Bantu Warga, Alasan Golkar Setujui Usulan DPRD DKI Soal Dana Dapil Rp49 Miliar
Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco menyetujui usulan dana dapil sebesar Rp49 miliar. Ini alasan Golkar.
Penulis: Nur Indah Farrah Audina | Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco menyetujui usulan dana dapil sebesar Rp49 miliar.
Politikus Golkar ini menyebut fraksinya menyetujui usulan tersebut dengan alasan untuk kepentingan masyarakat.
Selain itu, dana tersebut diakuinya tak dipegang langsung oleh dewan Kebon Sirih melainkan dikelola oleh Sekwan.
"Kalau itu Golkar setuju karena itu kan untuk masyarakat ya. Itu kan uangnya juga tidak dipegang oleh anggota dewan tapi dikelola oleh Sekwan, pihak ketiga dan yang bermanfaat yg itu kan masyarakat masing-masing," katanya kepada awak media, Senin (15/11/2021).
Lebih lanjut, Basri menilai reses yang hanya berlangsung tiga kali dalam setahun sangatlah kurang.
Menurutnya, kian seringnya wakil rakyat turun ke lapangan dan bertemu serta berdiskusi dengan rakyat menjadi hal yang baik guna mengetahui pokok permasalahan yang ada.
Baca juga: DPRD DKI Usulkan Dana Dapil Rp 49 Miliar, Wagub DKI: Sesuai RPJMD
"(Reses) kalau bilang kurang ya kurang ya apalagi dalam kita mengumpulkan sesuatu kepada yang akan menjadi bahan aspirasi dari masyarakat itu kan hanya ada di awal-awal sebelum perumusan RKPD oleh eksekutif," jelasnya.
Sejauh ini, Basri menyatakan Fraksi Golkar bakal menyetujui segala hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
"Prinsipnya Golkar untuk kebaikan masyarakat, untuk membantu masyarakat Golkar pasti setuju," katanya.
Sebagai informasi, DPRD DKI Jakarta mengusulkan dana dapil Rp49 miliar dalam anggaran rencana kerja tahunan (RKT) pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2022.
Baca juga: Usul Dana Dapil Rp49 Miliar, Mulai 2022 Anggota DPRD Dapat Uang Ekstra Rp40 Juta per Bulan
Program kunjungan ke daerah pemilihan (dapil) menemui warga ini baru pertama kali diusulkan DPRD DKI.
Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD DKI Augustinus mengatakan, program ini berbeda dibandingkan reses.
"Ini bukan reses, kegiatan kunjungan ini semacam prareses. Total anggarannya Rp49 miliar," ucapnya, Senin (15/11/2021).
Nantinya, setiap anggota DPRD DKI bakal mendapatkan uang tambahan sebesar Rp40 juta per bulan.
Pasalnya, kegiatan kunjungan ke dapil ini dilakukan setiap bulan selama 2022 mendatang.
"Sebulan itu Rp4 miliar untuk 106 anggota. Jadi, satu anggota DPRD untuk sekali kunjungan itu kurang lebih Rp35 juta sampai 40 juta," ujarnya saat dikonfirmasi.
Nantinya, dana tersebut akan digunakan untuk membeli snack hingga alat tulis yang digunakan saat para Legislator Kebon Sirih turun lapangan.
"Masyarakat yang diundang kan diberi snack dan makan. Lalu, ada berupa buku, pulpel, ada sewa banku, dan tenda juga," kata Aga, sapaan akrab Augustinus.
Baca juga: PDIP Tantang Anies Buka-bukaan Data Pembayaran Commitment Fee Formula E di Gedung DPRD
Walau demikian Aga menyebut, dana dapil ini masih sebatas usulan lantaran perlu dikaji dulu oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Terlebih, dana dapil ini baru pertama kali diusulkan DPRD DKI.
Ia pun menyebut, usulan yang disampaikan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
"Ini baru usulan, belum melewati hasil evaluasi (Kemendagri). Jadi, belum tentu 2022 kegiatan ini ada, karena bisa dihilangkan," tuturnya.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jakarta/foto/bank/originals/basri-baco-kamis-2682021.jpg)