Anggaran Sumur Resapan Capai Rp 411 Miliar, Fraksi PDIP: Sangat Tak Bermanfaat
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono kritisi anggaran untuk pembangunan sumur resapan.
Penulis: Nur Indah Farrah Audina | Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono kritisi anggaran untuk pembangunan sumur resapan.
Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan anggaran Rp 411,43 miliar dari APBD DKI Jakarta 2021 untuk proyek sumur resapan dengan target 150.000 titik.
Adapun wilayah yang menjadi prioritas pembuatan sumur resapan tersebut hampir rata di seluruh wilayah Jakarta, kecuali Jakarta Utara.
Dari besaran anggaran tersebut, Gembong menyebut hal itu tak sepadan dengan jumlah sumur resapan terealisasi dan manfaatnya dalam pengendalian banjir di Ibu Kota.
"Kalau saya bilang gak bermanfaat naif banget Gembong. Tapi kalau kita mau jujur sangat tak bermanfaat ketimbang alokasi anggaran cukup besar. Sangat tak bermanfaat, 400 sekian miliar tahun 2021 ini. Cukup 400 m untuk mengentaskan banjir di sektor lain, bukan di sumur resapan," jelasnya di Gedung DPRD DKI, Jumat (12/11/2021).
Baca juga: Pemprov DKI Ganti Istilah Sumur Resapan jadi Drainase Vertikal, Katanya Beda Fungsinya
Lebih lanjut, ia memastikan anggaran untuk sumur resapan dalam APBD 2022 berbeda dan lebih rendah.
Sehingga bisa dialihkan ke program lainnya.
"Ga sampai ratusan. Gak sampai 400 miliar. Sekitar seratus sekian miliar. Kita minta kepada teman-teman untuk kita drop lah sumur resapan. Karena kita lihat di 2022 ternyata tak sangat signifikan manfaatnya," sambungnya.
Ia pun menilai baiknya melakukan normalisasi kali atupun sungai untuk mengatasi permasalah banjir di Jakarta.
"Mau gak mau normalisasi. Jangan mimpi naturalisasi. Karena gimana ga. Dia mimpi tapi ga di eksekusi. Kenapa kita kenceng, PDIP untuk normalisasi? karena sungai kita ga normal. Kalau pelebaran mau gak mau penataan pada kampung di bantaran sungai," katanya.
Baca juga: Sumur Resapan di Atas Trotoar Lebih Tinggi dari Jalan, Wagub DKI: Tidak Masalah, Cukup Efektif
Ketua Fraksi PDIP Sebut Biaya Tak Terduga untuk Jalankan Progam Mandek
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono buka suara soal biaya tidak terduga (BTT).
Gembong, sapaannya ikut angkat bicara perihal alokasi anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp2,5 triliun dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2022.
Bahkan ia berharap anggaran ini tak terpakai untuk penanganan kasus Covid-19 dan berharap pandemi ini segera berakhir.
