Di depan Menko Polhukam Mahfur MD, Gubernur Anies Tegaskan Jakarta Bebas Pungli

Orang nomor satu di DKI ini menyebut penyebab terjadinya pungli dan sebagian besar dikarenakan penyalahgunaan sistem.

Nur Indah Farrah Audina / Tribun Jakarta
Menko Polhukam Mahfud MD (kiri) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) kala diwawancara oleh awak media di Balai Kota DKI, Selasa (16/11/2021). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pemprov DKI meneken komitmen Jakarta bebas pungutan liar.

Berlangsung di Balai Kota DKI, pencanangan dan penandatanganan komitmen Jakarta Kota Bebas dari Pungli Tahun 2021 telah berlangsung pada Selasa (16/11/2021).

Turut dihadiri langsung Menko Polhukam, Mahfud MD, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama seluruh jajaran Forkompimda meneken langsung komitmen Jakarta bebas pungutan liar ini.

"Acara ini dan bagian dari komitmen kita, seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta terdiri dari enam kota administrasi dan satu kabupaten administrasi, komit untuk menjadikan wilayah bebas korupsi atau bebas pungli," katanya di lokasi.

Orang nomor satu di DKI ini menyebut penyebab terjadinya pungli dan sebagian besar dikarenakan penyalahgunaan sistem.

Selain itu, kata Anies, terdapat tiga faktor yang bisa menyebabkan terjadinya pungli, yakni faktor kebutuhan, keserakahan, hingga penyalahgunaan sistem.

"Komitmen ini kita lakukan sekarang sebagai bukti bahwa kota ini terbebas dari praktik pungli. Mudah-mudahan ini akan berikan ketenangan di dalam berurusan dengan pemerintah bahwa yang dikerjakan selalu sesuai dengan ketentuan yang ada," sambungnya.

Baca juga: Ditanya Progres Formula E, Gubernur Anies Hanya Acungkan Jempol

Bila menemukan pungli, ia meminta masyarakat tak perlu lagi takut untuk melapor. Sebab, melalui aplikasi Jakarta Kini (Jaki), laporan masyarakat akan diterima dan ditindaklanjuti.

"Sebenarnya kalau untuk pendapatan tidak ada ya pendapatan khusus, karena  sesungguhnya semua urusan pembayaran pajak, semua terkait dengan biaya-biaya perizinan itu semuanya digital. Semua harus dilakukan pembayarannya juga secara perbankan. Jadi tidak ada ruang di situ," jelasnya.

"Kita ingin pastikan bahwa bila warga menemukan laporkan gunakan Jaki untuk melaporkan dan akan diproses dan tidak akan dibiarkan begitu saja," tandasnya.

Sebagai informasi, komitmen mewujudkan kota bebas pungli merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden  No. 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Di mana satu diantaranya mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melakukan pemberantasan pungutan liar dengan membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar. 

Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Nomor 2786 Tahun 2016, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri telah membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPPL) di tingkat provinsi dan tingkat wilayah kota/kabupaten administrasi.

Unit Pemberantasan Pungutan Liar merupakan kolaborasi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dengan Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Kejaksaan Tinggi, Ombudsman, dan Instansi terkait lainnya yang dalam pelaksanaan tugasnya  menjalankan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan, dan yustisi. 

Adapun inovasi pelayanan publik yang dikembangkan dalam rangka memastikan optimalisasi pelayanan publik secara transparan dan akuntabel antara lain:

  1. Digitalisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Mall Pelayanan Publik;
  2. Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi secara Online;
  3. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR) secara terpadu;
  4. Membuka kanal pengaduan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik;
  5. Implementasi Jakarta Development Colaboration Network (kini dikenal sebagai Festival Kolaborasi Jakarta) yang merupakan koloborasi  dengan berbagai stakeholder dalam membangun kota Jakarta di mana Pemerintah sebagai kolaborator dan masyarakat sebagai co-creator;
  6. Implementasi aplikasi Jaki sebagai platform berbagai layanan di Jakarta;
  7. Implementasi aplikasi Jakpreneur yang merupakan platform untuk mewadahi masyarakat kreatif dan inovatif  agar dapat memajukan usaha berskala mikro, kecil hingga menengah.
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved