Anies tak hanya mengumbar janji manis kampanye kepada warga Jakarta, salah satunya soal penanganan banjir.

"Pemimpin itu harus berani berkorban, harus selalu siap siaga 24 jam untuk Warganya di saat warganya tengah di landa musibah seperti ini, jangan hanya bisa janji-janji manis saja pada saat kampanye, dan pada kenyataannya omong kosong semua!" tegas Kent.

Diketahui, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyatakan sebanyak 91 RT masih terendam banjir hingga Senin 8 November 2021, pukul 06.00 WIB.

Ke-91 RT tersebut mayoritas berada di Jakarta Timur dengan 70 RT. Lalu sisanya 21 RT berlokasi di Jakarta Selatan.

Menurut Kent, program penataan dan normalisasi sungai di DKI Jakarta harus segera dilakukan.

Maka seluruh pendekatan teknikal atau struktural melalui pembangunan fisik infrastruktur harus dilakukan dalam upaya mengurangi resiko bencana banjir.

Baca juga: Banjir Rob di Jalan R. E. Martadinata Dekat JIS, Petugas Bersih Saluran Air yang Tersumbat

”Jelas itu saja belum cukup. Karena harus diimbangi dengan pendekatan non-teknikal atau non-struktural, seperti penataan ruang, pengelolaan lingkungan, dan perilaku masyarakat,” kata Kent.

Kata Kent, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tak perlu mencari alibi dari sederet persoalan penataan sungai.

”Problem pembebasan lahan untuk normalisasi sungai tak akan bisa terwujud jika janji politik Anies Baswedan belum ditarik.

Tak akan dieksekusi karena setumpuk alasan dari administrasi yang tumpang tindih hingga janji tak mau menggusur,” paparnya.

Kent pun meminta kepada Pemprov DKI Jakarta cermat dalam melihat situasi ini.

Koordinasi dengan Kementerian PUPR dan stakeholder terkait diyakini mempercepat proses pembebasan lahan.

”Kalau tidak dinormalisasi, mau pakai cara apa lagi? Kalau tidak digusur apa ada kata lain? Normalisasi itu kalimat halus. Jangan bermain pakai kata katalah, kalau ujung-ujung, realitanya sama aja. Sekarang tugasnya diselesaikan dulu, dari pembebasan lahan sampai pembayaran ahli waris,” tegasnya.

Normalisasi sungai harus dilakukan agar bencana banjir tidak menghantui warga Jakarta terus menerus disetiap tahunnya.

Pasalnya, Jakarta merupakan daerah cekungan yang dilewati air kiriman dari daerah-daerah penyangga. Normalisasi sungai di Jakarta harus menjadi keputusan strategis dalam mencegah musibah banjir.

Karena dari sisi geografis, rentang kendali Jakarta berada di wilayah yang terlintasi bentangan sungai.

”Kalau mau tidak dinormalisasi airnya pasti sungai akan luber dan tumpah ke permukiman warga pada saat Jakarta dapat air kiriman dari hulu, di tambah lagi pada saat bersamaan terjadi hujan lokal dan air laut naik. Dijamin 1000 persen, DKI Jakarta pasti banjir. apapun yang terjadi, normalisasi tetap harus di lakukan. Harus di ingat bahwa posisi Jakarta itu cekungan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan membuat sumur resapan, atau menunggu air menyerap ke tanah," tutur Kent.

Baca juga: Banjir 2,5 Meter Surut, Permukiman Kebon Pala Tertimbun Lumpur 40 Sentimeter

Untuk saat ini, sambung Kent, Pemprov DKI Jakarta perlu fokus dalam membebaskan lahan untuk normaliasi Kali Ciliwung terlebih dahulu.

Apabila usaha ini selesai dilakukan, maka area di sekitar Kali Ciliwung diharapkan bisa bebas banjir setelah di sheet pile.

"Tidak akan sulit jikalau ada komitmennya, yang sulit itu kalau tidak dikerjakan dan banyak alasan. Lakukanlah pendekatan kapada masyarakat lewat secara human interest. Motornya ya gubernur," timpal Kepala BAGUNA (Badan Penanggulangan Bencana) DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta.

Sebaliknya, jika Gubernur Anies tidak ingin melakukan penggusuran kepada warga DKI Jakarta untuk normalisasi sungai karena enggan terbentur dengan janji kampanyenya, maka akan sulit terealisasi.

"Maka sejak awal saya sampaikan, masyarakat jangan dijadikan objek berharap adanya perubahan. Narasi harus selaras dengan bukti kerja. Mapping dan observasi dulu permasalahan di Jakarta, kalau memang enggak sanggup ya jangan jadi Gubernur," ketus Kent.

Kent juga mengkritisi pernyataan Wagub DKI Ariza yang menyatakan, penyelesaian banjir tidak dapat tuntas hanya satu periode kepemimpinan gubernur. Oleh karena itu, kata Kent, Gubernur DKI Anies tak perlu banyak dalam membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), tapi pada kenyataannya tidak ada yang terelisasikan.

”Jadi kepala daerah itu harus punya hati yang ikhlas dan konsekwensi dengan janjinya. RPJMD seharusnya dilaksanakan dan jangan membuat target yang ketinggian tapi enggak bisa di eksekusi. Buktikan jangan cuma jago ngomong, tetapi harus juga jago action, jangan kerjaannya ngebohongin Masyarakat DKI Jakarta melulu" tutup Ketua IKAL ( Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI ) PPRA Angkatan LXII itu.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Mohamad Insaf menyatakan sebanyak 91 RT masih terendam banjir hingga Senin 8 November 2021, pukul 06.00 WIB.

Kata dia, 91 RT tersebut mayoritas berada di Jakarta Timur dengan 70 RT. Lalu sisanya 21 RT berlokasi di Jakarta Selatan. Jumlah pengungsi terdata sebanyak 56 kepala keluarga (KK) dengan jumlah 182 jiwa.

Pengungsi tersebut tersebar di dua wilayah. Kelurahan Cawang, Jakarta Timur sebanyak 37 KK atau 99 jiwa. Lokasi pengungsi di depan gang H. Maliki, Musala Al Islah, lapangan tenis RW 03, dan Masjid Al Hidayah RW 08.

Kemudian di Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur sebanyak 15 KK atau sebanyak 65 jiwa. Lokasi Pengungsi di aula Kantor Kelurahan Kampung Melayu dan aula Masjid Ittihadul Ikhwan RW 008.

Kemudian, di Kelurahan Pondok Pinang, Jakarta Selatan sebanyak 4 KK atau 18 jiwa. Lokasi pengungsi yakni di Majlis Taklim Alkhairiyah.

Baca juga: Banjir 2,5 Meter Surut, Permukiman Kebon Pala Tertimbun Lumpur 40 Sentimeter

Anies Tak Berkomentar Soal Banjir

Diberitakan sebelumnya, Anies tak bersuara soal banjir yang melanda Jakarta pada Minggu (7/11/2021).

Melihat dari Instagramnya, Anies yang biasanya interaktif memberikan pernyataan terkait isu yang ada, sampai hari ini tampak belum memberikan pernyataan soal banjir yang mengepung Jakarta.

Pantauan TribunJakarta.com, gubernur Anies hanya memposting ulang kerjaan Dinas Sumber Daya Air yang sedang menangani banjir di ibu kota serta dari akun Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yang sedang menangani sampah saat banjir di Instagram Storynya.

Sedangkan di postingan terbarunya tak ada bahasan Anies soal banjir.

Alih-alih memberikan penjelasannya soal banjir yang melanda sebagian wilayah DKI Jakarta, Anies pada hari ini, Senin (8/11/2021) memposting undangan Jakarta Investment Forum (JIF) yang digelar pada 11-12 November 2021.

Baca juga: Jakarta Kebanjiran, Gubernur Anies Cuma Posting Ulang Kerjaan Dinas SDA dan Lingkungan Hidup

Postingan itu dituliskan Anies dalam bahasa Inggris yang membuat banyak netizen tak mengerti maksud postingan dari sang gubernur.

"Anda diundang ke Jakarta Investment Forum 2021," begitu judul keterangan dari postingan itu dimana sang gubernur menuliskannya dengan bahasa Inggris.

Dalam postingan berbahasa Inggris itu, dijelaskan bahwa JIF merupakan forum investasi tahunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Jakarta Investment Forum (JIF) bertujuan untuk mempromosikan Jakarta sebagai kota ramah investasi sekaligus kota kolaborasi.

Acara ini dimaksudkan untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai strategi Pemprov DKI Jakarta dalam memulihkan perekonomian dari pascapandemi Covid19.

Jakarta Investment Forum (JIF) 2021 akan membuka lebih banyak peluang investasi dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan badan usaha lainnya. JIF akan mengakomodasi pertemuan antara investor dan pemilik proyek di Jakarta.

"Bergabunglah dengan kami dalam diskusi kami: Keberlanjutan Perkotaan, Kesehatan Perkotaan, Mobilitas Perkotaan, dan Pariwisata Perkotaan pada 11-12 November 2021," berikut isi postingan Anies tersebut.

Postingan Anies soal undangan JIF itu ditanggapi beragam oleh netizen.

Ada yang mengapresiasinya, tapi tak sedikit pula yang menyindir mengapa tak ada penjelasan soal banjir di Jakarta dari sang gubernur.

Baca juga: Kali Pesanggrahan Meluap, 2 RT di Jalan Haji Briti Kembangan Selatan Banjir Setinggi 80 Cm

"Min ga posting banjir jkt?," tanya @fery85.y

Sementara itu, ada pula netizen yang mengaku tak paham dengan arti dari postingan berbahasa Inggrisn yang dibuat Anies.

"nggk ngerti pak bahasa nya," tulis pemilik akun @teajalak.